Berita Berita Properti

Masih Banyak Rumah Subsidi yang Tak Layak SNI, Developer Ditegur

Advertisement
2 menit

Saat ini, masih banyak rumah subsidi yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR, Arief Sabaruddin dalam gelaran webinar, Selasa (15/06/2021).

“Kita berani mencantumkan SNI, tapi objeknya belum sepenuhnya SNI,” ucap Arief seperti yang dilansir kompas.com.

Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan penggunaan tulangan tiga batang yang masih sering ditemukan pada pembangunan rumah subsidi.

Penggunaan Material yang Kurang Tepat

rumah subsidi

sumber: medcom.id

Arief mengungkapkan, pembangunan rumah subsidi dengan material itu dinilai menjadi tindakan yang bermain-main pada SNI.

Maka, PPDPP dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR memastikan bahwa tulangan yang dibangun pada rumah subsidi harus sesuai dengan SNI.

Hal tersebut telah tercantum dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.

“Jadi hal-hal seperti ini, bagaimana kita memantau ke depan, ini merupakan salah satu ketepatan kita yang masih menjadi PR kita,” ujar Arief.

Memantau Pembangunan Rumah Subsidi dengan SiPetruk

PPDPP Kementerian PUPR pun juga telah memperkenalkan aplikasi baru yakni Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) yang dapat memeriksa kelayakan hunian yang dibangun pengembang.

Nantinya, Badan Layanan Umum PPDPP Kementerian PUPR bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan konsep kemitraan dari Manajemen Konstruksi (MK) yang memeriksa langsung pembangunan.

Secara teknis, MK akan berkunjung ke lapangan sesuai dengan pengajuan pemeriksaan dari para pengembang perumahan yang berpedoman dari siteplan digital yang diajukan para pengembang melalui SiKumbang.

Pengembang Tidak Memerlukan Pengawas Bangunan

rumah subsidi

sumber: kompas.com

Dengan begitu, developer tidak perlu lagi menyiapkan tim pengawas bangunan.

Developer hanya cukup memberikan notifikasi dalam aplikasi tersebut terkait rumah yang sedang dibangunnya untuk dipantau dalam jangka waktu 3 bulan.

Dari pemeriksaan tersebut, MK akan memberikan laporan penilaian yang terhubung langsung secara sistem oleh PPDPP.

Jika dinyatakan layak huni, otomatis daftar rumah tersebut akan muncul di SiKasep untuk dapat dijual kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

***

Nah, itulah berita terkini mengenai rumah subsidi.

Semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu ya, Sahabat 99.

Jangan lupa pantau terus artikel menarik lainnya lewat Berita 99.co Indonesia.

Sedang mencari rumah dijual di Candisari?

Cek saja pilihannya hanya di 99.co/id.

Gadis Saktika

Sempat jadi jurnalis politik dan sekarang menulis konten di 99.co Indonesia. Berpengalaman menjadi fans KPOP dan sekarang sedang bersenang-senang menjadi NCTzen. Who's with me?

Related Posts