Hukum

Rumah Ibadah: Tata Cara, Izin dan Hukum yang Berlaku

19 Desember 2018
rumah ibadah
2 menit

Rumah ibadah dibuat dengan tata cara dan izin pembangunan sesuai hukum yang berlaku. Urbanites, mari pahami hal tersebut.

Dalam setahun, Indonesia merayakan berbagai jenis hari raya keagamaan yang telah dianggap sah lewat hukum.

Ini sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yakni “Berbeda-beda Tapi Tetap Satu.”

Untuk bisa memenuhi kebutuhan spiritual, maka rumah ibadah dibangun sebagai tempat bernaung.

Tentunya, pembangunan tersebut juga butuh izin dan tata cara yang telah disahkan oleh lembaga pemerintah.

Penting lho, untuk memahami regulasi tersebut.

Bagaimana caranya agar dapat terwujud? Simak di bawah ini.

Regulasi Pembangunan Rumah Ibadah di Indonesia

Dilansir dari Hukumonline.com, rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen; tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Pada dasarnya, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006…

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (“Peraturan Bersama 2 Menteri”).

Pendirian rumah ibadah perlu memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Ia juga harus memenuhi persyaratan khusus, antara lain:

– Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat;

– Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

– Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

– Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

Permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB.

Panitia pembangunan dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadah terkait.

Setelah itu, kepala pemerintah setempat akan memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan diajukan oleh panitia.

Memahami Peraturan Rumah Ibadah dalam Setiap Daerah

Perlu Anda ktahui bahwa peraturan mengenai rumah ibadah akan berbeda pada masing-masing daerah dan dapat diatur secara lebih rinci.

Oleh karena itu, beberapa hal terkait peraturan mesti ditinjau lebih dalam berdasarkan daerah tersebut.

Pada dasarnya, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun…

Demikian jaminan yang diberikan dalam Pasal 4 jo. Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 29 UUD 1945).

Iktikad dari peraturan di atas ditujukan untuk memelihara kerukunan antar umat beragama.

Sebagaimana adanya, Indonesia menampung berbagai macam agama meliputi islam, kristen, katolik, hindu, buddha hingga khong hu cu.

Urbanites, sungguh keberagaman adalah elemen penting yang mesti diusung sesuai identitas negara kita, Indonesia.

Dengan demikian, memahami tata cara, izin pembangunan berdasarkan aspek hukum adalah sejumput dari sekian banyak hal yang perlu Anda pahami.

Semoga wawasan di atas bermanfaat untuk Anda ya, Urbanites!

Simak informasi menarik lainnya di 99.co.

You Might Also Like