Berita Berita Properti

Berpolemik, Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Diputuskan Ditunda. Sampai Kapan?

Advertisement
2 menit

Pemberlakuan sertifikat elektronik sepakat untuk ditunda menyusul rapat kerja antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil pada Senin (22/3/2021).

Penundaan pemberlakuan itu juga tak lepas dari polemik sertifikat elektronik yang timbul dari masyarakat.

Hal ini menyusul Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 1/2021 tentang Sertipikat Elektronik pada 12 Januari 2021.

Tak sedikit masyarakat yang menyatakan bahwa penerapan sertifikat digital belum sepenuhnya siap diterapkan di Indonesia.

Dari hasil rapat kerja, anggota dewan dan Menteri ATR Sofyan Djalil pun sepakat untuk menundanya.

Sampai kapan?

Penerapan Sertifikat Elektronik Ditunda

sertifikat elektronik ditunda

detik.com

Dikutip detik.com, Komisi II DPR RI dalam rapat kerja secara visual sepakat menunda pemberlakuan sertifikat tanah elektronik.

“Komisi II DPR dan Menteri ATR/BPN sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021,” kata Pimpinan rapat Komisi I Ahmad Doli Kurnia.

Penundaan diminta sampai pihak Kementerian ATR/BPN bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam Permen No.1/2021.

“Saya mohon dan menggarisbawahi, program sertifikat elektronik ditunda dulu sampai¬†clear,jangan sampai timbul kegaduhan dan merugikan kita semua,” kata anggota Komisi II DPR RI F-PDIP Heru Sudjatmoko.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro mengatakan pihak Komisi II DPR RI juga sampai saat ini belum menerima laporan program itu dari Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, ada satu pasal yang menimbulkan pro dan kontra.

“Kita punya pengalaman pahit lho pak menteri, soal KTP cetak dan e-KTP, jangan sampai nanti sertifikat cetak dan sertifikat elektronik menjadi jilid kedua pengalaman yang tidak enak juga,” kata Agung.

Dia pun meminta supaya Kementerian ATR/BPN tidak terburu-buru menerapkannya jika layanan digital lainnya belum maksimal.

DPR Soroti Polemik Sertifikat Elektronik

Selain penundaan, rapat kerja itu juga di antaranya membicarakan poin pembahasan yang menjadi perhatian anggota dewan dalam Permen No.1/2021.

Dengan kata lain, kesimpulan yang sudah disepakati baru diambil pada poin pertama yaitu penundaan sertipikat elektronik.

Sementara ada beberapa poin lain yang jadi perhatian DPR salah satunya terkait polemik yang terjadi di masyarakat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/Kepala BPN) Sofyan Djalil mengungkapkan polemik itu.

Hal ini terjadi karena ada salah persepsi terhadap aturan yang berlaku khususnya pada Pasal 16 permen tersebut.

Awal Uji Coba

Sebelum diputuskan ditunda, Sofyan Djalil mengatakan kebijakan sertifikasi tanah elektronik masih dalam tahap uji coba dan belum berlaku bagi masyarakat luas.

“Peraturan Menteri tentang Sertifikat Elektronik merupakan bagian dari uji coba. Peraturan diperlukan untuk diuji coba di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kantor pertanahan lainnya,” kata dia.

Sofyan mengatakan bahwa sasaran awal dalam uji coba tersebut adalah bangunan milik negara.

Selai itu, aset-aset perusahaan besar yang sertifikatnya dialihkan dari dokumen fisik menjadi dokumen elektronik.

Dalam tahap uji coba, Kementerian ATR/BPN juga terus mengevaluasi keamanan dokumen sertifikat digital itu dengan menggunakan standar internasional.

***

Bagaimana pendapatmu, Sahabat 99?

Apakah kamu setuju pemberlakuan sertifikat elektronik ditunda?

Semoga informasi ini bermanfaat.

Cek artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Kamu sedang cari rumah dijual di Manado?

Cek dari sekarang lewat www.99.co/id!

Ilham Budhiman

Penulis

Related Posts