Hukum

Ini yang Harus Diperhatikan Apabila Akan Membangun Sekolah Swasta

2 menit

Pernahkah Anda memerhatikan bahwa kini semakin banyak bangunan sekolah swasta? Atau Anda ingin mendirikan sebuah sekolah swasta? Ternyata ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk membangun sebuah sekolah. Agar lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut!

[nextpage title=”Pengertian” ]

Pengertian

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sekolah swasta adalah sekolah yang tidak dikelola oleh pemerintah daerah, negara bagian, atau nasional. Pihak sekolah memiliki hak untuk menyeleksi siswa dengan aturan masing-masing yayasan. Biasanya, sekolah swasta dikelola oleh sebuah yayasan.

Pengertian dari yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

[/nextpage]

[nextpage title=”Peraturan” ]

Peraturan

PP No.66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam pasal 182 ayat 1 dijelaskan bahwa wajib ada izin pemerintah ketika akan mendirikan program pendidikan. Disebutkan bahwa:

“Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.”

Selain itu, ada pula Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Di dalamnya dijelaskan mengenai peraturan mendirikan sekolah swasta. Pada pasal 14 disebutkan bahwa:

  1. Pendirian sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, harus dilengkapi dengan surat akte notaris pendirian badan pengeyelnggara sekolah dan bukti registrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM).
  2. Pengurus yayasan atau badan penyelenggara sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Tidak hanya itu, sarana dan prasarana pendidikan pun diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa:

“Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”

[/nextpage]

[nextpage title=”Syarat yang Wajib Dipenuhi” ]

Syarat yang Wajib Dipenuhi

Dalam mendirikan sebuah bangunan sekolah, tentu harus ada berkas yang dilengkapi. Berkas tersebut pun jumlahnya cukup banyak. Persyaratan pendirian sekolah pun diatur dalam pasal 4 Kepmen Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Berikut rinciannya:

  1. Hasil studi kelayakan
  2. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
  3. Sumber peserta didik
  4. Tenaga kependidikan
  5. Tenaga non pendidikan
  6. Kurikulum/program
  7. Sumber pembiayaan
  8. Sarana dan prasarana
  9. Penyelenggara sekolah

Tidak hanya itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada berkas tambahan dalam mendirikan sebuah sekolah swasta. Selain berkas di atas, harus dilengkapi juga dengan surat akta notaris pendirian badan pengeyelnggara sekolah dan bukti registrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM).

[/nextpage]

[nextpage title=”Tata Cara Pendirian” ]

Tata Cara Pendirian

Berkas tersebut sudah lengkap? Lalu apa yang selanjutnya harus dilakukan? Jangan bingung! Cukup ikuti langkah berikut:

  1. Semua berkas dijadikan proposal dan kemudian diserahkan kepada bagian Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan setempat.
  2. Dinas Pendidikan akan melakukan verifikasi ke sekolah terkait. Biasanya tim verifikasi terdiri dari kepala bidang, kepala seksi, pengawas, dan staf. Dalam tahap verifikasi akan diperiksa kelengkapan dokumen data pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, kurikulum yang digunakan, silabus, RPP, dan data lainnya.
  3. Apabila semua persyaratan sudah lengkap, biasanya surat keputusan izin operasional segera keluar. Ini artinya, sekolah yang ddidirikan sudah legal diakui oleh negara.

Perlu diingat bahwa saat mengajukan proses perizinan, tidak akan ada sedikit pun biaya yang perlu dikeluarkan. Anda hanya perlu menyiapkan biaya konsumsi dan transportasi bagi tim verifikasi.

Nah, itu dia hal-hal mengenai pembangunan sekolah swasta di Indonesia. Tertarik membuat sebuah yayasan pendidikan? Jangan lupa pahami artikel ini, ya!

[/nextpage]

Pamella Fricylia

Salah seorang Writer di UrbanIndo.com. Pada akhirnya lebih memilih menjadi penulis daripada jurnalis. Selalu yakin bahwa aksara dan logika dapat membentuk rangkaian kata penuh makna. Berikan komentar dan mari berdiskusi!
Follow Me:

Related Posts