Berita Properti

Hati-hati Kena Denda! Pemilik Cicilan KPR Wajib Lapor ini!

25 Maret 2017
2 menit

Masyarakat Indonesia yang telah memiliki penghasilan dan ditetapkan undang-undang sebagai wajib pajak, diharuskan untuk melaporkan harta mereka untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh). Hal itu harus segera dilakukan saat telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Walau sistem pelaporan SPT sudah semakin canggih dengan kehadiran e-filing, masih banyak wajib pajak yang kebingungan harta apa saja yang harus mereka laporkan. Bukan hanya penghasilan bruto dari bekerja selama setahun, utang seperti cicilan KPR pun tidak boleh luput untuk diinput.

Rumah KPR, Utang & Harta

Beberapa kasus yang sering ditemukan dalam luputnya pelaporan SPT ialah soal rumah yang dibeli dengan KPR. Walau belum lunas, apabila pembayarannya telah berlangsung itu berarti harta yang Anda miliki pun bertambah. Di sisi lain, sisa cicilan KPR yang belum dibayar terhitung sebagai utang.

Pada dasarnya, setiap kenaikan dan penurunan harta setiap tahunnya perlu diketahui dengan seksama untuk menentukan perhitungan pajak yang akurat. Oleh karena itu, saat Anda membeli sebuah rumah dengan cara berutang/KPR yang masih berlangsung, tetap harus dilaporkan.

Misalnya Anda membeli sebuah rumah dengan cara KPR seharga Rp500 juta. Anda telah membayar uang muka di awal Rp35 juta dan telah melakukan angsuran sebesar Rp115 juta.

Itu berarti, harta Anda dari rumah tersebut ialah Rp500 juta. Sementara, cicilan serta DP sebesar Rp150 juta dilaporkan sebagai utang yang telah dibayar lalu sisanya sebesar Rp350 juta disebutkan sebagai utang.

Mendapatkan Sanksi Berat

Luputnya pelaporan harta bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya lupa atau pun disengaja untuk menghindari kewajiban pajak. Saat Anda melaporkan SPT yang telah diisi, otoritas pajak akan melakukan pengecekan dengan mendalam supaya jumlah pajak yang dibayarkan nilainya akurat.

Perlu Anda ketahui, tiap transaksi jual beli yang dilakukan datanya telah tercatat dan terkoneksi dengan Bank Indonesia. Termasuk bila Anda melakukan cicilan KPR atau kredit lainnya untuk membeli properti. Otoritas pajak tentu akan mengetahui hal ini saat melakukan perhitungan pajak Anda.

Jika kemudian ditemukan ketidakseimbangan antara laporan dengan harta yang dimiliki, Anda bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda hingga 150% dari jumlah pajak yang belum dibayarkan. Semakin banyak pajak yang belum dilaporkan, semakin besar pula jumlah nilai yang harus dibayarkan.

Pembetulan SPT

Pihak otoritas pajak akan memberitahukan perkara harta yang tidak seimbang tersebut kepada wajib pajak. Baik berupa surat maupun surat elektronik alias email.

Berdasarkan UU KUP No. 28 tahun 2007 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT sebelum dilakukan pemeriksaan. Sanksi akan tetap dikenakan namun besarannya lebih kecil yaitu bunga 2% atas jumlah pajak yang kurang dibayar terhitung sejak penyampaian SPT hingga tanggal pembetulan.

Namun, jika surat pemberitahuan tidak digubris hingga surat ketetapan pajak sudah dibuat, Anda harus membayar denda hingga sebesar 150% dari jumlah pajak yang belum dibayarkan. Anda pun tetap diwajibkan membuat surat pembetulan pajak.

Hal tersebut dijelaskan dalam PP 74  tahun 2011 pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan.”

Jika pembetulan SPT belum juga dibuat sementara pajak yang selama ini dibayarkan tidak sesuai dengan harta sebenarnya, jumlah denda yang harus dibayar akan menjadi besar.

Jika Anda mengalami hal ini, manfaatkanlah program Pengampunan Pajak yang tengah gencar dilakukan pemerintah yang dikenal dengan Tax Amenesty.

Semoga ulasan UrbanIndo di atas dapat membantu Anda lebih teliti lagi dalam melaporkan pajak. Jangan sampai ketidaktahuaan seputar kepemilikan rumah karena cicilan KPR membuat Anda bermasalah dengan pajak.

Terus kunjungi blog UrbanIndo dan Forum Komunitas UrbanIndo yuk, untuk mendapatkan ulasan mengenai dunia properti lainnya.

You Might Also Like