Berita Berita Properti

Begini Peraturan Lengkap Kepemilikan Properti Asing Terbaru

< 1 menit

Setelah menimbulkan polemik yang berkepanjangan, keran kepemilikan asing pun akhirnya resmi dibuka. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) resmi mengeluarkan aturan tersebut, April lalu. Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan atau pengalihan hak atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Peraturan tersebut secara lengkap menuliskan, kepemilikan properti asing ini dapat berupa rumah tunggal ataupun rumah susan dengan catatan hanya untuk orang asing yang punya izin tinggal di Indonesia.

Selain itu, pembelian juga hanya berlaku untuk pembelian secara langsung dari pengembang atau pemilik tanah, bukan pembelian dari tangan kedua.

Di sisi lain, pemerintah juga mengatur harga minimal hunian yang dapat dimiliki orang asing. Harganya mengacu pada harga tertinggi di wilayah tersebut.

Contohnya, di wilayah DKI Jakarta, harga properti yang dapat dimiliki orang asing harus lebih dari Rp1o miliar untuk landed house dan Rp5 miliar untuk rumah susun.

Perhitungan itu mengacu pada harga zona tanah dan harga pasaran properti di wilayah tersebut. Maka dari itu, harga minimal di Jakarta pasti akan berbeda dengan Yogyakarta ataupun Medan.

Ikhwal tersebut tertulis jelas dalam lampiran tak terpisahkan di peraturan menteri tadi.

Adapun hal lain yang dibahas dalam peraturan terbaru ini yaitu tentang status kepemilikan yang bakal didapatkan orang asing saat membeli properti di Indonesia.

Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa orang asing akan tetap mendapatkan status kepemilikan hak pakai, namun dengan skema yang sedikit berbeda.

Kali ini, status hak pakainya hampir mirip dengan status hak milik, bisa diwariskan kepada anak-cucu namun dengan syarat sang ahli waris masih memiliki izin tinggal di Indonesia. Tetapi jika tidak, pemerintah hanya akan memberikan waktu satu tahun agar hunian tersebut dilepas atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Tidak boleh disewakan, karena jika ketahuan akan dicabut haknya.

Dan jika dalam jangka satu tahun hak atas rumah dan tanahnya belum dilepaskan atau dialihkan, maka properti tersebut akan dilelang negara atau menjadi milik pemegang hak milik atau hak pengelolaan.

Hasil lelang nantinya akan diberikan kepada orang asing/ahli waris setelah dikurangi biaya lelang ataupun biaya lain yang telah dikeluarkan.

Aturan kepemilikan asing ini dipercayaa akan mendorong iklim investasi properti di Indonesia.

Para pebisnis asing di Tanah Air diharapkan merasa semakin mendapatkan dukungan dari sisi percepatan, ketepatan, dan kepastian untuk memiliki hunian yang memudahkan aktivitas investasi mereka.

Dengan begitu, properti di Indonesia pun bakal semakin menggeliat seperti waktu booming-nya beberapa tahun lalu.

99.co Indonesia

Blog 99.co Indonesia | Ulasan & Berita Seputar Properti Menyuguhkan berita terkini dan artikel seputar properti. Pengemasan eksklusif dengan konten menarik.

Related Posts