Berita, Berita Properti

Ingat, Tak Ada Pungutan Biaya Mengurus Sertifikat Tanah Program PTSL!

8 Februari 2019
Biaya Mengurus Sertifikat Tanah
2 menit

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah bergulir sejak 2017. Ditargetkan, sekitar 75 juta lahan dapat disertifikatkan hingga 2025 mendatang. Lewat program percepatan ini, masyarakat tidak perlu membayar biaya mengurus sertifikat tanah, lho! Tapi, tunggu dulu…

Beberapa waktu lalu viral kabar mengenai seorang warga Tangerang Selatan, Banten, yang mengaku harus membayar biaya mengurus sertifikat tanah.

Dikutip 99.co dari finance.detik.com, warga yang tak disebutkan namanya tersebut tinggal di kawasan Pondok Cabe Ilir.

Warga tersebut sampai harus mengeluarkan uang sebesar Rp2,5 juta untuk menebus sertifikat tanah miliknya.

Padahal, pemerintah sudah menekankan bahwa tak ada pungutan dalam program PTSL ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) sama sekali tidak meminta bayaran.

Terkait kasus yang terjadi di Pondok Cabe Ilir, Sofyan menduga bahwa terjadi praktik pungutan liar (pungli) di tingkat desa/RT/RW.

Baca Juga:

Pemerintah Bagikan Sertifikat Tanah Gratis. Ini Syarat & Prosedurnya!

Sofyan pun menegaskan bahwa tindakan pungli biaya mengurus sertifikat tanah dalam program PTSL adalah tindakan ilegal.

Ia mengimbau, apabila ada masyarakat yang diminta uang tak namun tak sesuai aturan, untuk melaporkan oknum tersebut ke pihak berwajib.

“Pungli sesuai instruksi presiden dilaporkan saja kepada penegak hukum karena itu tindakan yang tidak dibenarkan,” ungkapnya.

Biaya Mengurus Sertifikat Tanah Ada, Namun…

Agar bisa mendapatkan sertifikat tanah gratis, warga memang tidak perlu membayar biaya apapun, terkecuali biaya jasa.

Ini dia penjelasan biaya mengurus sertifikat tanah yang digratiskan serta yang perlu dibayarkan:

Gratis (Ditanggung Pemerintah)

  1. Aktivitas penyuluhan
  2. Pengumpulan data (alas hak)
  3. Pengukuran bidang tanah
  4. Pemeriksaan tanah
  5. Penertbitan SK Hak/pengesahan data yuridis dan fisik
  6. Penerbitan sertifikat
  7. Supervisi dan pelaporan

Bayar Sendiri

  1. Penyediaan surat tanah (bagi yang belum memiliki)
  2. Pembuatan dan pemasangan tanda batas
  3. BPHTB jika terkena
  4. Lain-lain (materai, fotokopi, letter C, saksi, dan sebagainya).

Baca Juga:

Cara Mudah Membuat Sertifikat Tanah (Syarat Dan Proses)

Sofyan dalam keterangannya yang dilansir dari finance.detik.com pun membenarkan adanya biaya jasa yang perlu dibayar masyarakat.

Hal tersebut pun telah dituangkan dalam Keputusan Bersama 3 Menteri (Menteri ATR [Kepala BPN], Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis)

Jumlahnya namun tidak mencapai angka jutaan rupiah, hanya sekitar Rp150 ribu.

Menteri ATR yang merangkap sebagai Kepala BPN tersebut menambahkan bahwa biaya jasa tersebut dapat berbeda nominalnya sesuai aturan tiap daerah.

“Ada biaya pra sertifikat yang mesti kita benarkan dan biaya Rp 150 ribu itu sangat murah, relatif sangat murah karena untuk materai, untuk matok (ngukur) dan lain-lain untuk pekerjaan yang dilakukan di tingkat desa sebelum sampai ke BPN,” pungkasnya.

Pada diktum ketujuh Keputusan Bersama 3 Menteri disebutkan mengenai biaya jasa dalam mengurus sertifikat tanah yang dibagi ke dalam lima kategori.

KategoriNama ProvinsiBiaya Jasa
IPapua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara BaratRp450.000
IIKep. Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara BaratRp350.000
IIIGorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan,  Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan TimurRp250.000
IVRiau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan SelatanRp200.000
VJawa dan BaliRp150.000

***

Sahabat 99, semoga ulasan tadi dapat bermanfaat ya!

Jangan lupa bagikan artikel ini pada kerabat agar tidak ada lagi pungli yang merajalela.

You Might Also Like