Hukum

Bolehkah Warga Pengontrak Maju dalam Pemilihan Ketua RT?

25 Juli 2018
Pemilihan Ketua RT

Urbanites, sudah tahu ‘kan kalau masa jabatan ketua rukun tetangga (RT) itu sekitar tiga tahun? Hal ini sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007. Setelah pemangku jabatan sebelumnya lengser, maka pemilihan ketua RT kembali dilaksanakan.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Permendagri 5/2007, disebutkan bahwa:

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Sementara itu berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Permendagri 5/2007, diterangkan:

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Rukun tetangga sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan pun memiliki peraturan tentang masa jabatan ketua.

Aturan ini kemudian diturunkan pada peraturan daerah di masing-masing wilayah.

Sebagai contoh, di Kota Bandung masa bakti pengurus RT (termasuk RW) ialah tiga tahun. Hal ini diatur dalam ayat 1, 2, dan 3 Pasal 18 Perda No. 02 Tahun 2013.

Ketiga ayat tersebut berbunyi:

  • Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Penetapan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti berikutnya. 
  • Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
  • Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua RT dan Ketua RW yang lain.

Syarat Seseorang Maju dalam Pemilihan Ketua RT

Lalu, bagaimana dengan kriteria calon ketua RT yang boleh maju dalam pemilihan?

Baca Juga :  Berniat Pindah Sebelum Sewa Habis. Apakah Uang Bisa Kembali?

Apakah warga yang tidak memiliki rumah alias mengontrak di daerah RT itu boleh ikut mendaftarkan diri sebagai calon ketua RT?

Syarat menjadi ketuar RT (pengurus lembaga kemasyarakatan) juga disebutkan dalam Pasal (19) Permendagri 5/2007.

Persyaratan tersebut secara umum antara lain:

  1. Warga negara Republik Indonesia (WNI);
  2. Penduduk setempat;
  3. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
  4. Dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Dikutip UrbanIndo dari hukumonline.com bertajuk Bolehkah Pengontrak Rumah Jadi Ketua RT? tidak ada penjelasan mengenai lebih lanjut poin penduduk setempat.

Lebih lanjut dijelaskan, persyaratan untuk bisa mengikuti pemilihn RT biasanya diatur dalam peraturan daerah di masing-masing wilayah Indonesia.

Sebagai salah contohnya ialah di DKI Jakarta melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta No.168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangg dan Rukun Warga.

Di dalam Pergub 168/2014 diterangkan mengenai syarat untuk bisa dipilih menjadi pengurus RT/RW, termasuk ketua.

Berkaitan dengan status tinggal sang calon ketua RT, diterangkan dalam pasal (7) poin C Pergub 168/2014 yang berbunyi:

Baca Juga :  Seperti Ini “Pemanasan” yang Harus Dilakukan Sebelum Membeli Rumah

Penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) RT/RW setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir.

Merujuk pada syarat-syarat di atas, walau tidak dijelaskan mengenai jenis kriteria tempat tinggal yang dihuni (milik sendiri/kontrak), mereka yang telah punya KTP dengan RT/RW sesuai dengan domisili bisa jadi diperbolehkan mencalonkan diri dalam pemilihan Ketua RT.

Semoga ulasan di atas dapat bermanfaat untuk Anda, Urbanites!

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

You Might Also Like