Berita

Seluk Beluk Mengenai Hak Pakai

8 November 2015
2 menit

Pemerintah Indonesia telah menetapkan jenis hak atas tanah salah satunya adalah hak pakai atas bangunan atau tanah. Hak Pakai, berdasarkan Pasal 41 dibagi menjadi dua : pada ayat (1) Undang-undang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) didefinisikan sebagai hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain.

Hak Pakai muncul berdasarkan keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah; sementara berdasarkan Pasal 42 UUPA, Hak Pakai hanya bisa diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI), orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia untuk tujuan ekonomis.

Adapun yang bisa menjadi objek Hak Pakai berdasarkan Pasal 41 PP No. 40/1996 adalah: Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan dan Tanah Milik.

Jual Beli Tanah dengan Status Hak Pakai

Jual beli tanah dengan status hak pakai bisa dilakukan tergantung status dari tanah tersebut. Untuk tanah berstatus hak pakai di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan, jual beli hak pakai bisa dilakukan sesuai Pasal 54 ayat (1). Sedangkan untuk tanah yang statusnya milik perseorangan, jual beli Hak Pakai hanya mungkin dilakukan bila sudah diatur terlebih dulu dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Milik dan pemegang Hak Pakai (lihat Pasal 54 ayat (2) PP No.40/1996). Jika tidak ada pengaturan tersebut, maka pemegang Hak Pakai tidak bisa menjual Hak Pakainya kepada pihak ketiga.

You Might Also Like