Berita

Kasasi Ditolak MA, Jokowi Divonis Kasus Kebakaran Hutan

23 Juli 2019
jokowi divonis
1 menit

Diketok oleh MA pada Selasa (16/7), Jokowi divonis bersalah karena kebakaran hutan yang terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tahun 2015 silam.

Melansir dari Suara, kuasa hukum Citizen Law Suit (CLS) Riezqi Rahmadiansyah mengatakan tidak ada efek yang personal diterima oleh Jokowi atas putusan MA (Mahkamah Agung).

Diketahui MA menolak permohonan kasasi Jokowi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi dianggap bersalah terkait kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 lalu.

Sidang putusan kasasi dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 ini diketok oleh MA pada Selasa (16/7).

Putusan ini dikeluarkan oleh Nurul Elmiyah selaku Majelis Hakim denan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.

Jokowi Divonis dan Dituntut Wajib Bikin RS Paru-Paru

Walaupun Jokowi sudah divonis oleh MA, menurut Riesqi gugatan CLS kepada pemetintahan Jokowi atas kasus ini tidat mengaitkan dengan ganti rugi dan pidana.

Dilansir dari DetikNews, gugatan CLS yang mengakibatkan Jokowi divonis adalah meminta negara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kewajiban dan hak-hak warga negara seperti dalam konstitusi.

Dalam pasal 28H UUD 1945, ha katas lingkungan hidup yang sehat adalah hak warga negara.

Baca Juga:

5 Potret Kesederhanaan Rumah Jokowi di Solo. Teduh Banget!

“Jadi dalam salah satu tuntutan itu adalah para penggugat meminta tanggung jawab pemerintah untuk membangun rumah sakit khusus untuk gangguan paru-paru bagi korban. Seperti yang kita tahu, yang menjadi korban bukan hanya orang dewasa tapi juga banyak anak-anak kecil dan juga balita. Ini juga sebenarnya sesuatu yang sangat wajar dan seharusnya memang dipenuhi oleh pemerintah,” ujar Nur Hidayati yang dilansir dari DetikNews.

Putusan kasasi itu juga dinilai Walhi sebagai jawaban atas pidato Presiden Jokowi soal Visi Indonesia.

Putusan tersebut dianggap sebagai corrective action terhadap kebijakan-kebijakan ataupun regulasi-regulasi yang sudah dikeluarkan.

Selain Jokowi, vonis itu juga ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional…

….Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Baca Juga:

Pemerintah Jamin Rumah Subsidi Murah Tidak Kumuh

Jangan lupa untuk pantau terus informasi penting seputar properti di Blog 99.co Indonesia!

Dapatkan pula properti idaman dengan harga terjangkau dalam situs 99.co/id .

You Might Also Like