Hukum

Ruang Bawah Tanah dan Pemanfaatannya Sesuai Aturan Hukum

16 Januari 2019
ruang bawah tanah
2 menit

Ruang bawah tanah dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan, baik lembaga atau perseorangan.

Penggunaan tersebut meliputi penyimpanan stok berskala besar, barang-barang suplai, hingga benda tak terpakai.

Urbanites, apakah Anda menjadi salah satu pemilik rumah yang membangun ruang bawah tanah?

Jika iya, maka ada beberapa hal yang perlu disesuaikan…

Semisal, apakah ruang tersebut sudah memenuhi aturan secara hukum?

Lebih dari sekadar pembangunan biasa, ternyata ruangan ini memiliki regulasi yang harus disesuaikan agar tidak menimbulkan masalah…

Terlebih jika dibangun dalam ukuran yang cukup besar.

Pasalnya, ia turut melibatkan fungsi-fungsi lingkungan sekitar.

Bila tak diatur dengan baik, bisa saja ruangan tersebut merugikan penghuni rumah lain!

Ruang Bawah Tanah di Mata Hukum, Seperti Apa?

Dilansir dari Hukumonline.com, sejatinya tidak ada aturan pada tingkat undang-undang menyoal pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kepentingan komersil…

Melainkan secara umum.

Oleh karena itu, kita hanya akan mengacu pada peraturan daerah.

Pada wilayah Jakarta, pengaturan lebih rinci bisa ditemukan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 167 Tahun 2012…

Tentang Ruang Bawah Tanah (“Pergub 167/2012”).

Aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 198 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Menurut pergub tersebut, ruang bawah tanah terbagi dua menjadi:

– Ruang Bawah Tanah Dangkal

Ruangan dengan tingkat kedalaman hanya mencapai maksimal 10 meter.

– Ruang Bawah Tanah Dalam

Memiliki kedalaman di atas 10 meter sampai dengan batas kemampuan penguasaan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ruang bawah tanah

Pengusahaan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan, keselamatan dan keamanan publik, serta kelestarian lingkungan hidup.

Ruangan ini dapat dimnfaatkan oleh beberapa lapis kalangan, yakni:

– Pemerintah Daerah

– Badan Usaha Milik Daerah

– Badan usaha milik privat

– Kerja sama antar pihak-pihak tersebut berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah.

Izin Membangun Ruang Bawah Tanah untuk Keperluan Usaha

Izin pemanfaatan diberikan dengan batas dan luas tertentu sebagai pengendalian pemanfaatan…

Setiap badan usaha misalnya, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah.

Hal tersebut mengikuti proses perizinan, kecuali zona tertentu yang ditetapkan secara khusus.

Dengan begitu, Pemegang izin diwajibkan:

– Menghormati pemegang hak milik, hak pengelolaan dan hak guna atas tanah dan bangunan di atasnya dan menjaga serta melindungi kepentingan umum

– Menggunakan sesuai rencana

– Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Urbanites, intinya ruangan jenis ini diusahakan dengan cara memperoleh izin pemanfaatan sesuai peraturan.

Bila berukuran besar dan digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, maka uruslah sejumlah izin pada pemerintah.

Semoga informasi di atas bermanfaat, ya!

Simak artikel Hukum lainnya di 99.co.

You Might Also Like