Berita Berita Properti

IMB Diganti, Ini 5 Tahapan Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

2 menit

Pemerintah telah secara resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Aturan terkait IMB sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.

Setelah itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.

PP baru ini termasuk sebagai beleid turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202 tentang Cipta Kerja Pasal 24 dan Pasal 158 huruf b.

Dengan diberlakukannya PP ini, maka status PP Nomor 36 Tahun 2005 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perbedaan IMB dan PBG terletak pada prosesnya, di mana PBG lebih fokus pada aspek tata ruang pembangunan.

Tahapan Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung

persetujuan bangunan gedung

tirto.id

1. Diajukan Sebelum Memulai Konstruksi

Merujuk pada PP Nomor 16 Tahun 21 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28, ketentuan pengurusannya diatur lebih rinci dalam Pasal 253.

Dalam Ayat 1 Pasal 253, disebutkan bahwa dokumen rencana teknis diajukan kepada pemerintah daerah setempat untuk memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum memulai konstruksi.

Selanjutnya dalam Ayat 2, disebutkan jika dokumen rencana teknis Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK) diajukan kepada menteri.

BGFK merupakan bangunan yang statusnya ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan perundang-undangan tentang cagar budaya.

2. Tahapan Mengurus PBG

Seperti yang telah disebutkan, PBG harus diajukan sebelum memulai konstruksi.

Merujuk pada Ayat 5, adapun tahapan pengurusan PBG yang harus dilalui adalah tahap konsultasi perencanaan dan penerbitan.

Dokumen rencana teknik yang telah disiapkan nantinya akan diperiksa pada tahap konsultasi perencanaan.

3. Tahap Konsultasi

Sesuai pada Ayat 7, disebutkan hal-hal terkait proses dalam tahap konsultasi yang meliputi:

  • Pendaftaran
  • Pemeriksaan pemenuhan standar teknis
  • Pernyataan pemenuhan standar teknis

Tahap konsultasi perencanaan ini diselenggarakan tanpa dipungut biaya seperti yang disebutkan dalam Ayat 8.

4. Pendaftaran Melalui SIMBG

Pemohon PBG harus melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

SIMBG adalah sistem digital berbasis web yang digunakan sebagai sarana penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan hal-hal terkait lainnya.

Dalam prosesnya, Kepala Dinas Teknis nantinya akan menugaskan bagian sekretariat untuk memeriksa kelengkapan informasi sesuai dalam Ayat 10.

Sedangkan untuk BGFK, kelengkapan informasi akan langsung diperiksa oleh sekretariat pusat.

5. Pemberitahuan Jadwal Konstruksi

Setelah pemohon melengkapi informasi yang disebutkan dalam Ayat 10, nantinya sekretariat akan memberikan jadwal konsultasi perencanaan.

Jadwal konsultasi tersebut akan diberitahukan melalui SIMBG.

***

Semoga artikel ini bermanfaat ya, Sahabat 99!

Simak informasi menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.

Sedang mencari rumah dijual di Kebayoran Baru?

Kunjungi www.99.co/id dan temukan hunian impianmu dari sekarang!

Alya Zulfikar

Jr. Content Writer | Sometimes a poet, mostly a daydreamer; I, too, bleed – I bleed ink!
Follow Me:

Related Posts