Berita, Berita Properti

Cara Bayar PBB Sesuai Ketentuan yang Berlaku Tahun 2019

7 Maret 2019
cara bayar pbb
8 menit

Cara bayar PBB harus dilakukan sesuai tahap dan ketentuan yang berlaku tahun 2019.

Maka dari itu, jangan pernah mengabaikan urusan pajak yang satu ini ya Sahabat 99!

PBB, atau kependekan dari Pajak Bumi dan Bangunan, adalah kewajiban yang mesti sama-sama kita penuhi.

Berdasarkan maksud, PBB dipungut karena adanya keuntungan bagi lembaga atau individu yang mempunyai suatu hak atas properti tersebut.

Hal ini telah diatur dalam UU nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan lalu diubah pada UU nomor 12 Tahun 1994.

Sebagai warga negara Indonesia kita yang memiliki kewajiban membayar harus memenuhi aturan pemerintah ini.

Jika diabaikan, bisa-bisa kamu terkena sanksi sesuai hukuman yang berlaku!

Seluk-Beluk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

cara bayar pbb

Dilansir dari laman resmi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah…

Maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan, untuk PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sahabat 99, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan” yang meliputi:

– Bumi

Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang.

– Bangunan

Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, serta fasilitas lain yang memberi manfaat.

***

Sahabat 99, ada pula beberapa objek yang tidak dikenakan PBB.

Objek tersebut memiliki kriteria sebagai berikut:

– Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Contoh: masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi.

– Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.

– Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

– Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

– Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

***

Sementara itu, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

– Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;

– Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;

– Memiliki bangunan, dan atau;

– Menguasai bangunan, dan atau;

– Memperoleh manfaat atas bangunan

Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak…

Beberapa dari kita, atau bahkan hampir semuanya, adalah subjek yang harus memenuhi kewajiban pajak.

Maka dari itu, memahami cara bayar PBB dari sekarang adalah adalah sebuah keharusan.

Daftar Objek PBB dan Hitungan Pembayaran

cara bayar pbb

Sebelum menerapkan cara bayar PBB yang benar, tentu saja penting untuk mendaftarkan objek terlebih dahulu.

Jika hendak mendaftarkan objek PBB, baik untuk individu maupun lembaga tertentu, kamu harus mendaftarkan di…

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang hendak kamu daftarkan.

Setelah itu, kamu akan diminta untuk mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP setempat.

Formulir ini dapat kamu isi sesuai ketentuan yang berlaku sambil memikirkan pemabayaran objek nanti.

Sahabat 99, sudahkah kamu tahu perhitungan rinci soal nominal pembayaran PBB?

Berdasarkan informasi yang Blog 99.co Indonesia berikan sebelumnya…

Besarnya PBB yang harus dibayarkan setiap tahun adalah 0,5% x Nilai Jual Kena Pajak.

Sebelum menghitung dengan rumus tersebut, kamu harus mencari tahu terlebih dahulu beberapa unsur yang digunakan dalam penghitungan PBB, antara lain:

#1 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

#2 NJOP Bangunan atau Harga Bangunan

#3 NJOP Tanah dan Bangunan (Harga Keseluruhan)

#4 Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

#5 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Sebagai contoh…

Misalnya, kamu membeli rumah dua lantai dengan ukuran bangunan 200 m2…

Luas tanahnya adalah 300 m2.

Harga tanah di area tempat rumah tersebut adalah sekitar Rp 700.000 per meter persegi.

Sementara, nilai bangunan adalah Rp 600.000 per meter persegi.

Berikut adalah cara menghitung PBB yang mesti kamu bayar setiap tahun:

Harga tanah = Rp 700.000 x 300 m2 = Rp 210.000.000

Harga bangunan = Rp 600.000 x 200 m2 = Rp 120.000.000

Total keseluruhan = Rp 210.000.000 + Rp 120.000.000

= Rp 330.000.000

NJOP untuk penghitungan PBB = Harga keseluruhan – NJOPTKP = Rp 330.000.000 – Rp 12.000.000 = Rp 318.000.000

NJKP = 20% x Rp 318.000.000 = Rp 63.600.000

Sehingga, PBB yang harus dibayarkan setiap tahun adalah:

0,5% x Rp 63.600.000 = Rp 318.000

Sudah mulai melakukan penghitungan terhadap pajak properti sendiri?

Mengenal Unsur-unsur dalam Penghitungan PBB

cara bayar pbb

Berdasarkan penjelasan pada penajukan sebelumnya, diketahui ada lima unsur dalam penghitungan PBB.

