Berita Berita Properti

Hindari Banjir, Pemprov DKI Bangun Rumah Panggung di Kampung Melayu. Biayanya Rp79 Juta per Unit!

3 menit

Untuk mengatasi banjir, rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membangun 40 rumah panggung di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Namun, rencana ini mendapatkan kritikan dari DPRD DKI Jakarta.

Rencana tersebut pertama kali dipublikasikan melalui akun Instagram @dkijakarta, Jumat (3/3/2021).

Dengan pembangunan rumah panggung tersebut, diharapkan dapat menyelamatkan harta benda warga ketika banjir datang.

Rumah Panggung Kampung Melayu untuk Menghindari Banjir

Kampung Melayu, lokasi pembangunan rumah panggung yang diwacanakan Pemprov DKI Jakarta

sumber: Kompas.com/Nirmala Maulana Achmad

Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, mengatakan bahwa kawasan yang menjadi target pembangunan rumah panggung merupakan daerah langganan banjir.

Saat banjir datang, baik banjir lokal maupun kiriman, rumah mereka beserta perabotannya akan rusak.

Akibatnya, banjir tersebut membuat warga rugi besar dan menjadi penyebab kemiskinan.

“Banjir buat kemiskinan (bagi) mereka. Perabotannya rusak, pakaiannya rusak dan sebagainya. Makanya Pak Gubernur mencoba melayangkan (ke) Baznas, bukan APBD, membuat satu inovasi,” kata Muhammad Anwar, dikutip dari detik.com, Selasa (6/4/2021).

Dalam wacana pembangunan rumah panggung ini, Anwar menyoroti lingkungan RT 13 RW 04 Kampung Melayu yang merupakan kawasan kumuh dan padat penduduk.

Di sana, kebanyakan warga mencari nafkah dengan membuka usaha kecil-kecilan.

Maka dari itu, pemerintah akan mendesain lantai bawah rumah panggung agar bisa dimanfaatkan untuk aktivitas usaha warga.

“Rumah itu 3 lantai. Di atas rumah, di atas rumah lagi, di bawah sekali buat kegiatan mereka. Tempat bisnis semacam UMKM. Mereka buat kue kering dan sebagainya. Buat interaksi masyarakat,” ujar Anwar.

Ubah Prilaku Masyarakat

kawasan kampung melayu yang kerap banjir

sumber: Antara/Andi Firdaus via Kompas.com

Bersamaan dengan program pembangunan rumah panggung, rencananya Pemprov DKI Jakarta juga akan berupaya mengubah perilaku masyarakat.




Melalui program pemberdayaan serta pembinaan, diharapkan masyarakat bisa menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih.

“Jadi diharapkan bukan rumahnya juga, manusia diubah perilakunya. Kan kawasan itu kumuh, kalau Anda masuk sana jemuran di mana-mana, kita mau ubah,” ujarnya.

Rencananya, keseluruhan program pembangunan rumah panggung ini akan menelan anggaran sebesar Rp79,8 juta per unit.

Namun, angka tersebut dapat berubah dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Anggaran tersebut bersumber dari Baznas dan APBD DKI Jakarta.

Untuk tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta sedang membongkar 18 unit rumah di kawasan Kampung Melayu.

Setelah pembongkaran, petugas akan memasang fondasi cakar ayam.

“Per 4 April telah selesai pekerjaan fondasi cakar ayam, balok sloof, lalu telah dimulai pekerjaan struktur kolom (tiang) dan bekisting balok bangunan,” kata Anwar.

Melansir detik.com, ada tiga zona di dalam kampung vertikal ini.

Ketiganya adalah zona pendidikan, zona bermain, dan zona ekonomi.

Kemudian, pada gang-gang di kampung itu akan dirancang menjadi ruang terbuka hijau.

Pada lantai 1 rumah setinggi 3,2 meter akan menjadi area untuk teras, dapur, dan ruang tamu.

Sementara, kamar tidur dan ruang keluarga akan dibangun di lantai dua dan lantai tiga dengan tinggi masing-masing 2,4 meter dan 3,34 meter.

Dikritik DPRD DKI Jakarta

Langkah Pemprov DKI Jakarta ini dikritik oleh beberapa anggota DPRD DKI Jakarta.

Salah satunya adalah Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, yang mengatakan bahwa pembangunan rumah panggung di Kampung Melayu akan menimbulkan kecemburuan sosial.

Pasalnya daerah langganan banjir bukan hanya kawasan Kampung Melayu.

“Sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan sosial, misalnya orang Cikoko di daerah Jakarta Selatan bisa aja bilang ‘memang yang banjir cuman Kampung Melayu doang, Pak?’,” kata Gembong, dikutip dari Kompas.com, Senin (5/4/2021).

Dia mengatakan bahwa meninggikan rumah bukanlah solusi mengatasi banjir.

Cara yang paling tepat, menurutnya, adalah normalisasi.

“Enggak bisa mengatasi banjir sepotong-sepotong, enggak bisa sesuai selera. Normalisasi, tidak ada cara lain, kalau daerah banjir tidak ada cara lain selain normalisasi,” kata Gembong.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa program pembangunan rumah panggung ditujukan menghindari banjir.

Riza pun bersedia berdiskusi kembali bersama DPRD DKI Jakarta mengenai langkah terbaik untuk menangani banjir.

“Silakan nanti kita diskusi terkait konsep penanganan banjir upamanya di Kebon Pala, Condet, Kalibata, kami sangat terbuka dengan masukan,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, dilansir dari Kompas.com yang mengutip Antara, Selasa (6/4/2021).

***

Semoga artikel ini bermanfaat untuk Sahabat 99 ya!

Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di portal Berita 99.co Indonesia.

Kamu sedang mencari rumah di Jakarta Timur?

Bisa jadi Asya Jakarta adalah jawabannya!

Cek saja di 99.co/id untuk menemukan rumah idamanmu!




Theofilus Richard

Penulis konten | Semoga tulisanku berkesan buat kamu

Related Posts