Hukum

Mengenal Tata Cara Ganti Rugi Lahan Sesuai Hukum yang Berlaku

12 Februari 2020
ganti rugi lahan
2 menit

Ketika bermukim di sebuah rumah yang berdiri di atas tanah milik negara, Sahabat 99 harus siap jika sewaktu-waktu pemerintah mengambil kembali tanah tersebut untuk keperluan umum. Walau begitu, harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah. Ini dia, tata cara ganti rugi lahan atau tanah yang benar…

Sahabat 99, pengambilan kembali hak atas tanah untuk kepentingan umum jika masa waktu sewa belum habis…

Bakal dilakukan pemberian ganti rugi lahan yang layak dan adil.

Hal tersebut nyatanya telah dijabarkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012.

Lantas bagaimana tata cara atas ganti rugi lahan yang berlaku?

Jangan sampai bingung dan abai jika dihadapkan dengan kondisi ini, ya.

Yuk, kenali penjelasan secara lengkapnya lewat Blog 99.co Indonesia!

Tata Cara Ganti Rugi Lahan Sesuai Hukum

Penilaian besarnya nilai ganti rugi lahan yang diambil kembali oleh negara untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan.

Besaran ganti rugi lahan tersebut merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Ya, Sahabat 99 bisa memeriksa secara langsung pada pasal 34 ayat (1) UU 2/2012.

Selanjutnya penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik…

Baca Juga:

Tak Perlu ke Pengadilan, Begini Cara Menyelesaikan Sengketa Tanah

Berdasarkan Pasal 63 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Setelah ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, nilai ganti kerugian tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian dengan pihak penyewa tanah yang diambil kebali haknya oleh negara.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Namun jika tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian…

Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari setelah musyawarah penetapan ganti kerugian.

Sesuai Kesepakatan Dua Belah Pihak

ganti rugi lahan

Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

Berdasarkan Pasal 5 UU 2/2012, pemilik tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Baca Juga:

Contoh Surat Ganti Rugi Tanah Terbaru Beserta Syarat Mendapatkannya

Hal itu dilakukan setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tentunya, semua terjadi kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan bersama.

***

Semoga bermanfaat, Sahabat 99…

Simak informasi menarik lainnya di Blog 99.co Indonesia.

Tak lupa, kunjungi 99.co/id dan temukan hunian impianmu dari sekarang!

You Might Also Like