Berita Properti

Lewat Instagramnya, Ridwan Kamil Sampaikan Kabar Gembira Soal PBB

24 Mei 2017
PBB
2 menit

Lewat akun Instagram pribadinya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengumumkan sebuah kabar gembira terkait Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kota Bandung. Kira-kira soal apa ya? Ayo cari tahu di bawah ini, Urbanites.

Pada postingan gambar yang diunggah pada 23 Mei 2017, ia mengatakan, “…Per tanggal 1 Juni 2017, warga miskin kota atau warga pra sejahtera yang tercatat di Dinas Penanggulanan Kemiskinan Kota Bandung, DIBEBASKAN dari PBB (Pajak Bumi Bangunan). Gratis bayar pajak PBB. Semoga bermanfaat untuk kemandirian dan kemajuan ekonominya. Hatur nuhun.”

PBB

Seperti yang dilansi dari situs berita Tribun, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Ema Sumarna mengatakan bahwa ada 1384 keluarga miskin yang akan dibebas pajakkan. Jumlah itu hanya pun hanya sebagaian kecil, sebab Dinas Sosial Kota Bandung sendiri mencatat ada 63 ribu kepala keluarga yang terdaftar tak mampu.

Menurutnya, tidak semua masyarakat miskin Kota Bandung yang menyewa atau mengontrak. Banyak juga dari mereka yang punya rumah atas nama sendiri. Masyarakat yang mendapatkan keringan pajak perumahan tersebut pun telah didata oleh BPPD Kota Bandung dan dilihat tingkat penghasilannya.

Sementara itu total jumlah objek pajak yang akan dibebaskan adalah senilai Rp5,1 miliar. Walau kehilangan sejumlah pemasukan, menurut Ema ini bukanlah kerugian bagi pendapatan Kota Bandung. Ia menambahkan, seiring dengan pembebasan pajak bagi masyarakat tak mampu, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pun naik mulai 3% hingga 100% dengan nilai Rp148 miliar.

Bogor & Jakarta Juga Bebas PBB

Selain Kota Bandung, Pemerintah Kota Bogor dan DKI Jakarta pun telah menerapkan peraturan yang sama. Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/perdesaan (PBB-P2) di Kota Bogor sendiri telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota sejak tahun 2016 lalu. Total nilai pembebasan pajak rumah khusus bagi warga miskin Bogor ini nilainya mencapai Rp5 miliar.

Sementara di Jakarta, pembebasan tersebut baru ditetapkan di awal tahun 2017 melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 259/2015 tentang Pembebasan PBB atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP sampai dengan Rp1 miliar.

Peraturan itu sendiri hanya berlaku untuk hunian yang dijadikan tempat tinggal saja. Bagi masyarakat dengan rumah di bahwa Rp1 miliar namun menggunakannya sebagai tempat usaha, tetap wajib memenuhi kewajibannya.

Urbanites, kira-kira kota mana lagi ya yang sudah menerapkan aturan serupa? Ayo share informasinya ke media sosial kami!

You Might Also Like