Hukum

Pakai Jalan Depan Rumah untuk Hajatan? Ada Aturannya Lho!

12 Desember 2018
hajatan di depan rumah

Biaya hajatan pernikahan yang semakin mahal membuat banyak orang memilih untuk melangsungkannya di rumah sendiri. Sayangnya, sebagian lahan jalan depan rumah ikut terpakai bahkan tak jarang ada yang sampai menutup akses sehingga menghambat aktivitas warga sekitar. Hal ini tidak boleh dilakukan sembarangan lho!

Pada dasarnya, jalan raya atau pun di depan rumah di provinsi, kota/kabupaten, dan desa dibuat untuk kepentingan umum, bukan dimiliki oleh perseorangan.

Hal serta ketentuannya pun telah disebutkan dalam:

  • Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¬†(UU LLAJ)
  • Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas (Perkapolri 10/2012).

Bila ingin menggunakannya untuk keperluan pribadi, tentu Anda diharuskan untuk meminta izin.

Mari simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Hajatan di Depan Rumah, Warga Wajib Minta Izin

Supaya kenyamanan bersama tetap terjaga, pihak penyelenggara hajatan harus meminta izin baik ke warga sekitar mau pun pihak yang berwajib.

Baca Juga :  Prosedur Balik Nama Sertifikat Tanah. Sudah Tahu Aturannya?

Nah, untuk pesta pernikahan yang menggunakan sebagian jalan raya, masih diperbolehkan jika tetangga dan warga sekitar berkenan.

Namun beda lagi jika hajatan tersebut menutup seluruh badan jalan.

Pertama, mereka harus memastikan bahwa ada jalur alternatif yang memadai untuk pengalihan arus.

Kedua, pihak penyelenggara wajib meminta izin polisi sebagai pejabat berwenang untuk menggunakan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Cara Mendapatkan Izin Hajatan

Cara memperoleh izin tersebut adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada beberapa pihak, yaitu:

  1. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada direktur lalu lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi;
  2. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota;
  3. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.

Bersama surat permohonan tersebut, ada pra syarat yang juga harus dilampirkan yaitu:

  1. Fotokopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan;
  2. Keterangan waktu penyelenggaraan;
  3. Info keterangan jenis kegiatan;
  4. Keterangan perkiraan jumlah peserta;
  5. Detail & keterangan peta lokasi kegiatan serta jalan alternatif yang akan digunakan;
  6. Surat rekomendasi dari:
  • Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi;
  • Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota; atau
  • Kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan
Baca Juga :  Bangunan Tinggi di Kawasan Permukiman, Ada Aturan Jaraknya?

Permohonan tersebut diajukan paling lambat tujuh hari kerja sebelum waktu pelaksanaan pesta pernikahan.

Melakukan pernikahan di rumah boleh-boleh saja dilakukan. Selain membantu Anda berhemat, suasana hajatan pun akan terasa lebih intim dan hangat.

Ingat, jangan sampai merugikan orang-orang di sekitar ya, Urbanites.

Semoga ulasan pada Rabu Hukum pekan ini dapat menambah pengetahuan Anda ya.

Jangan lupa kunjungi terus blog 99.co Indonesia untuk mendapatkan ulasan menarik lainnya seputar dunia properti.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

You Might Also Like