Hukum

Perumahan Banjir? Ini yang Bisa Dituntut kepada Pengembang!

2 menit

Memiliki rumah dengan lingkungan nyaman tentu menjadi impian banyak orang. Bagaimana jika lingkungan perumahan banjir, padahal pengembang menjanjikan area yang bebas bencana tersebut? Ternyata, para penghuninya bisa mengajukan ini!

Sebelum mengajukan tuntutan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mempelajari semua dokumen terlebih dahulu.

Untuk itu, simak kiat-kiatnya pada penjelasan di bawah ini!

Pelajari Semua Dokumen

perumahan banjir

Sebenarnya hal ini adalah langkah awal yang perlu dilakukan ketika membeli sebuah hunian.

Jangan hanya mendengar promosi lisan dari pengembang, kamu juga harus memperhatikan berkas promosi hingga dokumen jual-belinya.

Beberapa berkas tersebut terdiri dari

  • brosur;
  • surat pemesanan;
  • Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB); dan
  • lain-lain.

Kenapa semua berkas tersebut harus dicek?

Apabila di dalam berkas-berkas tersebut terdapat janji yang menyatakan bahwa perumahan tersebut bebas banjir, hal ini menunjukkan bahwa pengembang sudah melanggar hukum.

Pengembang Melanggar Ini!

perumahan banjir

Terkait janji yang tidak sesuai dengan kenyataan, pengembang tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), tepatnya Huruf f Pasal 8.

Tertulis bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”.

Oleh karena itu, di poin sebelumnya ditegaskan bahwa perlu dilakukan pengecekan beberapa berkas.

Pada pasal di atas, dengan jelas bahwa barang yang dipasarkan (dalam hal ini adalah rumah) harus sesuai dengan keterangan, iklan, atau promosi yang dilakukan.

Hal-Hal yang Bisa Dituntut Pemilik Rumah

perumahan banjir

Ketika perumahan banjir terus-menerus, tentu para pemilik yang juga penghuni rumah akan merasa sangat dirugikan.

Berdasarkan hal ini, pemilik rumah yang merupakan konsumen dari pengembang bisa mengajukan tuntutan ganti rugi.

Selain itu, dapat juga melakukan gugatan kepada pengembang.

Memang pihak pengembang bisa dikenakan hukuman apa?

Nah, berdasarkan pelanggaran terhadap Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, pihak pengembang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan Ayat 1 Pasal 62.

Hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Pada intinya, kamu sebagai konsumen tentu harus cermat dengan promo yang diberikan oleh pengembang dan kamu juga berhak menuntut hak yang sudah dijanjikan.

***

Semoga ulasan di atas bermanfaat ya, Sahabat 99.

Temukan bahasan lain mengenai hukum properti di Berita 99.co Indonesia!

Sedang mencari hunian nyaman dengan harga yang ramah di kantong?

Kunjungi 99.co/id dan temukan beragam pilihan menarik, seperti Segara City!

Mukhammad Iqbal

An English Literature graduate. A bibliophile. A midnight gamer. A cinema enthusiast.
Follow Me:

Related Posts