Berita Berita Properti

Sistem Sewa, Pemerintah Bangun Rumah Dinas Menteri di IKN pada 2022 dengan Skema KPBU

2 menit

Pembangunan rumah dinas menteri di ibu kota negara (IKN) baru, Kalimantan Timur, rencanananya akan mulai dibangun dengan skema pendanaan yang berasal dari swasta.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menyatakan bahwa proyek rumah dinas dimulai pada 2022.

Selain untuk menteri, pembangunan rumah dinas di IKN juga berlaku untuk pejabat eselon I dan pejabat negara lainnya.

Hal itu diketahui dari Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR RI pekan lalu.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pembangunan perumahan di IKN siap dilakukan tahun depan.

“Ibu kota negara tahun ini kita belum membangun, tahun depan [mulai bangun] perumahan,” katanya melansir detikcom.

Pembangunan perumahan di IKN adalah ini salah satu bagian dari isu strategis pada tahun depan.

Hal ini untuk memenuhi kebutuhan perumahan ASN di ibu kota negara menyusul segala persiapan lainnya.

Terdapat Sejumlah 2.132 Unit Rumah Dinas

ibu kota negara baru

bisnis.com

Pemerintah rencananya akan mulai membangun sebanyak 2.132 unit rumah dinas di IKN.

Rumah tapak tersebut terbagi ke dalam 3 tipologi dan peruntukan.

Pertama, rumah tapak tipe khusus seluas 400 meter persegi untuk menteri/pejabat negara sebanyak 98 unit.

Kedua, rumah tapak tipe A 250 meter persegi untuk pejabat negara sebanyak 865 unit.

Ketiga, rumah tapak tipe A 250 meter persegi untuk pejabat eselon I sebanyak 1.169 unit.

Pihaknya bersiap membangun 1 unit rumah contoh untuk rumah dinas menteri seluas 400 meter persegi.

Khalawi juga menyebut bahwa anggaran untuk proyek rumah dinas menteri dan pejabat lainnya bukan dari APBN.

Proyek KPBU

Kementerian PUPR akan menggandeng pihak swasta dalam pelaksanaan rumah dinas untuk ASN.

Pemerintah menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta murni dalam proyek tersebut.

“Pembangunan perumahan yang khusus dibangun tidak menggunakan dana APBN. Nanti jenisnya rumah dinas yang menggunakan skema KPBU,” katanya melansir Okezone.

Khalawi menyebut bahwa hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah pun nantinya akan menyewa rumah dinas tersebut pada pihak swasta.

Jadi, kepemilikan rumah dinas bukan milik pemerintah melainkan swasta karena dengan skema KPBU.

Anggaran Rp6,71 Miliar

ibu kota baru kalimantan

tempo.co

Kementerian PUPR menyatakan bahwa anggaran untuk proyek rumah dinas tersebut mencapai Rp6,71 miliar.

Alokasi anggaran IKN itu untuk pembangunan 2.132 unit rumah dinas.

Hanya saja, jumlah alokasi pembangunan rumah dinas tersebut hanya bersifat dukungan.

Hal ini lantaran biaya keseluruhan akan menggunakan skema KPBU dan swasta murni.

Jadi, hal tersebut tak akan membebani APBN.

***

Semoga bermanfaat, Sahabat 99.

Ikuti terus artikel seputar properti lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Kunjungi www.99.co/id bagi kamu yang sedang mencari rumah.

Cek dari sekarang juga dan temukan ragam hunian menarik.

Salah satunya adalah Cendana Residence!

Ilham Budhiman

Penulis

Related Posts