Berita Berita Properti

Cegah Dicaplok Negara Lain, 21 Aset Pulau Terluar di Kepulauan Riau Sukses Ditata. Sudah Dilegalisasi!

2 menit

Penataan aset pulau terluar di Kepulauan Riau (Kepri) sukses dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam keterangan resminya, Askani selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau mengumumkan bahwa dari total 22 pulau terluar di Kepri, hanya satu pulau yang belum ditata.

“Dari 22 pulau terluar di Kepri sebanyak 21 pulau sudah dilaksanakan penataan asetnya dan 1 pulau yang belum dilaksanakan penataan asetnya yaitu Pulau Sentut karena masih berstatus kawasan hutan,” ucapnya.

Sejumlah 111 pulau telah ditetapkan sebagai Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar atau PPKT.

Hal itu merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 mengenai PPKT.

Pentingnya Legalisasi Pulau-Pulau Terluar

aset pulau kecil di kepri

sumber: kompas.com

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Marlin Agustin Rudi, mengatakan jika legalisasi aset pulau-pulau terluar yang menjadi perbatasan negara sangatlah penting dilakukan.

Pasalnya, hal ini juga berkaitan dengan upaya penguatan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk diketahui, PPKT mempunyai fungsi strategis lantaran dengan adanya legalisasi aset pulau-pulau ini menjadi bukti akan hadirnya peran pemerintah.

Terutama tentang memperjuangkan kepastian hukum.

“Saya terima kasih kepada ATR/BPN karena telah mesertipikatkan Pulau Batu Berhanti dan Pelampong, ini suatu progres yang luasr biasa dan kami siap mendukung program-program dari ATR/BTN,” ucap Marlin.

Di sisi lain, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pamuji Lestari, mengatakan bakal terus mengoptimalkan legalisasi aset di pulau terluar ini.




Selain sebagai batas negara, legalisasi ini juga sebagai zona ekonomi yang penting bagi negara.

“Kami berharap bagaimana PPKT ini sebagai sabuk pengaman dan ekonomi bisa kita berdayakan, kami telah melakukan beberapa kegiatan di PPKT membangun ekosistem, batas-batas secara biologis,” terangnya.

“Karena kita tidak ingin pulau-pulau kecil kita hilang seperti dulu,” tambahnya.

Penyerahan Sertipikat Tanah Sudah Dilakukan

penyerahan sertifikat redistribusi tanah

sumber: kompas.com

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra, sebagaimana dikutip Kompas.com, telah menyerahkan sertipikat tanah hasil dari program redistribusi tanah.

Peyerahan ini dilakukan kepada masyarakat Desa Lancang Kuning, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada akhir Agustus 2021 lalu.

Penyerahan sertipikat dilakukan secara simbolis kepada empat orang perwakilan masyarakat Desa Lancang Kuning.

Adapun luas tanah yang dimaksud seluas 18,88 hektar.

“Jumlahnya 276 bidang. Penyerahan sertifikat ini merupakan hasil pelepasan kawasan hutan Kabupaten Bintan dengan SK Menteri LHK 361 Tahun 2020 seluas 778,27 hektar,” kata Surya Tjandra.

Penyerahan sertifikat redistribusi tanah adalah salah satu program reforma agraria.

Tujuannya yakni guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

***

Semoga informasinya bermanfaat, Sahabat 99.

Pantau terus informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Sedang mencari rumah dijual di Cimahi?

Cek selengkapnya di www.99.co/id.




Hendi Abdurahman

Bergabung dengan 99.co Indonesia sejak 2021. Banyak menulis tentang berita properti, desain rumah, hingga tips & trik seputar hunian.

Related Posts