Berita Berita Properti

Begini Cara Pembuktian Hak Atas Tanah sebelum Terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

3 menit

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sangat penting dalam proses jual beli tanah untuk membuktikan hak atas sebidang tanah. Lalu, bagaimana cara membuktikan hak atas tanah tersebut? Yuk, simak uraiannya di bawah ini!

Apakah saat ini kamu berencana membeli atau menjual sebidang tanah?

Jika iya, pastikanlah tanah yang berada dalam proses transaksi dilengkapi SKPT.

Selain digunakan dalam proses transaksi tanah biasa, SKPT juga sangat penting dalam transaksi pembelian tanah secara lelang.

Sebelum terbitnya SKPT, petugas harus membuktikan hak atas bidang tanah.

Untuk membuktikannya, petugas perlu melalui beberapa tahap untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis.

Nah, kali ini 99.co Indonesia akan membagikan informasi mengenai cara pembuktian hak atas sebidang tanah sebagai proses penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atau SKPT.

Sekilas Tentang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

contoh surat keterangan pendaftaran tanah

sumber: scribd.com/Ulul Ajmi

Pada prinsipnya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah adalah salah satu jenis surat tanah yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam SKPT ini, kamu bisa melihat riwayat status sebuah bidang tanah berdasarkan data fisik dan data yuridis.

Nah, di surat ini hanya mencakup informasi umum mengenai tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Meski digunakan dalam proses jual beli tanah dan rumah, SKPT tetap tidak bisa menggantikan fungsi sertifikat tanah.

Masa berlaku SKPT pun hanya sementara, mulai dari hitungan jam hingga hitungan tahun.

Perlu digarisbawahi juga, bahwa ketentuan waktu dalam surat ini bisa berubah sewaktu-waktu selama ada proses jual beli secara formal dan sah di mata hukum.

Dasar Hukum Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

ilustrasi SKPT

Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah didasari oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai berbagai peraturan mengenai hal-hal yang harus dilakukan pemerintah pada sebuah bidang tanah, mulai dari pengolahan hingga pemeliharaan data fisik dan yuridis.

Data fisik yang tercantum dalam SKPT di antaranya adalah:

  • Lokasi;
  • Batas bidang tanah;
  • Luas tanah;
  • Satuan rumah susun terdaftar;
  • Informasi umum tentang bangunan di atas tanah.

Sementara, data yuridis dalam SKPT di antaranya adalah:

  • Status hukum bidang tanah;
  • Status hukum rumah susun yang berdiri di atas tanah tersebut;
  • Pihak yang memegang hak atas tanah tersebut;
  • Pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan tanah tersebut.

Dalam proses pembuatan SKPT, petugas biasanya melakukan cek fisik terlebih dulu, baru melihat data yuridis sebelum membuat SKPT.

Pembuktian Hak Atas Tanah

ilustrasi pembuktian atas hak tanah

Pembuktian Hak atas Tanah Baru

Sebelum Kantor BPN memproses pembuatan SKPT, petugas akan melakukan pembuktian hak atas tanah terlebih dulu.

Pembuktian hak atas tanah yang baru diperjualbelikan terdapat dalam ayat (1) pasal 12 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Untuk membuktikan hak atas tanah, petugas akan melakukan beberapa hal berikut:

  • Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
  • Pembuktian hak dan pembukuannya;
  • Penerbitan sertifikat;
  • Penyajian data fisik dan data yuridis;
  • Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Setelah melakukan pekerjaannya, petugas BPN dapat membuktikan hak atas tanah tersebut.

Menurut Pasal 23 PP 24/1997, hak atas tanah baru tersebut dibuktikan dengan dua hal, yaitu:

  • Penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan;
  • Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik.

Selain hak atas tanah baru, kita juga perlu memperhatikan hak atas tanah lainnya, misalnya, hak pengelolaan, hak atas tanah wakaf, hak milik bangunan rusun, dan lain-lain.

Masih merujuk pasal 23, PP 24/1997, beberapa pembuktian hak atas tanah yang harus kamu perhatikan, di antaranya adalah:

  • Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pajabat yang berwenang;
  • Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
  • Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
  • Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Pembuktian Hak-Hak Lama Atas Bidang Tanah

Sementara, untuk konversi hak-hak lama atas sebuah tanah, kita harus merujuk pada ayat (1) pasal 24 PP 24/1997.

Dalam ayat tersebut, berbunyi seperti ini,

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya,”.

Alat bukti tertulis yang dimaksud merupakan dokumen tertulis yang menunjukkan hak atas tanah tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lalu, bagaimana jika alat-alat pembuktian yang dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap.

Nah, untuk menjawabnya, kita harus merujuk pada ayat (2) pasal 23 PP 24/1997.

Dalam ayat tersebut, berbunyi seperti ini:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya,“.

***

Itulah cara pembuktian hak atas tanah sebelum terbitnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah!

Semoga artikel ini bermanfaat untuk Sahabat 99 ya!

Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di portal Berita 99.co Indonesia.

Kamu sedang mencari rumah di Jakarta Utara?

Bisa jadi Manhattan Residence adalah jawabannya!

Cek saja di 99.co/id untuk menemukan rumah idamanmu!

Theofilus Richard

Penulis konten | Semoga tulisanku berkesan buat kamu

Related Posts