Hukum

Bangun Rumah Tanpa PBG (IMB) akan Kena Sanksi Berat! Ini Aturannya

2 menit

Izin mendirikan bangunan (IMB) yang kini diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan salah satu syarat wajib yang harus dikantongi seseorang saat akan untuk membuat rumah. Sayangnya hal ini kadang dilanggar dan banyak orang yang nekat bangun rumah tanpa PBG. Melanggar aturan dan hukum, pemiliknya bisa dapat beragam sanksi yang berat!

Seperti bangunan lainnya, rumah harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai fungsinya.

Sebagai pengganti IMB, seseorang harus mengantongi PBG sebelum melakukan pembangunan gedung, termasuk rumah.

bangun rumah tanpa PBG

Kewajiban untuk memiliki PBG dalam proses konstruksi bangunan gedung telah diatur dan ditetapkan dalam Pasal 24 angka 34 UU Cipta kerja yang memuat baru Pasal 36A ayat (1) UU Bangunan Gedung.

Sementara itu, Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 16/2021”) menegaskan:

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

aturan bila tak memiliki pbg saat bangun rumah




Sanksi Berat untuk Orang yang Bangun Rumah Tanpa PBG Menanti!

Berani melanggar aturan yang sedemikian banyak dan nekat membangun rumah tanpa PBG?

Bersiaplah untuk mendapatkan saksi yang tegas!

Di dalam Pasal 24 angka 41 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 UU Bangunan Gedung dan Pasal 24 angka 42 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 45 ayat (1) UU Bangunan Gedung telah disebutkan bahwa:

Setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis, dan/atau pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif.

sanksi bila tak memiliki PBG saat membangun rumah

Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

  1. peringatan tertulis;
  2. pembatasan kegiatan pembangunan;
  3. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  4. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  5. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
  6. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
  7. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  8. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  9. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Tak hanya itu!

Pasal 24 angka 43 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) UU Bangunan Gedung pun menegaskan bahwa ada saknsi pidana dan denda apabila orang yang bangun rumah tanpa PB mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup atau hilangnya nyawa orang lain

Maka itu, yuk.. disiplin dalam memenuhi syarat-syarat membangun hunianmu, Property People!

Semoga ulasan Rabu Hukum pekan ini dapat menambah wawasanmu mengenai membangun rumah dan dunia properti.

Simak terus ulasannya hanya di halaman Berita Properti 99.co Indonesia.




Tiara Syahra Syabani

Seorang jurnalis/editor kemudian beralih profesi menjadi content dan copywriter. Pecinta buku komik Hai, Miiko! Senang traveling dan makan makanan gurih.

Related Posts