Berita Berita Properti

Demi Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Tegaskan Keadilan Restoratif kepada Pengembang

2 menit

Demi mengembalikan fungsi tata ruang agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, pemerintah meminta pengembang mengikuti konsep keadilan restoratif atau restorative justice.

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Renald, menegaskan bahwa pengembang perumahan harus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hal itu diungkapkannya dalam acara PPTR Expo, Senin (1/3/2021).

“Ini juga sesuai dengan agenda global yaitu SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,” kata Andi, dikutip dari Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Keadilan Restoratif untuk Pembangunan Berkelanjutan

andi renald

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perkejaksaan 15/20, keadilan restoratif diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif di bidang properti, pemerintah akan menitikberatkan pada sanksi administratif bagi semua pihak yang melakukan pelanggaran.

Konsep keadilan restoratif, kata Andi, bertujuan memenuhi rasa keadilan dan mengedepankan kepentingan umum.

“Jadi, menurut saya pendekatan paradigma baru ini penting, bagaimana kita melakukan penindakan berkeadilan dan objektif,” ucap Andi.

Contoh Kasus Keadilan Restoratif

1. Bekasi

Pengembang tidak terapkan pembangunan berkelanjutan akibatnya banjir Tol JORR

sumber: Kompas.com/Dean Pahrevi

Sebagai contoh, kita dapat melihat kasus pengembang Grand Kota Bintang beberapa waktu lalu.

Menurut Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, pengembang membangun ruang komersial tersebut tidak sesuai standar.

Akibatnya, terjadi banjir di underpass Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) segmen Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat.

Hal ini terjadi karena adanya penyempitan di badan Sungai Cakung.

Kemudian, pemerintah pun meminta pengembang mengembalikan fungsi Sungai Cakung sebagai badan air untuk mencegah banjir terulang.

Melansir Kompas.com, perubahan alur sungai di kawasan Grand Kota Bintang Bekasi tidak memiliki izin dari Kementerian PUPR untuk memanfaatkan ruang komersil dan menambah unit rumah.

Mengetahui hal tersebut, pengembang pun harus mengembalikan fungsi sungai.

Caranya adalah dengan melebarkan alur sungai yang semula hanya enam meter, menjadi 12 meter.

2. Puncak, Bogor

banjir kawasan puncak

sumber: Kompas.com/Afdhalul Ikhsan

Contoh selanjutnya, dapat kita lihat dari kasus yang terjadi Kawasan Puncak, Bogor, pada Januari 2021.

Banjir ini mengakibatkan 474 jiwa harus meninggalkan rumah dan mengungsikan dirinya ke tempat pengungsian.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, mengatakan bahwa salah satu penyebab banjir adalah semua hutan dan kebun teh di Kawasan Puncak telah berubah fungsi.

Dengan begitu, solusi dari banjir di Kawasan Puncak adalah dengan mengembalikan kawasan tersebut sebagai catchment area atau daerah tangkapan air.

“Kalau tidak (menggunakan keadilan restoratif), banyak sekali orang yang harus dihukum, ini kan ketelanjuran,” kata Sofyan Djalil, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (30/1/2021).

***

Semoga artikel ini bermanfaat untuk Sahabat 99 ya!

Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di portal Berita 99.co Indonesia.

Kamu sedang mencari rumah di Bogor?

Bisa jadi Makmur Indah Residence adalah jawabannya!

Cek saja di 99.co/id untuk menemukan rumah idamanmu!

Theofilus Richard

Penulis konten | Semoga tulisanku berkesan buat kamu

Related Posts