Berita

Ibu Kota Baru Resmi Pindah Ke Kukar, Bagaimana Nasib PNS Nanti?

2 menit

Narasi perpindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur memunculkan sebuah keresahan baru hingga muncul sebuah pertanyaan, bagimana nasib PNS nantinya?

Apakah semua PNS kelak harus turut serta berpindah mengikuti perpindahan pusat pemerintahan?

Nampaknya wacana perpindahan ini cukup merisaukan bagi banyak kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bahkan mereka mengaku keberatan.

Kabar baiknya, tak semua PNS harus ikut pindah ke Kalimantan Timur.

“Enggak semuanya. Yang pindah adalah yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik.

Yang pelayanan enggak bisa pindah,” tutur Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Nasional kepada Tirto, Rabu (21/8).

Ini Daftar PNS yang Harus Ikut Pindah ke Kalimantan Timur

Bima melanjutkan bahwa nasib PNS untuk pindah atau tidak bergantung pada kementerian mana ASN tersebut berada.

Dalam penjelasan lanjutannya, Bima menyinggung mengenai beberapa kriteria kementerian yang hampir pasti diharuskan untuk ikut pindah.

Salah satu kriterianya ialah kementerian tersebut harus dekat dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini yaitu Presiden Jokowi.

Baca Juga:

Jadi Ibu Kota Baru, Berapa Upah Minimum di Penajam dan Kutai?

Inilah daftar ASN yang bekerja dekat dengan Presiden, berdasarkan data dari BKN:

  • Kementerian Pertahanan (Kemenhan),
  • Kementerian Keuangan (Kemenkeu),
  • Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),
  • Kementerian Agama (Kemenag),
  • Serta beberapa kementerian lainnya.

Sementara itu, nasib PNS yang berurusan dengan pelayanan publik tampaknya lebih baik karena mereka tak perlu ikut pindah.

Alasannya karena di era digital ini pelayanan publik tak terikat tempat sehingga bisa dilakukan di manapun di seluruh Indonesia.

Nasib PNS Tak Mau Pindah, Siap-siap Kena Sanksi

Di sisi lain, beredar juga kabar mengenai kemungkinan adanya sanksi bagi ASN yang menolak untuk ikut pindah.

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mudzakir.

“Apapun yang terkait misalnya dengan survei itu (bila PNS menolak pindah) dan lain sebagainya yang terkait dengan itu…

…Kita terima sebagai masukan dan nanti akan kita kaji untuk memperkaya kajian itu,” ujar Mudzakir seperti dilansir detikFinance, Senin (26/8).

Tak cuma soal sanksi, pemerintah pun akan mengkaji kemungkinan adanya insentif bagi PNS yang berkenan pindah ke ibu kota baru.

“Termasuk itu (insentif), itu kan masih dalam kajian. Jadi terkait hal-hal pemindahan ASN masih dalam kajian. Jadi belum bisa disampaikan saat ini,” imbuh Mudzakir.

Hingga saat ini pemerintah belum bisa memutuskan nasib PNS baik yang akan ikut pindah ataupun yang tidak.

Nampaknya, nasib PNS masih akan ditentukan beberapa waktu mendatang.

Apakah Anda sepakat untuk ikut pindah ke ibu kota baru atau tidak?

Baca Juga:

Pemerintah Sebut Pembiayaan Ibu Kota Baru Boleh dari Asing, Benarkah?

Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda, Sahabat 99!

Baca terus informasi-informasi menarik seputar properti dan hunian di Blog 99.co Indonesia.

Cari properti impian kamu lewat 99.co/id.

Elmi Rahmatika

Scribo ergo sum. I write, therefore I am.

Related Posts