Beberapa aspek tersebut, mewakili perhitungan yang telah kita lakukan bersama-sama di atas.

Unsur tersebut, antara lain:

– Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

– Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

– Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Sahabat 99, sudahkah kamua mengetahui penjelasan dari uraian di atas?

Jika belum, yuk simak dan pelajari bersama-sama!

#1 Nilai Jual Objek Pajak NJOP

Secara sederhana, NJOP adalah taksiran harga rumah dan bangunan yang dihitung berdasarkan luas dan zona rumah serta bangunan.

Dasar pengenaan PBB adalah NJOP.

Nilai ini ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bupati/Walikota…

Serta memperhatikan :

– Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;

– Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;

– Nilai perolehan baru; dan

– Penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Bila kamu hendak melakukan transaksi jual-beli rumah, NJOP adalah hal penting yang mesti dipahami.

Sebab, dengan mengetahui NJOP, kamu dapat mengetahui seberapa besar dana serta pajak yang akan ditanggung dari transaksi jual beli properti/rumah tersebut.

#2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.

Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya adalah Rp12 juta…

Dengan ketentuan sebagai berikut:

– Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.

– Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP Hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lain.

#3 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)

Sementara itu, NJKP alias Nilai Jual Kena  Pajak besaran nilai jual objek yang dimasukkan dalam perhitungan pajak terhutang…

Sesuai yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 3 UU PBB.

Itu berarti, NJKP masih merupakan bagian dari NJOP.

NJKP bisa berada di angka yang sama dengan nilai jual, bahkan lebih rendah atau tinggi.

Serendah-rendahnya besaran NJKP, ia ditetapkan sebesar 20 persen dari nilai jual…

Dan setinggi-tingginya yakni 100 persen dari nilai jual.

Besaran NJKP adalah 40 dari dasar penghitungan pajak yang terutang.

***

Setelah tahu unsur-unsur di atas, penghitungan terhadap pajak PBB akan lebih logis.

Sehingga, kamu tak perlu kebingungan lagi untuk merumuskan biaya secara mandiri di kemudian hari.

Cara Bayar PBB Berdasarkan Prosedur

Sahabat 99, ada dua cara bayar PBB yang bisa dilakukan sesuai prosedur berlaku.

Cara tersebut antara lain offline dan online.

Masing-masing punya caranya tersendiri.

Yuk, simak di bawah ini!

Cara Bayar PBB Secara Offline

cara bayar pbb

Bisa dibilang, cara bayar PBB secara offline adalah upaya paling umum yang bisa kamu lakukan.

Meski begitu, masih ada yang kebingungan harus datang ke mana dan kapan.

Berdasarkan ketentuan, kamu bisa mendatangi tempat-tempat berikut untuk membayar pajak:

– Kantor pos

– Bank yang ditunjuk berdasarkan kebijakan pemerintah setempat

– Petugas pemungut di kelurahan atau kantor desa terkait

Sebelum membayar pajak, pastikan kamu telah membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB).

Surat tersebut biasanya dibagikan ke warga pada awal tahun…

Baik melalui kelurahan, atau Ketua RT hinga RW setempat.

Bagaimana dengan nominal pajak yang harus kamu bayar?

Tenang saja, Sahabat 99…

Semua itu telah tercantum pada SPPT.

Tak hanya jumlah pembayaran, namun juga Nomor Objek Pajak (NOP).

Setelah membayar, kamu bakal mendapat Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan stempel yang menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan telah lunas.

Belum mendapat SPPT?

Maka, kamu bisa membawa surat tersebut sebelumnya.

Lantas, bagaimana jika SPPT hilang?

Ya, kamu bisa mendatangi Kantor Dinas Pendapatan Daerah setempat untuk mencetak ulang.

Syarat yang harus dipersiapkan adalah membawa surat keterangan dari kelurahan serta fotokopi KTP dan KK.

Tentu saja cara ini mudah, Sahabat 99.

***

Setelah memahami cara bayar PBB secara offline, kini saatnya kamu memahami jika pembayaran tersebut dilakukan lewat jaringan alias online.

Cara Bayar PBB Melalui Online

cara bayar pbb

Pihak pembayaran PBB turut memaksimalkan penggunaan akses online demi mempermudah transaksi.

Sehingga, jika kamu ingin membayar pajak, gunakanlah cara ini mulai dari sekarang.

Meski begitu, satu hal yang sering menjadi kendala adalah kekhawatiran tentang validitas transaksi.

Terlebih, sistem jaringan online tidak selamanya bagus…

Kadang stabil, bahkan tak jarang pula putus koneksi.

