Berita Berita Properti

Pemerintah Diminta Pikir-pikir Lagi Bangun Ibu Kota Baru. Ini Alasannya, Setuju?

3 menit

Pemerintah diminta pikir-pikir lagi soal pembangunan ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur menyusul sejumlah pertimbangan yang dilontarkan anggota dewan. Ini sederet alasannya!

Sahabat 99, wacana pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) terus menuai ragam komentar.

Tidak hanya dari kalangan ekonom, kritikan juga datang berbagai kalangan tak terkecuali anggota dewan.

Pada saat yang bersamaan, dalam waktu dekat pemerintah tetap berencana melakukan peletakan batu pertama di IKN.

Hanya saja, rencana pembangunan ibu kota baru tersebut diminta dipikir ulang.

Hal ini lantaran perekonomian Indonesia ke depan diproyeksi masih akan menemui tantangan berat.

Untuk itu, pemerintah diminta merumuskan desain asumsi kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal dengan tepat dan akurat.

Ini alasan lengkapnya!

Pemerintah Diminta Pikir Ulang Bangun IKN

pembangunan ibu kota baru

tempo.co

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai pembangunan ibu kota baru belum dibutuhkan saat ini.

Apalagi, masih dalam kondisi pandemi dan perekonomian yang masih penuh tantangan.

“Saya juga menyoroti pembangunan Ibu Kota Negara. Hemat saya selesaikan lebih dulu payung hukumnya. Belum ada Omnibus Law tentang IKN,” katanya dikutip detik.com.

Padahal, menurutnya, payung hukum yang dibutuhkan tersebut agar tidak menjadi masalah hukum dan keuangan di kemudian hari.

Said juga menjelaskan pemerintah harus memprioritaskan proyek infrastruktur yang mendorong kebangkitan ekonomi pada 2022.

Pemerintah katanya harus mengupayakan exit strategi terhadap infrastruktur yang idle dan rendah visibilitasnya.

Hal ini agar memiliki nilai tambah ekonomi agar tidak menjadi beban.

Beberapa contohnya seperti bandara Kertajati, Kereta bandara Soekarno-Hatta, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurutnya, semua itu harus benar-benar dievaluasi dengan akurat lantaran proyek ini belum paripurna.

Refocusing Anggaran

ibu kota baru kalimantan timur

Sumber: Dok. Kementerian PUPR

Anggota DPR itu juga meminta pemerintah mengetatkan kembali program refocusing anggaran.




Alih-alih bangun ibu kota baru, pemerintah diminta lebih teliti menyisir pos-pos anggaran yang kurang bermanfaat.

“Seperti biaya pembuatan rekomendasi kebijakan tahun ini sebesar Rp12,3 triliun, informasi dan komunikasi publik hingga mencapai Rp8,7 triliun. Alokasi yang sungguh tidak masuk akal,” katanya.

Dia mengharapkan kebijakan harus diarahkan agar perekonomian bisa kembali bangkit dan pulih.

Sesuai UU No. 2/2020 tentang Perppu No.1/2020 pemerintah juga punya 3 tahun anggaran untuk membuka defisit APBN lebih dari 3% PDB.

Tahun depan merupakan waktu terakhir bagi pemerintah memanfaatkan kebijakan pelebaran defisit.

Artinya, pada 2023 defisit APBN akan kembali mengacu pada UU No.17/2003 yakni tidak lebih dari 3%.

“Ini kesempatan terakhir bagi pemerintah untuk “memompa” belanjanya agar menyumbang lebih besar kue pertumbuhan ekonomi berkualitas secara berkelanjutan,” ujar Said.

Masalah Lainnya

desain ibukota baru

liputan6.com

Masalah lainnya juga disorot politisi PDI Perjuangan itu, salah satunya terkait Covid-19.

Dia meminta pemerintah waspada dengan kasus yang terjadi di India meski vaksinasi sudah berjalan di Tanah Air.

“Fenomena serupa saya jumpai di Indonesia. Seiring makin tingginya mobilitas warga, disiplin protokol kesehatan mulai menurun,” jelasnya.

Tak hanya itu, masalah lainnya soal tingkat kemiskinan dan pengangguran daripada bangun ibu kota baru.

Kemudian, ada juga masalah pada pembangunan infrastruktur yang menjadi beban keuangan operator.

Dia menyakini indikator makro ekonomi nasional membaik jika program perbaikan kinerja ekonomi dilaksanakan sebagai program prioritas dalam kebijakan fiskal 2022.

Hal tersebut dinilai akan mendorong kembali sektor riil, investasi, serta menciptakan kesempatan kerja.

Said juga memperkirakan indikator makro ekonomi nasional pada 2022.

Pertumbuhan ekonomi 2022 dinilai akan berada pada kisaran 5,0-5,5% dengan asumsi baseline 2021 tercapai > 4% tengah tekanan akibat pandemi.

***

Bagaimana menurutmu, Sahabat 99?

Apakah kamu juga setuju jika pembangunan ibu kota baru dikaji lagi?

Semoga informasi ini bermanfaat, ya.

Cek informasi lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Kamu sedang cari rumah dijual di Kalimantan Timur?

Cari saja dengan mudah hanya di www.99.co/id!




Ilham Budhiman

Lulusan sastra daerah yang berkarier sebagai wartawan sejak 2016 dengan fokus liputan terkait hukum, logistik, dan properti nasional. Kini, aktif sebagai penulis di 99.co.

Related Posts