Hukum

Jangan Terkecoh! Ini Aturan dan Hukum Bagi Komisi Agen Properti

18 September 2019
komisi agen properti
3 menit

Mau jadi broker properti sih boleh-boleh saja, tapi sebelum itu, Anda harus pahami dahulu aturan dan hukum bagi komisi agen properti agar tak mudah dikibuli!

Anda pasti sudah tidak asing kan dengan istilah agen properti? Ya, profesi yang satu ini memang tengah dilakoni oleh banyak orang.

Salah satu daya tariknya adalah bagi penghasilan yang cukup tinggi.

Sekali deal, uang melimpah langsung cair dengan mudah. Tak heran bila kemudian banyak orang tertarik melakoninya.

Memang berapa sih komisi atau penghasilan yang didapat oleh agen properti?

Pengertian Agen Properti

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembagian komisi agen properti, sebaiknya pahami terlebih dahulu mengenai istilah agen/broker properti.

Pengertian mengenai agen properti sebenarnya terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 33/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

Peraturan tersebut isinya berbunyi:

“Perantara perdagangan properti yang selanjutnya disebut tenaga ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang properti yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.”

Baca Juga:

Menetap di Tanah Negara, Rawan Gusur dan Sengketa?

Dalam hal ini, seorang agen properti dapat bekerja sendiri (agen independen) atau ikut dalam naungan perusahaan perantara perdagangan properti.

Untuk lebih jelasnya, pengertian perusahaan perantara perdagangan properti pun dijelaskan dalan Permen yang sama. Berikut isinya:

“Perusahaan perantara perdagangan properti yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan sebagai perantara jual beli, perantara sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah pemberi tugas yang diatur dalam perjanjian tertulis.”

Nah, apakah Anda sudah termasuk ke dalam kategori agen properti sesuai peraturan di atas?

Aturan Bagi Komisi Agen Properti

Bagaimana? Anda sudah paham ‘kan dengan apa yang dimaksud dengan agen properti?

Nah, kali ini kita bahas bersama mengenai aturan bagi komisi dari hasil penjualan properti terutama untuk agen properti.

Ternyata kategori agen properti turut menentukan pembagian komisi yang akan didapat.

Maksudnya, pembagian komisi antara agen properti independen dengan agen properti bersertifikat yang bekerja di bawah perusahaan jual-beli properti tentunya akan berbeda.

Apabila agen tersebut bekerja secara independen, maka komisi yang akan didapatkan tentunya sesuai dengan perjanjian awal dengan sang pemilik rumah.

Di lain pihak, pemerintah juga merevisi aturan Permendag No 33/2008 mengenai perantara perdagangan properti untuk menyempurnakan aturan sebelumnya.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2017 mengenai Perusahaan Perantara Perdagangan Properti.

Bisa dilihat pada Pasal 12 Permendag No. 51/2017 tersebut mengatur komisi agen properti secara lebih terperinci.

komisi agen properti

Butir 1 Pasal 12 Permendag No. 51/2017 berbunyi:

P4 (Perusahaan Perantara Perdagangan Properti) berhak menerima imbal jasa berupa komisi dari Pengguna Jasa atas jasa yang diberikan.

Kemudian, di Butir 2 Pasal 12 Permendag No. 51/2017 diricinci besaran komisi yang didapatkan, yaitu:

Dalam hal P4 melaksanakan jasa jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, P4 berhak menerima komisi yang besarnya paling sedikit 2% (dua persen) dan paling banyak 5% (lima persen) dari nilai transaksi dan disesuaikan dengan lingkup jasa yang diberikan kepada Pengguna Jasa.

Sementara itu, dalam komisi agen properti dalam urusan sewa-menyewa diatur dalam Butir 3 Pasal 12 Permendag No. 51/2017 yang berbunyi:

Dalam hal P4 melaksanakan jasa sewa-menyewa Properti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, P4 berhak menerima komisi dari Pengguna Jasa paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 8% (delapan persen) dari nilai transaksi.

Sudah sangat jelas bukan bunyi Permen tersebut?

Komisi Itu Wajib atau Tidak?

Pertanyaan yang satu ini tentunya akan muncul di benak penjual atau pembeli properti.

Sebenarnya, pemberian komisi kepada agen properti tidaklah wajib dan hal ini dilakukan berdasarkan imbalan saja karena telah membantu proses jual-beli properti.

Mengapa demikian?

Biasanya, ada beberapa agen yang sudah mendapatkan komisi dalam jumlah tertentu dari perusahaan yang menaunginya apabila ia sudah berhasil menjual properti.

Oleh sebab itu, kembali lagi bahwa pembagian komisi sebenarnya harus mengacu pada perjanjian awal.

Perlu diperhatikan, jika komisi yang diberikan kepada agen tidak sesuai dengan isi perjanjian awal, maka bisa saja sang agen atau perusahaan yang menaunginya menuntut secara hukum.

Terlebih lagi jika semua kewajiban sudah dilakukan oleh agen atau perusahaan jual-beli tersebut.

Jika hal tersebut terjadi, maka agen properti atau perusahaan yang menaunginya dapat mengajukan gugatan ingkar janji ke Pengadilan Negeri domisili hukum sang tergugat.

Pelanggaran ini pun tercantum dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang isinya sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Bagaimana? Anda sudah paham mengenai aturan pembagian komisi agen properti tersebut, kan?

Baca Juga:

Inilah Seluk Beluk Aturan Kompensasi Listrik Padam yang Wajib Dipahami

Itulah penjelasan hukum mengenai komisi agen properti di Indonesia.

Semoga artikel dapat membantu Anda, Sahabat 99!

Simak informasi menarik lainnya di Blog 99.co Indonesia.

Jangan lupa, cari segala kebutuhan propertimu hanya di 99.co/id.

You Might Also Like