Berita

Tega, Jatah Tenaga Honorer Dihapus! Padahal 380 Ribu Pegawai K2 Belum Diangkat PNS

2 menit

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian PANRB dan BKN sepakat bahwa tenaga honorer dihapus.

Jatah tenaga honorer yang dihapus disepakati oleh Komisi II DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal tersebut disampaikan melalui rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin (20/1/2020) yang dimulai pukul 10.20 WIB.

5 Poin Hasil Rapat Kerja yang Disepakati

Melansir dari situs Liputan 6, ini dia lima poin hasil rapat kerja yang disepakati oleh semua pihak yang datang.

Termasuk menghadirkan Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

1. Penurunan Passing Grade Penerimaan CPNS 2019

Komisi II meminta Kementerian PAN-RB menjamin bahwa penurunan passing grade pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) tidak menyebabkan penurunan kualitas soal.

Kesepakatan ini dibuat agar penerimaan CPNS 2019 tetap dapat menghasilkan sumber daya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme, dan profesionalisme.

Hal ini disebutkan sesuai dengan kriteria SMART ASN 2024.

2. Tenaga Honorer yang Dihapus

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)Unifah Rosyidi mengharapkan pemerintah memberi kepastian nasib tenaga guru pascakesepakatan pemerintah dan DPR menghapus honorer di Jakarta, Rabu (22/1/2020) | Foto: Bisnis/Anggara Pernando

Komisi II DPR, Kementerian PANRB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK.

Hal tersebut disepakati sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Ke depannya pemerintah secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.

3. Kesiapan SDM

Komisi II meminta BKN memastikan ketersediaan server, kesiapan SDM, serta sarana, dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 di 427 titik lokasi tes SKD.

4. Lokasi Tes CPNS

Terhadap lokasi tes SKD yang bekerja sama dengan berbagai instansi, Komisi II meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Hal ini dilakukan untuk memastikan server berada di tempat yang aman, kesiapan jaringan internet dan ketersediaan daya listrik, terutama di Jabodetabek yang belum lama ini terkena bencana banjir.

5. Penyederhanaan Birokrasi

Komisi II mendukung Kementerian PANRB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan birokrasi dengan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya dengan tidak mengurangi penghasilan ASN.

Baca Juga:

PNS 4.0 Diperbolehkan Kerja di Rumah, Setuju atau Tidak?

Nasib 380 Ribu Pegawai Jika Tenaga Honorer Dihapus

tenaga honorer

sumber: fajar.co.id

Melansir dari situs CNN Indonesia, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih mengingatkan pemerintah masih punya kewajiban.

Kewajibannya adalah mengangkat 380 ribu orang pegawai honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Titi bilang pengangkatan honorer K2 menjadi PNS merupakan amanat PP Nomor 48 Tahun 2005, PP Nomor 43 Tahun 2007, dan PP Nomor 56 Tahun 2012.

Akan tetapi hingga saat ini pemerintah belum menyelesaikan tugas tersebut sampai keputusan tenaga honorer dihapus mencuat ke publik.

Titi menyampaikan pihaknya mendukung niat pemerintah dan DPR yang hendak meniadakan tenaga honorer.

Sebab dengan begitu, tenaga pemerintahan punya status yang setara sebagai ASN.

Meski begitu, Titi meminta Pemerintah dan DPR untuk juga merumuskan solusi untuk bersama atau win-win solution.

Menurutnya, keputusan tenaga honorer yang dihapus bisa dilakukan setelah semua honorer K2 diangkat menjadi ASN.

“Misal bahwa PPPK tahap pertama ini kan belum selesai, selesaikan dulu. Kalau PPPK pertama selesai, dikasih SK. Kemudian beri formasi lagi untuk ruang khusus honorer K2 mengikuti seleksi PNS maupun PPPK sesuai tata aturan yang ada, tetapi ada ruang khususnya lagi honorer K2,” ucap Titi saat diwawancarai media CNN Indonesia.

Titi menuntut keseriusan dari pemerintah menuntaskan permasalahan tenaga honorer. Sebab FHK2I telah berkali-kali diberi janji manis untuk diangkat menjadi ASN.

Baca Juga:

Terungkap! Inilah Sosok Orang yang Menjadi PNS Pertama di Indonesia

Semoga informasi di atas bermanfaat untukmu, ya!

Temukan informasi-informasi menarik lainnya seputar properti di Blog 99 Indonesia.

Atau kamu lagi mencari properti terbaru? Temukan yang cari di situs 99.co/id.

Cynthia Novianti

Content Writer for 99.co. Love cats eyes and ice cube. *krok-krok*
Follow Me:

Related Posts