Berita

UU Tabungan Perumahan Rakyat Akan Disahkan Maret 2016

26 Januari 2016
1 menit

Hi Urbanites, apakah Anda tahu bahwa akan ada UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)? Ya, UU ini akan sangat berguna bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah.  Tapera ini nantinya akan berupa simpanan peserta dalam jangka waktu tertentu dan hanya dapat digunakan untuk pembiayaan rumah.

Tapera sendiri sebenarnya sudah lama dinantikan oleh masyarakat. Bahkan, sesungguhnya UU Tapera ini sudah diusulkan sejak tahun 2014-2015 dan kembali diusulkan sebagai usulan dewan periode 2015-2019. Mulai saat itulah, UU Tapera semakin mendapatkan perhatian dan mulai dirumuskan.

Akan ada dua keanggotaan dalam Tapera, yaitu:

  1. Anggota wajib. Merupakan orang-orang yang terdiri dari pekerja formal yang penghasilannya di atas UMR.
  2. Anggota sukarela. Merupakan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau yang memiliki pekerjaan informal.

Dalam RUU Tapera telah dijelaskan mengenai besaran angsuran yang akan diberlakukan. Total besarannya yaitu 3%, di mana angka tersebut terdiri dari 2.5% dari peserta dan 0.5% dari pemberi kerja. Namun, apabila seseorang adalah pekerja mandiri, maka total besaran 3% harus ditanggung sendiri. Besaran Tapera ini masih akan terus dipertimbangkan dengan matang agar nantinya tidak akan menjadi beban bagi peserta, maupun pemberi kerja.

Peserta Tapera dapat memilih cara dalam penyimpanan dana sesuai dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah. Pada RUU Tapera yang telah ada, nantinya pembiayaan perumahan akan disalurkan melalui bank atau perusahaan pembiayaan yang telah ditunjuk oleh BP Tapera.

Rencananya, UU Tapera ini akan disahkan pada Maret 2016. Apabila sudah disahkan, langkah selanjutnya yaitu ditetapkannya Komite Tapera dan Badan Pengelola (BP) Tapera. Komite Tapera ini terdiri dari lima pihak, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan profesional. Sedangkan BP Tapera dipimpin oleh seorang Komisioner dan dibantu oleh empat Deputi Komisioner.

Para Komite Tapera ini tentunya memiliki tugas, yaitu menetapkan kebijakan Tapera, menyeleksi BP Tapera, dan mengawasi BP Tapera. Oleh sebab itu, apabila Komite Tapera telah terbentuk, mereka harus segera mengusulkan pengisi posisi BP Tapera kepada presiden. BP ini nantinya akan bertugas mengelola dana tabungan para peserta Tapera. Hal-hal inilah yang perlu diurus terlebih dahulu, sehingga membuat Tapera kemungkinan besar baru akan efektif pada tahun 2018.

Semoga UU Tapera ini dapat segera efektif ya Urbanites. Anda ingin mengetahui perkembangan mengenai UU Tapera? Kunjungi terus blog UrbanIndo, ya!

You Might Also Like