Berita Properti

Aturan BP2BT Sedang Disiapkan Kementerian PUPR

< 1 menit

Pernah mendengar mengenai Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)? Terkait hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mendiskusikan penyusunan peraturan tersebut bersama Bappenas dan Bank Dunia untuk mendukung hal tersebut.

[nextpage title=”Apa Itu BP2BT?” ]

Apa Itu BP2BT?

Sebelum membahasnya lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa BP2BT adalah rancangan pemerintah yang menyasar kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bentuknya sendiri akan berupa bantuan uang muka yang disesuaikan dengan jumlah tabungan masyarakat.

Dasar hukum dari pelaksanaan BP2BT sendiri nantinya akan dituangkan ke dalam peraturan menteri. Nantinya akan ada skema baru dan berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dapat dipastikan bahwa dasar hukum dari BP2BT ini akan lebih rinci dari segi tata cara pelaksanaannya.

[/nextpage]

[nextpage title=”Memanfaatkan Pinjaman Bank Dunia” ]

Memanfaatkan Pinjaman Bank Dunia

Tidak main-main, Kementerian PUPR pun mendiskusikannya dengan Badan Perncana Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia (World Bank). Kenapa melibatkan Bank Dunia? Ternyata BP2BT ini menggunakan pinjaman sebesar US$450 juta dari Bank Dunia terhitung Agustus 2017 karena masih harus melalui tahap verifikasi.




Apa yang akan dilakukan dengan uang sebanyak itu? Dikutip dari properti.bisnis.com, sekitar US$215 juta akan digunakan untuk program BP2BT, US$215 juta untuk peningkatan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), dan US$20 juta untuk peningkatan sistem dan kebijakan perumahan yang melibatkan pemerintah daerah dan Perum Perumnas.

[/nextpage]

[nextpage title=”Permintaan Rumah di Indonesia Sangat Tinggi” ]

Permintaan Rumah di Indonesia Sangat Tinggi

Selanjutnya, dikutip dari industry.co.id, tercantum data dari Bank Dunia bahwa permintaan perumahan dengan harga terjangkau di Indonesia mencapai satu juta unit per tahun. Kondisi yang terjadi saat ini, ada sekitar 20% dari 64,1 juta unit rumah memiliki kondisi buruk. Selanjutnya, sekitar 22% atau 29 juta masyarakat Indonesia masih tinggal di kawasan kumuh yang ada di perkotaan.

Pendanaan yang berasal dari Bank Dunia ini tentunya akan sangat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kebijakan dan memperkuat pasar perumahan. Program yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR ini akan difokuskan untuk mengatasi persediaan rumah dan memperbaiki rumah yang ada di wilayah perkotaan.

Dalam mengawasi pelaksanaannya, Kementerian PUPR akan membentuk lembaga khusus yang nantinya bertugas mengelola informasi terkait perumahan. Lembaga yang dibentuk ini pun diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bantuan perumahan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Semoga program pemerintah yang satu ini bisa segera berjalan dengan baik, ya!

[/nextpage]




Pamella Fricylia

Salah seorang Writer di UrbanIndo.com. Pada akhirnya lebih memilih menjadi penulis daripada jurnalis. Selalu yakin bahwa aksara dan logika dapat membentuk rangkaian kata penuh makna. Berikan komentar dan mari berdiskusi!
Follow Me:

Related Posts