Hukum

Memahami Keberadaan dan Regulasi Hukum Rumah Dinas

10 April 2019
rumah dinas
2 menit

Apa yang ada di pikiran ketika mendengar rumah dinas? Pasti langsung menjawab rumah yang disediakan oleh negara bukan? Ya, jawaban kamu benar!

Nah, kali ini Blog 99.co Indonesia akan membahas secara detail mengenai segala hal yang terkait dengan rumah dinas.

Yuk, kita baca bersama!

Definisi Rumah Dinas

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 menjelaskan bahwa:

“Rumah dinas atau rumah negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.”

Fasilitas rumah dinas memang disediakan oleh pemerintah guna menambah semangat dan gairah kerja para pegawai negeri.

Agar pengaturan rumah negara dapat efektif dan efisien, maka peraturan pemerintah dapat berperan untuk…

Mewujudkan ketertiban daya guna pengadaan, penghunian, pengelolaan, dan pengalihan status dan hak atas rumah negara.

Dasar Hukum yang Mengatur Rumah Dinas

Setelah mengetahui definisi dari rumah dinas, sebaiknya kamu juga mengetahui dasar hukum yang berlaku.

Apa sajakah itu? Berikut penjelasannya:

  1. PP No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
  2. PP No.31 Tahun 2005 tentang perubahan PP No. 40 Tahun 1994
  3. PP No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan,Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.

Peruntukan Rumah Dinas

Seperti yang telah kita ketahui, rumah dinas hanya diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri. PP No. 40 Tahun 1994 Jo. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara pun mengatur status golongan dari rumah tersebut.

Berikut rinciannya:

1. Rumah Negara Golongan I

Diperuntukkan bagi pemegang jabatan tertentu dan yang sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut.

Hak penghuniannya pun terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu.

2. Rumah Negara Golongan II

Rumah negara yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri.

Apabila telah berhenti atau pensiun, rumah wajib dikembalikan kepada negara.

3. Rumah Negara Golongan III

Rumah negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II.

Rumah ini dapat dijual kepada penghuninya.

Kewajiban Penghuni Rumah Dinas

Tidak hanya diberikan fasilitas tempat tinggal begitu saja, sang penghuni pun tentu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

Kewajiban tersebut terdiri dari:

1. Membayar sewa rumah.

2. Memelihara rumah dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.

Larangan Bagi Penghuni

Sang penghuni, tentunya dilarang untuk:

1. Menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain.

2. Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah.

3. Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsinya.

***

Nah, semoga penjelasan singkat di atas dapat membantu dirimu ya!

Simak informasi menarik lain yang disuguhkan dalam Blog 99.co Indonesia.

Pastikan pula agar kamu menemukan properti idaman lewat www.99.co/id.

***

Editor: BAP

You Might Also Like