Hukum

Kafe Dekat Rumah Berisik, Bisakah Menuntut Secara Hukum?

2 menit

Kafe dekat rumah berisik dan sering mengganggu ketentraman Anda secara personal?

Hal tersebut tentunya bisa bikin bingung dan resah.

Terlebih, masih banyak masyarakat belum tahu akan regulasi dan tata cara tepat terkait hukum yang berlaku.

Kondisi kafe dekat rumah berisik juga mampu semakin parah ketika Anda dilanda kondisi lain terkait kesehatan…

Semisal jadi kurang tidur, sakit kepala, suasana hati memburuk, dan lain-lain.

Belum lagi jika sudah berkeluarga dan anak Anda rewel akibat kafe dekat rumah berisik

Urbanites, pilihan apa yang akan Anda lakukan demi menghadapi hal tersebut?

Tenang, ada sejumlah aturan hukum yang bisa mengatasi hal ini.

Biar lebih jelas, simak sebagai berikut:

Tata Cara Mengatasi Kafe Dekat Rumah Berisik

Dilansir dari Hukumonline.com, pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”)…

Tertulis bahwa Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak tertentu untuk pengaturan dan pengawasan.

Ya, dalam hal ini memantau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi izin gangguan adalah orang atau badan yang mendapatkan izin gangguan setelah diberikan izin oleh pemerintah daerah.

Berarti kafe dapat dikatakan sebagai subjek retribusi izin gangguan.

Menyoal kafe dekat rumah berisik, Anda harus melihatnya terlebih dahulu berdasarkan sejumlah hal di atas.

Jika daerah Anda masih mensyaratkan izin gangguan untuk kafe, tanyakan terlebih dahulu apakah kafe tersebut memiliki izin gangguan atau tidak.

Buat beberapa kafe dekat rumah berisik yang ternyata tidak memiliki izin terkait, semisal IMB, Anda dapat melaporkannya ke Satpol PP.

Pada kasus ini, Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menyelenggarakan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Jika kafe telah memiliki izin gangguan atau terkait ketertiban umum, namun Anda keberatan, maka satu-satunya jalan adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hukum Pidana dan Perdata yang Berlaku

Sementara itu, Anda perlu memahami masing-masing dari hukum pidana dan perdata yang berlaku.

Misalkan ketika bicara hukum pidana, Anda dapat melihat Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

“Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp 225, barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu.

Ancaman pidana berupa denda sebesar dua ratus dua puluh lima rupiah yang terdapat dalam pasal tersebut telah disesuaikan berdasarkan…

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP:

“Karena ini termasuk dalam lingkup pidana, berarti Anda juga dapat melaporkannya ke pihak Kepolisian dalam hal kafe membuat keributan dengan suara keras.”

Terdapat juga upaya gugatan perdata dalam hal Anda dirugikan oleh kafe tersebut. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), yakni:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Makna gangguan amatlah luas, sehingga Anda memiliki hak untuk menuntaskan segala hal terkait ketenangan di rumah.

Semoga informasi di atas bermanfaat ya, Urbanites!

Simak berita menarik lainnya di 99.co.

Bobby Agung Prasetyo

Penyunting konten dan jurnalis paruh waktu. Senang bermusik, berpikir, merenung dan belajar banyak soal penulisan bisnis & properti. Verba volant, scripta manent. Selamat membaca!
Follow Me:

Related Posts