Jika itu terjadi, proses pengurusannya juga terkadang ribet.

Namun bila dibandingkan dengan dahulu, teknologi transaksi via online sudah lebih profesional dan minim kesalahan.

Jadi Sahabat 99, kamu masih bisa menerapkan cara bayar PBB secara online.

Bank misalnya, telah menydiakan ATM, teller, serta fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan.

Keuntungan transaksi lewat online adalah:

– Mampu melayani di seluruh penjuru wilayah Indonesia

– Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional sehari-hari

– Tak perlu mengantre panjang-panjang

Pembayaran pajak melalui jaringan online biasanya menempuh langkah sebagai berikut:

Secara umum, tahap bayar PBB online via ATM maupun Internet banking adalah berikut ini:

– Akses ATM atau log-in secara normal

– Pilih menu pajak atau PBB

– Masukkan NOP

– Masukkan tahun pembayaran

– Pastikan nama dan jumlah pajak sudah sesuai dengan SPPT

– Masukkan nominal pajak dan segera bayar

Selesai! Agar lebih aman, simpan bukti pembayaran baik lewat struk di ATM ataupun screenshot layar ponsel.

Pastikan kamu menyimpan seluruh bukti tersebut agar aman bila terjadi kesalahpahaman.

Baca Juga:

Contoh Surat Jual Beli Tanah yang Benar Agar Transaksi Berjalan Lancar

Kamu dapat memilih cara berdasarkan dua rekomendasi di atas.

Jika memiliki waktu yang lebih luang, maka lakukan transaksi secara offline.

Namun bila lebih suka dengan segala kemudahan tanpa harus datang ke TKP, kamu boleh melakukan pembayaran via online.

Sesuaikan dengan kebutuhanmu ya, Sahabat 99!

Ketentuan Pembayaran Pajak PBB Berdasarkan Daerah Tertentu

cara bayar pbb

Sahabat 99, pembayaran pajak PBB konon berbeda pada setiap daerah tertentu.

Misalnya saja, Kota Bandung yang beberapa waktu lalu dikabarkan membebaskan pajak PBB untuk beberapa kalangan.

Hal tersebut dijabarkan di media sosial Instagram oleh Wali Kota pada masanya, Ridwan Kamil, sebagai berikut:

“…Per tanggal 1 Juni 2017, warga miskin kota atau warga pra sejahtera yang tercatat di Dinas Penanggulanan Kemiskinan Kota Bandung, DIBEBASKAN dari PBB (Pajak Bumi Bangunan). Gratis bayar pajak PBB. Semoga bermanfaat untuk kemandirian dan kemajuan ekonominya. Hatur nuhun.”

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD, Ema Sumarna, mengatakan bahwa ada 1384 keluarga miskin yang akan dibebaspajakkan.

Jumlah itu hanya sebagian kecil, sebab Dinas Sosial Kota Bandung sendiri mencatat ada 63 ribu kepala keluarga yang terdaftar tak mampu.

Menurutnya, tidak semua masyarakat miskin Kota Bandung menyewa atau mengontrak.

Banyak juga dari mereka yang punya rumah atas nama sendiri.

Masyarakat yang mendapatkan keringanan pajak juga telah didata oleh BPPD Kota Bandung dan dilihat dari segi tingkat penghasilan.

Total jumlah objek pajak yang akan dibebaskan senilai Rp5,1 miliar.

Selain Bandung, Bogor dan DKI Jakarta pun telah menerapkan peraturan yang sama.

Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/perdesaan (PBB-P2) di Kota Bogor sendiri misalnya, telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota sejak tahun 2016 lalu.

Total nilai pembebasan pajak rumah khusus bagi warga miskin Bogor mencapai Rp5 miliar.

Sementara di Jakarta, pembebasan baru ditetapkan pada awal tahun 2017 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 259/2015…

Tentang Pembebasan PBB atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP sampai dengan Rp1 miliar.

Peraturan tersebut hanya berlaku untuk hunian yang dijadikan tempat tinggal saja.

Baca Juga:

Pajak Properti yang Harus Dibayar Pemilik Rumah

Kurang lebih seperti itu Sahabat 99, penjelasan soal cara bayar PBB dan hal-hal terkait yang perlu kita pahami dari sekarang.

Tak cuma soal membayar, penting bagi kita untuk memahami nilai beli dan jual rumah sendiri.

Semoga bermanfaat ya!

Jangan lupa, simak informasi menarik lainnya hanya di Blog 99.co Indonesia.

Pastikan pula agar dirimu mencari properti idaman lewat 99.co/id.

You Might Also Like