Hukum

Ayo, Kenali Apa Itu Tanah Terlantar yang Dilarang oleh Pemerintah!

1 Mei 2019
Tanah Terlantar
2 menit

Hai Sahabat 99, apakah Anda pernah mendengar tentang tanah terlantar? Wah, apa ya itu? Seperti apa bentuk dan dasar hukumnya? Nah, untuk tahu lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama.

Definisi Tanah Terlantar Adalah…

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Tanah Terlantar, pengertian tanah terlantar adalah:

“Tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.” (Pasal 1 Angka 6)

Perlu diingat bahwa pengertian tanah yang ditelantarkan berbeda dengan tanah yang diindikasikan terlantar.

Dalam peraturan yang sama, namun pada pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa:

“Tanah yang diindikasikan terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.”

Tanah Terlantar

Penertiban Tanah Terlantar

Sesuai yang tertera pada PK BPN No. 4 Tahun 2010 Pasal 2, terdapat tahapan mengenai penertiban tanah tersebut. Berikut tahapannya:

  1. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar
  2. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar
  3. Peringatan terhadap pemegang hak
  4. Penetapan tanah terlantar.

Obyek Penertiban Tanah

Tanah Terlantar

Agar tidak kehilangan hak akan tanah, maka sang pemegang hak tidak boleh ditelantarkan.

Lalu apa saja yang tidak termasuk objek penertiban tanah yang ditelantarkan?

Berikut penjelasannya:

  1. Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya
  2. Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Peringatan dan Pemberitahuan

Apabila sebuah tanah adalah tanah yang diterlantarkan, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan akan:

  1. Memberikan peringatan tertulis pertama, agar dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan surat peringatan, maka pemegang hak harus mengusahakan, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.
  2. Memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama, apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud.
  3. Memberikan peringatan tertulis ketiga yang merupakan peringatan terakhir dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua. Ini diberikan apabila pemegang hak masih tidak melaksanakan peringatan.

Nah, sekarang sudah mengerti ‘kan apa itu mengenai tanah yang ditelantarkan?

Semoga artikel di atas tadi bermanfaat untuk Anda ya, Sahabat 99.

Yuk, share artikel ini kepada semua kerabat Anda agar mereka juga tahu!

***editor: TSS

You Might Also Like