Berita Berita Properti

8 Fakta Rumah Dinas Bupati PPU Seharga Rp34 Miliar, Ternyata Dilengkapi dengan ‘Dermaga’!

2 menit

Pembangunan rumah dinas Bupati Penajam Paser Utara (PPU) menyedot perhatian publik lantaran menghabiskan biaya hingga Rp34 miliar.

Rumah dinas yang dibangun di jalan pesisir pantai Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, sudah hampir rampung 100 persen.

Bangunan fisik rumahnya sudah ada dan sedang dalam tahap pembangunan fasilitas penunjang lainnya.

Abdul Gafur Mas’ud selaku Bupati PPU pun buka suara terkait pembangunan rumah dinas tersebut.

“Emang dia belum 100 persen tapi kalau nggak salah sudah 88 persen katanya. Kalau saya sih harus rampung tahun ini, saya mewajibkan rampung tahun ini,” kata Gafur, Senin (23/8), dilansir dari detik.com.

Selain biayanya yang terbilang fantastis, berikut ini fakta-fakta tentang rumah dinas Bupati PPU…

Fakta Rumah Dinas Bupati PPU

rumah bupati ppu

sumber: tribunnews.com

1. Masih Kurang Dana

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro menjelaskan bahwa pembangunan rumah itu masih membutuhkan tambahan anggaran. 

Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk beberapa pengerjaan lanjutan seperti pagar hingga ‘dermaga’.

Namun ada perubahan dalam kontraknya, yakni sejumlah anggaran dialihkan untuk pemasangan jaringan listrik sepanjang dua kilometer.

“Pemasangan jaringan listrik didahulukan karena kebutuhan listrik di rumah jabatan bupati sangat mendesak,” ucapnya.

Biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan listrik tersebut sebesar Rp1,9 miliar.

2. Target Selesai Tahun Ini

Sebagaimana penjelasan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud, pembangunan rumah dinas tersebut ditargetkan rampung tahun ini.

“Kalau saya sih harus rampung tahun ini, saya mewajibkan rampung tahun ini,” ungkap Gafur.

3. Rumah Dinas Bupati Sudah Lama Direncanakan

Menurut Gafur, proyek pembangunan rumah dinas tersebut sudah lama direncanakan dan dianggarkan, namun baru terealisasi pada tahun 2020.

“Karena pejabat yang lalu nggak tahu kenapa saya, belum dibuat-buat. Padahal anggarannya sudah tembus Rp 3 triliun, Rp 2,8 triliun tapi kabupaten kita nggak pernah. Saya inginkan untuk martabat kita sendiri kabupaten kita harus punya rumah dinas,” kata Gafur.

4. Pejabat di PPU Ngontrak

Saat ini, pembangunan rumah dinas baru hanya untuk bupati saja sebab memang belum memiliki rumah dinas.




Sedangkan pejabat forkopimda yang lain mulai dari Wakil Bupati hingga Ketua DPRD belum mempunyai rumah dinas.

Atas hal itu kemudian Gafur ingin segera merealisasikan rumah dinas untuk bupati.

Ia pun menegaskan bahwa rumah tersebut bukanlah rumah pribadi, tapi untuk bupati yang menjabat.

5. Alasan Rumah Dinas Dilengkapi ‘Dermaga’

rumah dinas bupati ppu

correcto.id

Rumah dinasi ini dilengkapi dengan ‘dermaga’ atau tempat sandar speedboat atas dasar menunjang kemudahan transportasi ke daerah lain.

“Kalau dermaga itu, kebetulan… Bukan dermaga sebenarnya, tempat sandar speedboat kecil itu loh. Tempat penumpang, jadi ada tangganya turun karena rumahnya ada di pinggir pantai,” kata Gafur.

6. Total Luas Lahan 2 Hektare

Rumah dinas yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang tersebut dibangun di atas lahan seluas 2 hektare.

Walaupun bangunan fisiknya sudah rampung 100 persen, fasilitas penunjang masih dalam pengerjaan.

7. Tanggapan Kemendagri

Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian, anggaran belanja rumah dinas kepala daerah memang diamanatkan dalam undang-undang.

“Untuk rumah jabatan itu memang diamanatkan dalam PP 109 tahun 2000 di pasal 6 bahwa kepala daerah itu diberikan masing-masing satu rumah jabatan beserta perlengkapan dan pemeliharaannya, namun juga kita harus memperhatikan dasar-dasar dalam keuangan negara,” kata Ardian.

Kendati demikian, penggunaan anggaran tersebut harus digunakan menyesuaikan kondisi yang ada, terutama saat pandemi.

8. Sorotan dari DPR

Tak hanya menuai sorotan dari Kemendagri, pembangunan rumah dinas tersebut juga menarik perhatian DPR.

Salah satunya dari Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin yang menyoroti etika pembangunan dinas Bupati PPU di tengah pandemi Covid-19.

***

Semoga artikel ini bermanfaat ya, Sahabat 99!

Simak informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Sedang mencari rumah dijual di Pondok Gede?

Kunjungi www.99.co/id dan temukan hunian impianmu dari sekarang!




Alya Zulfikar

Alya Zulfikar is a content writer at 99.co Indonesia. Since earning his degree in English Litertarute and Language from the Indonesia University of Education, Alya has spent years writing on various topics.

Related Posts