Berita Berita Properti

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tuai Kritik, Luhut Minta Ada Pengawasan KPK!

2 menit

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai kritik dari banyak pihak. Permasalahan utamanya terkait perencanaan anggaran yang kian membengkak. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar bahkan menyarankan adanya pemantauan KPK untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.

Pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung sudah berlangsung sejak tahun 2016.

Proyek ini tadinya diproyeksikan akan selesai pada tahun 2021, namun molor menjadi 2022.

Tidak hanya molor, kabarnya anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pun membengkan hingga 23% sehingga menimbulkan kekhawatiran banyak pihak.

Anggaran Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak

pembangunan jalur kereta cepat

Sumber: cnnindonesia.com

Nilai awal proyek satu ini sebelumnya ada di angka $6,071 miliar.

Namun kabarnya angka ini membengkak hingga 23% seiring berjalannya waktu.

Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun tidak membantah adanya pembengkakan anggaran ini.

Hanya saja mereka menekankan bahwa informasi ini masih dikaji tim ahli.

“Informasi yang beredar mengenai pembengkakan biaya tengah dalam proses pengkajian ulang Feasibility Study (FS) yang didampingi oleh tim ahli dan konsultan,” kata Corporate Secretary KCIC Mirza Soraya dilansir dari detik.com.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa kalaupun benar ada pembengkakan, ini disebabkan oleh faktor inflasi.

Seiring dengan berjalannya waktu, ada inflasi yang terjadi dan tak terduga, khususnya inflasi yang terpengaruh dari krisis global pandemi COVID-19,” kata Mirza.

Luhut Sebut Perlu Ada Pengawasan KPK

luhut meninjau proyek kereta cepat jakarta bandung

Sumber: kompas.com

Melihat besarnya anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar pun buka suara.

Menurutnya jika KPK membantu memantau proses perencanaan sejak awal sebenarnya angka tersebut bisa ditekan.

“Banyak sebenarnya kita bisa hemat di sana kalau dari perencanaan KPK sudah ikut terlibat melihat sendiri,” kata Luhut.

Bukan tanpa alasan, ia mengatakan hal ini karena khawatir pemerintah kembali kecolongan dan terlibat kasus korupsi.

Pasalnya, menurut Luhut tidak jarang korupsi yang terjadi disebabkan oleh peluang yang dibuat oleh Pemerintah sendiri.

Tidak hanya Luhut, Ekonom Emil Salim juga khawatir dengan rencana pembangunan kereta cepat ini.

Menteri era Presiden Soeharto ini terutamanya merasa bahwa proyek dilaksanakan tanpa studi kelayakan serta Analisis Dampak Lingkungan.

Tidak hanya itu, sisi manfaat dan biaya dalam proyek juga menjadi sorotannya.

“Ketika proyek ‘Kereta-super-cepat Jakarta-Bandung’ dilaksanakan tanpa studi-kelayakan, Amdal & perhitungan biaya-manfaat, masyarakat tidak terlibat dgn akibat seperti sekarang ini. Bisakah studi kelayakan ‘membangun Ibu-Kota-Negara-Baru’ secara transparan melibatkan masyarakat?” tulis Emil melalui akun Twitter  @emilsalim2010.

Ia juga mengkhawatirkan adanya pembengkakan biaya yang tentunya akan dibebankan pada negara.

***

Semoga informasinya bermanfaat Sahabat 99.

Simak artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Kamu sedang mencari properti untuk investasi masa depan?

Kunjungi 99.co/id dan temukan hunian impianmu.

Ada beragam pilihan properti menarik seperti kawasan Jimbaran Pavilion.

Hanifah

Jr. Content Writer for 99.co | Knit & Crochet Enthusiast
Follow Me:

Related Posts