Hukum

Apakah Pengembang Wajib Sediakan Satpam Perumahan? Ini Aturannya!

3 menit

Pernahkah Anda bertanya-tanya, sebetulnya tanggung jawab siapa untuk menghadirkan petugas satpam perumahan? Apakah tugas pengembang atau justru tugas warga?

Bagi Anda yang tinggal di kompleks perumahan, tentu tak asing dengan kehadiran satuan petugas keamanan (satpam) di setiap gerbang masuk.

Seperti yang kita tahu, tentu setiap penghuni berhak mendapatkan jaminan keamanan di lingkungan tempat tinggalnya.

Di sinilah peran dan kehadiran satpam sangat dibutuhkan, yaitu sebagai garda terdepan yang mengelola dan memegang kendali di lingkungan tersebut.

Pertanyaanya, siapakah yang wajib menyediakan jasa keamanan perumahan? Apakah ini sepenuhnya kewajiban pihak pengembang untuk menyediakan satpam perumahan?

Yuk, kita cari tahu aturan dan landasan hukumnya langsung!

Dasar Hukum Satpam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), satpam diartikan sebagai satuan (orang) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di lingkungan tertentu.

Dalam hal ini yaitu untuk menjaga kompleks perumahan.

Tugas dan fungsi satuan pengamanan (Satpam) sendiri diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”).

Dalam hal ini, pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

  1. kepolisian khusus;
  2. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
  3. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dari kategori di atas, satpam perumahan masuk sebagai kelompok ketiga.

Selain aturan di atas, keberadaan satpam secara khusus juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah (Perkapolri 24/2007).

Baca Juga:

Ibu Menjual Tanah Warisan, Haruskah Minta Izin Pada Anak?

Apakah Satpam Perumahan adalah Hak Penghuni yang Wajib Dipenuhi Pengembang?

hak dan kewajiban penghuni

Sebelum kita bahas lebih lanjut, acuan dasar pembahasan kali ini yaitu UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU Perumahan).

Merujuk pada Pasal 1 Angka 2 dalam UU tersebut terdapat definisi mengenai perumahan.

“Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.”

Masih dalam UU yang sama, di dalam Pasal 3 dijelaskan juga mengenai tujuan dari perumahan dan permukiman.

Khusus pada Huruf f dijelaskan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Meskipun begitu, dalam UU Perumahan sendiri tidak ada pasal yang secara khusus mengharuskan pengembang menyediakan satpam perumahan.

Selanjutnya, mengenai hak Anda selaku penghuni perumahan pun tercantum dengan jelas dalam Pasal 129 Huruf a, bahwa setiap orang berhak:

“Menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur”

Satpam Perumahan Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Jika melihat poin sebelumnya, sangat jelas bahwa keamanan menjadi salah satu hal yang ditekankan kepada penghuni dan pengembang.

Pasal-pasal yang tercantum sendiri tak secara khusus menyebutkan bahwa menyediakan petugas keamanan adalah tugas pengembang.

Meskipun tak ada kewajiban dari pihak pengembang untuk menyediakan satpam, namun penghuni dan pengembang bisa bekerja sama untuk menyediakan satpam perumahan.

Kerja sama ini dilakukan agar pengembang dan juga penghuni sama-sama memenuhi hak serta kewajibannya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang.

Lebih jelasnya, dalam Pasal 130 Huruf a UU Perumahan tertulis bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang wajib:

“menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman”

Apakah Penghuni Bisa Menuntut Pengembang?

tuntutan satpam perumahan

Dengan peraturan yang ada, apakah berarti penghuni tak bisa menuntut ke pihak pengembang?

Jawabannya tentu bergantung pada kesepakatan Anda dengan pihak pengembang.

Jika ingin memastikan hal ini, cobalah cek kembali isi perjanjian yang memuat sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak pengembang.

Apabila terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa pengembang akan menyediakan satpam perumahan, maka Anda bisa menuntutnya.

Sebaliknya, jika tak ada pasal tersebut, maka hal yang bisa Anda lakukan hanyalah mengajak pengembang bermusyawarah membahas hal ini.

Sudah jelas bukan? Semuanya harus dikembalikan lagi ke perjanjian awal yang disepakati.

Oleh karena itu, telitilah sebelum membeli properti, ya!

Baca Juga:

Dapat Hibah Keluarga, Apakah Harus Bayar Pajak Hibah? Ini Aturannya!

Semoga artikel ini bisa membantu ya, Sahabat 99!

Daripada disimpan dan dibaca sendiri, mending share artikel ini ke media sosial yuk.

Jangan lupa, baca berita properti menarik lainnya hanya di 99.co Indonesia ya.

Ingin cari properti? Pastikan untuk mencarinya di www.99.co/id.

Elmi Rahmatika

Scribo ergo sum. I write, therefore I am.

Related Posts