Berita, Berita Properti

Pajak Properti yang Harus Dibayar Pemilik Rumah

6 November 2018
pajak properti

Pajak properti penting untuk dipikirkan oleh Anda selaku pemilik rumah. Jangan sampai telat, nanti kena denda!

Sebagai pemilik rumah, selain memiliki beban biaya angsuran kredit (jika Anda membeli rumah melalui KPR), Anda juga harus menyiapkan dana untuk membayar sejumlah pajak-pajak properti.

Tak pelak, sebagai warga negara yang baik, tentunya Anda diwajibkan menunaikan seluruh pajak properti.

Nah, berikut adalah jenis-jenis pajak properti yang berlaku di Indonesia dan harus ditunaikan pemilik rumah:

#1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Salah satu pajak properti yang harus dibayar di Indonesia adalah PPN. Pembayaran PPN hanya dikenakan satu kali saat membeli properti baru baik dari pihak developer maupun perorangan atau indivdu.

PPN akan dipungut dari pembelian properti yang nilainya di atas Rp 36 juta dengan besaran 10% dari nilai transaksi.

Pembayaran dan pelaporan PPN dapat dilakukan melalui pengembang jika Anda membeli properti melalui developer.

Namun, jika Anda membeli dari perorangan atau non-developer, Anda harus melakukan pembayaran sendiri selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah transaksi.

Sementara, pelaporan dilakukan di kantor pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 pada bulan setelah pembayaran.

#2 Pajak Properti Bea Balik Nama (BBN)

Biaya balik nama dibayarkan oleh pembeli untuk proses balik nama sertifikat properti dari pihak penjual. Jika Anda membeli properti dari pihak developer, pajak ini biasanya diurus oleh developer.

Baca Juga :  5 Dekorasi Natal Unik yang Bisa Kamu Buat Sendiri. Simpel tapi Bermakna

Akan tetapi, jika Anda membeli properti secara perorangan, maka biaya balik nama harus diurus sendiri atau oleh pihak notaris. Besaran BBN berbeda di tiap daerah, namun rata-rata sekitar 2% dari nilai transaksi.

#3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Setiap pemilik properti wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut setiap tahun.

Ketentuan mengenai PBB ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, di mana batas nilai jual properti kena pajak minimal sebesar Rp 8 juta.

Besarnya PBB yang harus dibayarkan setiap tahun adalah 0,5% x Nilai Jual Kena Pajak.

Sebelum menghitung dengan rumus tersebut, Anda terlebih dulu harus mencari tahu beberapa unsur yang digunakan dalam penghitungan PBB, yaitu:

  1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tanah atau harga tanah
  2. NJOP Bangunan atau harga bangunan
  3. NJOP Tanah dan Bangunan (harga keseluruhan)
  4. Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), yaitu sesuai yang ditetapkan regional paling tinggi adalah sebesar Rp 12.000.000
  5. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yaitu 20% (jika harga rumah kurang dari Rp 1 miliar) atau 40% (jika harga rumah lebih dari Rp 1 miliar) dari NJOP
Baca Juga :  Pembuatan Kolam Ikan dengan Bahan Super Sederhana. Praktis!

Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut.

Misalnya Anda membeli rumah dua lantai dengan ukuran bangunan 200 m2. Sementara, luas tanahnya adalah 300 m2. Harga tanah di area tempat rumah Anda berada adalah sekitar Rp 700.000 per meter persegi. Sementara, nilai bangunan adalah Rp 600.000 per meter persegi.

Berikut adalah cara menghitung PBB yang harus Anda bayarkan setiap tahunnya:

  • Harga tanah = Rp 700.000 x 300 m2 = Rp 210.000.000
  • Harga bangunan = Rp 600.000 x 200 m2 = Rp 120.000.000
  • Total keseluruhan = Rp 210.000.000 + Rp 120.000.000

= Rp 330.000.000

NJOP untuk penghitungan PBB = Harga keseluruhan – NJOPTKP = Rp 330.000.000 – Rp 12.000.000 = Rp 318.000.000

NJKP = 20% x Rp 318.000.000 = Rp 63.600.000

Sehingga, PBB yang harus dibayarkan setiap tahun adalah:

0,5% x Rp 63.600.000 = Rp 318.000

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

BPHTB dikenakan kepada pembeli properti dan diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1997.

Berdasarkan undang-undang ini, yang menjadi obyek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi maupun badan.

Objek pajak tersebut meliputi: jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hadiah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang serta pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan pajak dan di luar pelepasan hak.

Baca Juga :  Unik Banget! Furnitur 2D yang Cocok untuk Hunian Mungil

Sementara itu, yang tidak dikenakan BPHTB antara lain adalah: perwakilan diplomatik, negara,  badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri, orang pribadi atau organisasi karena konversi hak dengan catatan tidak adanya perubahan nama, wakaf, warisan dan properti yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Cara penghitungan BPHTB adalah 5% x (Nilai Jual Objek Pajak – Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak).

Nilai Perolehan Tidak Kena Pajak (NPOTKP) sendiri besarnya berbeda antara daerah satu dengan lainnya. NPOTKP wilayah Jakarta saat ini adalah Rp 60.000.000.

Jadi, dengan mengacu pada contoh di atas, BPHTB yang harus dibayar adalah:

5% x (NJOP tanah dan bangunan – NPOTKP) = 5% x (Rp 330.000.000 – Rp 60.000.000) = 5% x Rp 270.000 = Rp 13.500.000

Nah, setelah memahami pajak-pajak properti yang wajib dibayarkan pemilik rumah, ada baiknya mencatat jadwal pembayaran dalam agenda Anda agar tidak terlewat.

Simak informasi menarik lainnya, hanya di 99.co.

***

Editor: BAP

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

You Might Also Like