Berita Berita Properti

Penjelasan Pelepasan Hak atas Tanah dan Cara Membuat SPPHT. Jangan Sampai Keliru!

2 menit

Pelepasan hak atas tanah telah diatur dalam undang-undang dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan presiden. Bagaimana prosedur dan tata cara membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT)?

Sahabat 99, sebagian orang pasti belum paham apa itu pelepasan hak atas tanah.

Padahal, hal tersebut dinilai penting untuk dipahami karena menyangkut kuasa atas tanah.

Lagi pula, hal ini sudah diatur dalam undang-undang dan dibahas lebih lanjut dalam peraturan presiden.

Banyak juga yang belum tahu apakah akta pelepasan hak tersebut dibuat oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti halnya Akta Jual beli (AJB).

Untuk menjelaskan lebih lanjut, yuk simak pemahaman lengkapnya di bawah ini.

Apa Itu Pelepasan Hak atas Tanah

Pengertiannya dapat diketahui melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005.

Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Pihak yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan hukum, lembaga…

…unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah.

Hak atas tanah adalah hak atas bidang tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Pelepasan hak dilaksanakan apabila subyek yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak atas tanah.

Sehingga tidak dapat diperoleh dengan jual beli dan pemegang hak atas tanah bersedia melepaskan hak atas tanahnya.

Melepaskan hak atas tanah berlandaskan dasar musyawarah dan berujung pada pembahasan ganti rugi.

Musyawarah tersebut dilakukan dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

Dasar Perhitungan Pelepasan Hak atas Tanah

Bagaimana dasar perhitungan ganti ruginya?

Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan tiga ketentuan.

Berikut dasar perhitungannya yang dikutip Perpres 36/2005.

  • Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;
  • Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan;
  • Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.

Sementara itu, menyangkut bentuk ganti rugi akibat terbitnya surat pelepasan hak dapat berupa uang, tanah pengganti, dan/atau pemukiman kembali.

Baca Juga:

Seluk-beluk Pembebasan Lahan | Dasar Hukum, Syarat, dan Nilai Ganti Rugi

Prosedur, Syarat, dan Cara Membuat Surat Pelepasan Hak

Dilansir SIPP Kemenpan RB, berikut tata cara penerbitan surat pelepasan hak.

1. Persyaratan

  • Keputusan Penetapan Lokasi
  • Bukti Kepemilikan Tanah
  • SPPT
  • KTP dan KK
  • Keterangan Kewarisan (opsional)
  • Keterangan Pernyataan Tanah tidak dalam Sengketa
  • Peta bidang dari Pertanahan
  • Tanda lunas BPHTB (SSB)
  • Kuitansi pembayaran

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

    1. Pemohon/pihak yang akan melepaskan dan yang menerima menghadap Camat disertai Lurah/Kepala Desa dan dua orang saksi.
    2. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi terhadap berkas sesuai dengan persyaratan untuk diajukan kepada pimpinan.
    3. Petugas pelayanan mengarahkan pemohon untuk menghadap Kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan.
    4. Camat menerbitkan dan menandatangani SPPHT.
    5. Registrasi.
    6. Menyerahkan berkas.

Sahabat 99, perlu diketahui bahwa pelepasan hak atas tanah sebelumnya dilakukan dengan akta dihadapan notaris.

Hal ini supaya kekuatan pembuktiannya sempurna dan mempunyai hukum tetap daripada dibuat di bawah tangan.

Dapat dikatakan bahwa akta pelepasan hak dibuat dihadapan notaris bukan pada PPPAT seperti halnya Akta Jual beli (AJB).

Baca Juga:

Mengenal Agunan yang Diambil Alih (AYDA) | Penjelasan, Mekanisme & Risiko

Semoga ulasan di atas bermanfaat, ya.

Simak informasi lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Jangan lupa, kunjungi www.99.co/id untuk menemukan rumah impian terbaikmu!

Ilham Budhiman

Penulis

Related Posts