Berita Properti

HEBOH! Rancangan Program Rumah Tanpa DP. Ini Penjelasannya…

27 Februari 2017
1 menit

Bagi Anda yang mengikuti pemberitaan Pilkada DKI Jakarta, tentu tidak asing dengan program hunian tanpa DP milik pasangan Anies-Sandi bukan? Ternyata banyak yang pro dan kontra akan hal ini. Sebenarnya bagaimana aturan mengenai hal ini? Berikut penjelasannya.

Meski belum resmi terpilih menjadi Gubernur Jakarta, program kerja yang dimiliki oleh salah satu pasangan calon ini cukup membuat heboh.

Pasalnya, program hunian dengan DP Rp0 ini cukup membuat banyak pihak, baik itu masyarakat dan pengembang menjadi menjadi bingung.

Banyak Menuai Kontra

Rancangan program yang diusung oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini menarik banyak perhatian.

Banyak warga Jakarta yang mendukung, namun tak sedikit pula yang mencibir. Bahkan, program ini pun sempat menuai komentar dari banyak pihak.

Pernah mendengar bahwa program ini menentang aturan Bank Indonesia (BI)? Pasalnya memang DP untuk pembelian hunian ini dinilai harus tetap ada.

Apabila dibandingkan, rumah subsidi yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pun masih ada DP sebesar 1% dari total harganya.

Aturan Bank Indonesia

Nah, sebenarnya bagaimana aturan BI mengenai DP rumah? Aturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 17 Peraturan BI No. 18/16/PBI/2016. Berikut isi aturannya:

“Kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.”

Dalam Peraturan BI tersebut, rasio LTV KPR rumah pertama turun dari 85% ke 80% yang artinya DP minimal rumah pertama adalah 15%.

Selanjutnya, diatur juga mengenai DP KPR rumah kedua yang tadinya 30% menjadi 20%. Kemudian DP rumah ketiga yang tadinya 40% jadi 25%.

Pengganti DP

Setelah menuai pro dan kontra, diketahui bahwa program ini tidak benar-benar menghilangkan pembayaran DP.

Di balik DP Rp0 ternyata DP tetap ada, namun caranya yaitu dengan konsisten menabung selama beberapa bulan.

Pesertanya sendiri tentunya harus merupakan warga Jakarta dengan maksimal penghasilan Rp7 juta per bulan.

Salah satu syaratnya adalah pesertanya harus memiliki riwayat menabung yang baik dalam kurun waktu enam bulan.

Syarat lainnya tentu diwajibkan melampirkan bukti penghasilan bulanan untuk mengukur kemampuan cicilan.

Rencananya, program ini akan dibuat beberapa gelombang.

Penerima program yang ada pada masing-masing gelombang pun akan dibatasi.

Pembatasan ini dilakukan untuk mencegah membludaknya peserta dari program yang masih dalam rencana ini.

Nah, apa tanggapan Anda terhadap DP Rp0? Yuk, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar!

You Might Also Like