Berita Berita Properti

Ingin Dapat Bantuan Bedah Rumah dari Pemerintah? Ini Caranya!

2 menit

Apakah hunian Anda sudah tak layak huni, namun tidak memiliki cukup dana untuk memperbaikinya? Jika ya, program bantuan bedah rumah dari pemerintah bisa jadi solusinya! Anda bisa mendapat bantuan dana hingga Rp35 juta.

Anda pernah mendengar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)?

Program ini lebih dikenal sebagai program Bedah Rumah.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menjalankan BSPS untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)..

Agar dapat memiliki rumah yang layak huni.

Program Bedah Rumah dari Pemerintah

1. Jenis Program Bedah Rumah

Ada dua kategori BSPS, yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS).

Tujuan kedua jenis program bedah rumah ini berbeda.

PKRS ditujukan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni.

Sementara PBRS ditujukan untuk membangun rumah baru, sebagai pengganti rumah yang rusak total akibat bencana alam.

Dan pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.

2. Kriteria Rumah yang Layak Dibedah

Program pemerintah ini dapat dilakukan untuk rumah yang terdampak bencana alam.

Rumah yang terdampak program pemerintah.

Serta rumah tradisional dengan ukuran lantai paling luas 45 meter persegi.

bedah rumah

Berikut kriteria rumah yang layak dibedah:

  • Struktur atap yang dapat membahayakan penghuni, misalnya rapuh, jebol, atau bocor parah.
  • Rangka rumah atau dinding yang tidak layak serta lantai yang masih tanah.
  • Aspek kesehatan yang belum memadai seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yang buruk.
  • Dari sisi utilitas, tidak memiliki sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Baca Juga:

5 Tips Membangun Rumah dengan Biaya 20 Juta | Disertai Contoh RAB

3. Bantuan Dana Hingga Rp35 Juta

Bantuan stimulant untuk memperbaiki atau membangun rumah bisa dalam bentuk uang maupun bahan-bahan bangunan.

Jika diberikan dalam bentuk uang, ini harus digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah tukang.

Hal ini diatur dalam diatur dalam Permen PUPR Nomor 07/2018.

Sementara besaran bantuan bedah rumah tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang Besaran Nilai dan Lokasi BSPS.

  • PKRS di daerah provinsi menerima sebesar Rp17,5 juta per orang. Rinciannya bantuan bahan bangunan sebesar Rp15 juta, dan sisanya Rp2,5 juta untuk upah kerja
  • PKRS khusus di pulau-pulau kecil dan pengunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp35 juta. Terdiri dari membeli bahan bangunan Rp30 juta, upah kerja Rp5 juta.
  • Bantuan stimultan untuk PBRS sebesar Rp35 juta. Terdiri dari komponen bahan bangunan sebesar Rp30 juta dan upah kerja sebesar Rp5 juta.

4. Syarat Mendapat Bantuan Bedah Rumah

Jika Anda termasuk kategori MBR, Anda tidak serta-merta bisa mendapatkan bantuan ini.

Ada kriteria penerima BSPS yang harus terpenuhi.

bedah rumah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016:

  • Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga.
  • Memiliki atau menguasai tanah: Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas; b. Tidak dalam sengketa; c. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
  • Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
  • Belum pernah memperoleh bantuan bedah rumah atau bantuan pemerintah untuk perumahan.
  • Penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP).
  • Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
  • Bersedia membentuk kelompok maksimal 20 orang, disebut Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
  • Bersedia membuat pernyataan.

5. Cara Mendaftar Program Bantuan Bedah Rumah

Nah, setelah memastikan Anda memenuhi syarat penerima bantuan dan hunian termasuk dalam kriteria rumah yang layak dibedah..

Anda dapat mendaftar program BSPS melalui pemerintah daerah.

Tata caranya yakni:

  • Mengajukan permohonan ke Kepala Desa, Anda nantinya akan dikoordinir oleh Bupati.
  • Jumlah dan lokasi rumah tidak layak huni yang ada di desa atau kelurahan akan didata secara keseluruhan.
  • Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit rumah per desa atau kelurahan.
  • Calon penerima bedah rumah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh KPA atau Kepala Satker sebagai penerima bedah rumah.
  • Dana bantuan bedah rumah akan dicairkan melalui bank atau pos penyalur.

Baca Juga:

Cara Mengakali Budget Renovasi Rumah yang Terbatas | Pengalaman Pribadi

Semoga informasinya bermanfaat yaa…

Temukan informasi-informasi menarik lainnya di Berita Properti 99.co Indonesia.

Jangan lupa, kunjungi 99.co/id dan temukan hunian impianmu sekarang!

Hanifah

Jr. Content Writer for 99.co | Knit & Crochet Enthusiast
Follow Me:

Related Posts