Berita Berita Properti

Pemerintah Alokasikan Pembinaan 5 Juta Rumah Kumuh agar Layak Huni di Tengah Pandemi

2 menit

Dalam meningkatkan kualitas hunian yang layak di tengah pandemi ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan pembinaan terhadap lima juta rumah kumuh.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto mengatakan rencana tersebut telah diatur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai upaya meningkatkan kualitas rumah layak huni, yang semula 56 persen menjadi 70 persen.

Ia menuturkan, diperkirakan terdapat sekitar 11 juta rumah tangga yang nantinya bisa menjadi layak huni.

“Rencana intervensi langsung dan tidak langsung. Melalui program peningkatan kualitas, pembiayaan perumahan dan bantuan atau subsidi bantuan perumahan, pembinaan rumah kumuh dengan alokasi 5 juta rumah,” kata Eko dalam keterangan resmi yang dilansir bisnis.com, Minggu (4/7/2021).

Diharapkan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

rumah kumuh

sumber: bisnis.com

Kemudian, Eko berharap pada 2021 dapat memenuhi harapan dan optimisme dalam proses pemulihan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global.

Semua sektor diharapkan dapat pulih dan memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk properti perumahan.

Dalam memacu optimisme tersebut, diperlukan dukungan seluruh stakeholders terkait, seperti pemerintah, jasa keuangan dan perbankan, pengembang, dan juga sektor pendukung lainnya.

Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

rumah korban bencana alam

sumber: kompas.com

Sementara itu, kondisi berbagai wilayah Indonesia yang rawan bencana menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada warganya.

Salah satunya adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra saat membuka Bimtek SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat pada Senin (3/5/2021).

“Terutama yang di daerah rawan bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, longsor bahkan tsunami, harus dipahami bahwa penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam adalah wajib, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota,” ungkap Rochayati.

Selain itu, Rochayati juga menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar lain yang termasuk dalam SPM bidang Perumahan Rakyat adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Dengan begitu, ia pun meminta ASN yang mengikuti Bimtek untuk serius upgrade diri agar bisa menyusun SPM bidang Perumahan Rakyat dengan baik.

***

Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk kamu ya, Sahabat 99.

Jangan lupa pantau terus artikel menarik lainnya lewat Berita 99.co Indonesia.

Sedang mencari rumah dijual di Tanah Sereal?

Cek saja pilihannya hanya di 99.co/id.

Gadis Saktika

Sempat jadi jurnalis politik dan sekarang menulis konten di 99.co Indonesia. Berpengalaman menjadi fans KPOP dan sekarang sedang bersenang-senang menjadi NCTzen. Who's with me?

Related Posts