Berita Berita Properti

Pemerintah Bangun 12 Ribu Unit Rumah di IKN, Ikatan Ahli Perencanaan Beri Catatan Kritis

Advertisement
2 menit

Pemerintah berencana membangun 12.000 unit rumah di ibu kota baru Indonesia, Kalimantan Timur. Namun, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia memberikan catatan serius. Apa saja?

Pembangunan 12.000 unit rumah di ibu kota negara (IKN) atau ibu kota baru tersebut adalah tahap awal.

Jumlah tersebut menyusul proyeksi pemerintah bahwa IKN bisa menampung 38.000 populasi 2024 mendatang.

Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Boby Ali Azhari mengatakan luas lahan yang dibutuhkan mencapai 101 hektare.

Pada saat yang sama, pemerintah terus menghitung angka pasti antara kebutuhan hunian dan populasi di IKN di masa datang.

“Populasi ini mempengaruhi jumlah tower, apartemen atau hunian yang akan dibangun di IKN. Kemudian fasilitas juga menjadi bagian penting dari IKN ini,” katanya melansir detik.com.

Di sisi lain, rencana pembangunan ribuan rumah itu mendapat catatan serius dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.

Kondisi Lahan di IKN Berbeda

tanah ibu kota baru

nasional.tempo.co

Melansir Kompas, Ketua IAP Indonesia Hendricus Andy Simarmata mengatakan bahwa kondisi lahan di Kaltim tidaklah sama dengan daerah lain.

Kondisi lahan di Kaltim, menurutnya, adalah Hutan Tanaman Industri (HTI).

Hal ini berbeda dengan pembangunan perumahan di Bintaro, BSD, atau Serpong yang notabene bekas sawah atau kebun.

Di sisi lain, warga Kaltim juga tengah memulihkan kondisi lahan di daerahnya sebelum rencana adanya pemindahan IKN.

Dia khawatir ada risiko bawaan dari lokasi dan situasi mengingat kondisi lahan yang berbeda tersebut.

Nah kalau kita merencanakannya hanya dengan mengandalkan knowledge saat ini atau yang masa lalu tanpa kita bisa prediksi ke depannya itu yang saya khawatirkan bukannya meminimalisir risiko tapi memperbesar risiko,” kata dia.

Perencanaan yang Matang

ibu kota negara baru jokowi

katadata.co.id

Dibutuhkan perencanaan yang matang untuk melakukan pembangunan perumahan di ibu kota baru Indonesia untuk menekan risiko bahaya.

Pembangunan di IKN tersebut membutuhkan perlakuan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara itu, Presiden International Real Estate Federation (FIABCI) Asia Pasifik Soelaeman Soemawinata mengatakan bahwa pembangunan IKN bukan hanya proses pemindahan saja.

Melansir Bisnis, pembangunan terus berlanjut hingga ratusan tahun dan melewati beberapa periode kepemimpinan kepala negara ibarat pembangunan Tembok Besar China.

Dalam pembangunan IKN, pemerintah juga harus memberikan kejelasan terkait dengan konsep dan fungsinya.

***

Bagaimana menurutmu, Sahabat 99?

Semoga informasi ini bermanfaat, ya!

Simak terus artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Jangan lupa, cek dari sekarang juga rumah idamanmu hanya di www.99.co/id!

Ilham Budhiman

Penulis

Related Posts