Berita

Ini Ketentuan Bagi WNA yang Ingin Memiliki Hunian di Indonesia

< 1 menit

Hi Urbanites, apakah Anda tahu bahwa kini Warga Negara Asing (WNA) sudah diperbolehkan memiliki hunian di Indonesia? Ya, pada 22 Desember 2015, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Penasaran apa saja yang dijelaskan dalam peraturan tersebut? Yuk, simak penjelasannya!

Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa WNA yang diperbolehkan memiliki tempat tinggal atau hunian adalah orang yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia. Selain beberapa hal tersebut, WNA tidak akan diizinkan untuk memiliki hunian di Indonesia.

Walaupun sudah ada peraturan yang memperbolehkan, hanya ada dua jenis hunian yang dapat dimiliki oleh WNA. Pertama, hunian di atas tanah hak pakai atau hak milik. Kedua, Satuan Rumah Susun (Sarusun) yang berada di atas tanah hak pakai. Tidak hanya itu, terdapat jangka waktu hak pakai bagi WNA yaitu selama 30 tahun. Hak pakai ini nantinya dapat diperpanjang hingga 20 tahun lagi. Namun jika sudah berakhir, hak pakai ini dapat diperbarui lagi.

Untuk dapat memiliki hunian di Indonesia, seorang WNA harus sudah memiliki izin menetap di Indonesia. Jika syarat ini terpenuhi, nantinya hunian yang ia miliki dapat diwariskan. Namun perlu diperhatikan bahwa sang ahli waris tentunya haruslah juga memiliki izin menetap di Indonesia. Tidak hanya itu, dalam PP ini juga dijelaskan bahwa WNI yang menikah dengan WNA akan memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya.

PP No.103 Tahun 2015 juga menjelaskan bahwa apabila WNA memiliki hunian yang dibangun di atas tanah hak pakai, maka dalam jangka waktu satu tahun ia wajib melepaskan atau mengalihkan hak hunian dan tanah kepada pihak yang telah memenuhi syarat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka hunian tersebut akan dilelang oleh negara.

Menurut PP ini, ketentuan lain mengenai tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak kepemilikan hunian oleh WNA akan diatur sesuai peraturan menteri atau kepala badan bidang agraria. Semua hal yang ada di PP ini sudah berlaku sejak diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, yaitu pada 28 Desember 2015.

Wah, ternyata peraturannya cukup rumit, ya, Urbanites? Lalu apa tanggapan Anda terkait peraturan ini? Jangan lupa share ya agar yang lain juga tahu!

Pamella Fricylia

Salah seorang Writer di UrbanIndo.com. Pada akhirnya lebih memilih menjadi penulis daripada jurnalis. Selalu yakin bahwa aksara dan logika dapat membentuk rangkaian kata penuh makna. Berikan komentar dan mari berdiskusi!
Follow Me:

Related Posts