Berita

ASN Dilarang Kritik Pemerintah | Sanksi Terberat Bisa Diberhentikan!

18 Oktober 2019
asn dilarang kritik pemerintah
3 menit

Peristiwa unggahan istri perwira TN terkait penusukan Wiranto beberapa minggu lalu ternyata menjadi kasus serius. Beberapa waktu kemudian muncul kebijakan bahwa ASN dilirang kritik pemerintah. Sanksi tegas menunggu mereka yang melanggar. Baca selengkapnya di sini!

Dilansir dari laman Tribunnews, para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang biasa disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap-siap terkena sanksi hukum jika mengkritik pemerintah.

Seperti yang diketahui baru-baru ini viral adalah pencopotan jabatan Dandim Kendari akibat unggahan bernada nyinyir istrinya mengenai tokoh pemerintah lewat media sosial.

Bukan hanya TNI yang memiliki aturan demikian yang disebut disiplin militer, ASN juga memiliki aturan senada.

Kasus ASN Dilarang Kritik Pemerintah Viral di Media Sosial

Melansir dari Kompas.com, sebanyak tiga anggota TNI dicopot dari jabatannya.

Mereka pun mendapat sanksi kurungan selama 14 hari lantaran istri mereka mengunggah status bernada sinis terhadap insiden….

….Penusukan Menkopolhukam, Wiranto.

Mereka adalah Peltu YNS, anggota POMAU Lanud Muljono Surabaya; Komandan Distrik Militer Kendari, Kolonel HS; dan Sersan Dua Z.

Bukan hanya itu, istri mereka juga diancam dipidanakan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait dengan ujaran kebencian.

asn dilarang kritik pemerintah

Istri Dandim Kendari Saat Serat Terima Jabatan Suami | sumber: Antara Foto

Menurut Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIV Hasanuddin, Maskun Nafiq, Kolonel HS dicopot lantaran melanggar aturan disiplin internal TNI terkait penggunaan media sosial.

“Larangan-larangan itu ditujukan kepada prajurit dan keluarga untuk bijak menggunakan media sosial,” kata Maskun seperti dikutip Kompas TV, Senin (14/10/2019).

Seorang ASN sebagai abdi negara harus menjunjung tinggi kode etik.

Kode etik yang harus dijunjung ASN adalah termasuk tak menyebarkan ujaran kebencian dan kabar bohong (hoax) di media sosial.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) , Syarifuddin.

Syarifuddin menegaskan sebagai ASN sebaiknya berhati-hati mengunggah pernyataan di media sosial.

Apalagi jika seraya mengatakan para menteri, kepala daerah, dan kepala lembaga negara sudah ‘berbusa-busa’ mengingatkan ASN-nya agar tak asal mengunggah sesuatu di media sosialnya.

Baca Juga:

Lahan Ibu Kota Baru Dikuasai Sukanto Tanoto, Apa Tindakan Pemerintah?

Hukum ASN Dilarang Kritik Pemerintah Tercantum dalam PP

Istri Dandim Kendari Saat Serat Terima Jabatan Suami | sumber: Antara Foto

sumber: antara foto/m. risyal hidayat/aww

Melansir Kompas.com, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan kode etik dan disiplin ASN diatur dalam Peraturan Presiden (PP).

“Coba lihat PP Nomor 42 Tahun 2004 dan PP Nomor 53 Tahun 2010,” ujar Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/10/2019).

PP Nomor 42 Tahun 2004 mengatur tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, sedangkan PP Nomor 53 Tahun 2010 merupakn aturan tentang Disiplin PNS.

Jika menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu maka masuk dalam kategori pelanggaran disiplin.

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan ASN .

ASN dilarang kritik pemerintah

sumber: zonabogor.com

Hukuman pun akan diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi.

Adapula tentang sanksi terhadap ASN dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) menerangkan tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.

Hukuman disiplin ringan berupa:

  • Teguran lisan
  • Teguran tertulis
  • Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang terdiri dari:

  • Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun
  • Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun
  • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan hukuman disiplin berat berupa:

  • Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun
  • Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  • Pembebasan dari jabatan
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  • Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Baca Juga:

Sepakat, DPR & Pemerintah Menyetujui Usia Minimal Menikah 19 Tahun

Semoga informasi di atas bermanfaat untukmu, ya!

Kunjungi Blog 99.co Indonesia untuk informasi lainnya seputar properti.

Sedang mencari properti untuk berinvestasi? Temukan lewat situs 99.co/id .

You Might Also Like