Berita, Berita Properti

8 Surat Izin Perumahan yang Wajib Disiapkan dalam Bisnis Properti

18 November 2019
surat izin perumahan
3 menit

Sebelum memulai merintis bisnis properti, sebaiknya Anda telah memastikan berbagai surat izin perumahan yang diperlukan telah disiapkan. Apa saja surat-suratnya?

Saat ini, besaran alokasi dana untuk sektor properti di Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Selain itu, kecilnya alokasi anggaran perumahan ini salah satu alasan terjadinya backlog hunian di Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus

Dengan rendahnya daya beli masyarakat, dan sedikitnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, membuat backlog hunian di Indonesia mencapai 13,5 juta unit.

Banyak bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Program Sejuta Rumah yang sudah dijalankan sejak bulan April 2015 lalu.

Sayangnya, para pengembang masih terkendala dengan banyaknya perizinan yang harus dibuat untuk membangun perumahan murah ini.

Perampingan Sura Izin Perumahan untuk Memudahkan Operasional Bisnis Properti

Untuk setiap proyek pembangunan perumahan, perizinan yang diperlukan untuk membangun mencapai 40 buah.

Belum lagi perizinan ini tidak bisa dibuat langsung, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengurusnya menjadi sangat lama.

Pemerintah meninjau ulang perizinan untuk membantu program sejuta rumah ini dan dari 40 perizinan yang awalnya diwajibkan, dikurangi menjadi 8 perizinan saja.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama Menteri PUPR, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI).

Tentu saja mengurangi 40 perizinan menjadi hanya delapan bukan hal yang mudah, pemerintah pusat masih harus bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Selama ini, banyak perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Pemda), dengan dikuranginya perizinan, jangan sampai pemerintah daerah merasa dilangkahi.

Baca Juga:

Contoh Surat Jual Beli Tanah yang Benar Agar Transaksi Lancar

8 Surat Izin Perumahan Wajib Disiapkan Pengembang Properti

1. Izin Lingkungan Setempat

Surat izin lingkungan setempat bukan hanya sekadar syarat wajib yang harus dipenuhi pengembang sebelum membangun rumah.

Lebih dari itu, surat ini memiliki tujuan sosial agar pemilik rumah atau pengembang kulo nuwun dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

surat izin perumahan

Sumber: viva.co.id

Membuat surat izin perumahan yang satu ini pun cukup mudah karena tak ada format khusus yang perlu disiapkan.

Selain itu, tak ada patokan besaran biaya yang perlu dibayarkan, hanya sesuai dengan kebijakan dan keikhlasan masing-masing.

2. Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) terbagi menjadi beberapa kategori dari mulai skala kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional.

Secara umum, muatan rencana tata ruang meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Pada praktiknya, surat ini juga berhubungan erat dengan surat lainnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di suatu daerah.

3. Izin Pemanfaatan Lahan atau Izin Pengeringan Lahan

Izin pemanfaatan lahan atau disebut juga Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah adalah salah satu jenis surat izin perumahan yang termasuk dalam izin pemanfaatan ruang.

Kepemilikan surat izin perumahan ini kelak menjadi dasar diterbitkannya izin mendirikan bangunan ataupun izin usaha.

Namun, tak perlu khawatir karena izin ini pasti terbit selama lokasi yang dimaksud digunakan sesuai dengan fungsi dan aturan yang ada.

4. Izin Prinsip

Surat Izin Prinsip adalah surat perizinan usaha yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Setiap investor atau perusahaan pengembang properti yang akan berinvestasi atau memulai usaha di Indonesia harus memiliki surat ini.

surat izin perumahan

Ada empat jenis surat yang tersedia: Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan, dan Izin Prinsip Merger (penggabungan).

5. Izin Lokasi

Izin lokasi adalah jenis surat izin perumahan yang diberikan kepada perusahaan untuk memanfaatkan lahan untuk usaha.

Izin lokasi juga berlaku sebagai izin pemindahan hak serta izin penggunaan tanah di lahan tersebut untuk keperluan usaha serta kegiatan lainnya.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, Izin Lokasi harus langsung diurus setelah perusahaan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

6. Izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) adalah kajian dampak suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) akan diberikan oleh kepala daerah beradasarkan hasil evaluasi Dokumen Lingkungan Hidup (DLH).

Oleh karena itu, bila ingin mendapatkan surat izin perumahan ini yang pertama harus dilakukan adalah menyusun Dokumen Lingkungan Hidup (DLH).

7. Izin Dampak Lalu Lintas

Analisis Dampak Lalu Lintas atau disebut Andalalin adalah kajian atas dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari suatu usaha atau kegiatan tertentu.

surat izin perumahan

Dokumen Andalalin akan berisikan perencanaan pengaturan lalu lintas yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh kegiatan usaha tersebut.

Surat ini juga membahas bagaimana setiap perubahan guna lahan mengakibatkan adanya perubahan sistem transportasi di sekitarnya.

8. Pengesahan Site Plan

Surat izin Pengesahan Site Plan utamanya dibuat untuk proyek dengan luas lahan sampai 50 hektar sesuai bukti kepemilikan lahan.

Surat ini pun mengatur bahwa ukuran luas lahannya tidak boleh melebihi luas lahan yang tertera dalam Izin Pemanfaatan Ruang serta Izin Lokasi.

Karena proses perizinan lewat dinas pemerintahan terkait, maka surat izin Pengesahan Site Plan akan disahkan oleh kepala dinas terkait.

Baca Juga:

Mau Buat Tempat Usaha? Jangan Lupakan Surat Izin Tetangga, Ya!

Selain kedelapan iin lokasi ini, masih diperlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007, untuk mengajukan IMB, harus terlebih dahulu mengajukan Amdal.

Dengan peraturan baru untuk pembangunan perumahan, Amdal cukup diajukan sebanyak 1 (satu) kali, Amdal untuk pengajuan IMB dihapuskan.

Pengurusan Amdal bisa menghabiskan waktu sampai 3 (tiga) bulan, sehingga kalau harus mengajukan berulang kali, waktu birokrasi yang diperlukan lebih lama lagi.

Semoga dengan pengurangan perizinan lokasi dan pengurangan Amdal saat pengajuan IMB, dapat memacu pembangunan program sejuta rumah, sehingga backlog hunian di Indonesia pun cepat berkurang!

***

Semoga artikel ini bermanfaat ya, Sahabat 99!

Daripada disimpan dan dibaca sendiri, mending share artikel ini ke media sosial yuk.

Jangan lupa bookmark blog 99.co Indonesia untuk informasi menarik lainnya.

Ingin cari properti? Pastikan untuk mencarinya di 99.co/id.

You Might Also Like