Aturan Rumah Subsidi 2019 (Terbaru dan Lengkap!)

3 Jul 2019 - Ananda Bayu Pangestu

Aturan Rumah Subsidi 2019 (Terbaru dan Lengkap!)

(Rumah Subsidi via Jawapos)

Di tahun ini, terdapat perubahan terhadap aturan rumah subsidi 2019 yang berlaku. Memang dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengembangkan program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka melaksanakan Program Sejuta Rumah (PSR), 

Minat masyarakat untuk mengakses Program Sejuta Rumah ini sangatlah besar, sehingga dilakukan perubahan pada aturan rumah subsidi 2019 agar penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak hanya terbatas pada MBR saja.

Aturan rumah subsidi 2019 ini diberlakukan sebab pemerintah menginginkan aparatur sipil negara (ASN), PNS, anggota TNI-Polri, serta kalangan milenial yang saat ini tengah menempati tangga paling atas produktivitas bisa ikut membeli rumah subsidi dengan skema FLPP.

Sebelum aturan rumah subsidi diperbaharui, berdasarkan Permen PUPR no. 26/PRT/M/2016, kelompok sasaran penerima KPR bersubsidi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Memiliki KTP

  • Belum memiliki rumah

  • Belum pernah mengikuti program rumah subsidi sebelumnya

  • Memiliki NPWP dan SPT

  • Berpenghasilan maksimal Rp 4 juta per bulan (rumah tapak) dan Rp 7 juta per bulan (rumah susun)

  • Memiliki slip gaji (pekerja formal) atau surat pernyataan berpenghasilan yang dikeluarkan oleh kepala desa / lurah setempat (pekerja informal).

Nah, setengah mengalami perancangan perubahan, bagaimanakah aturan rumah subsidi 2019 yang kini berlaku? Simak ulasannya di bawah ini, ya!

  1. Aturan Rumah Subsidi 2019: Batasan Harga Rumah Subsidi Naik

Perubahan yang diterapkan pada aturan rumah subsidi 2019 salah satunya adalah batasan harga rumah subsidi yang naik. 

Beberapa instansi pemerintahan yang terlibat dalam perumusan aturan rumah subsidi  ini antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kenaikan harga ini sebenarnya belum diterima sepenuhnya oleh semua pihak, terutama pengembang. Namun, pemerintah ingin agar MBR dapat memiliki hunian yang laik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan aturan rumah subsidi yang baru ini akan diberlakukan mulai Juli 2019. 

Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Di dalamnya, disebutkan untuk aturan rumah subsidi 2019 bahwa harga rumah yang mendapatkan pembebasan PPN di kawasan Jawa dan Sumatra pada 2019 sebesar Rp140 juta dan 2020 sebesar Rp150,5 juta. 

Kemudian, untuk Kalimantan ditetapkan sebesar Rp153 juta pada tahun ini dan tahun depan Rp164, 164,5 juta.

Sedangkan, aturan rumah subsidi 2019 di Maluku, Maluku Utara, Bali, dan Nusa Tenggara sebesar Rp158 juta dan tahun depan Rp168 juta. Terakhir, di Papua dan Papua Barat pada 2019 ditetapkan di harga Rp212 juta dan 2020 sebesar Rp219 juta.

Dalam aturan rumah subsidi terbaru ini, kenaikan rumah subsidi bervariasi mulai 3 persen hingga 7,5 persen. Batasan harga dinaikkan untuk menyesuaikan harga tanah dan material bahan bangunan setiap dua tahun sekali. 

Diketahui, Kementerian PUPR telah menggelontorkan Rp10,39 triliun untuk mendanai program rumah subsidi. 

Fasilitas yang diterima masyarakat dari skema FLPP ini mulai dari uang muka ringan hingga 1 persen, subsidi selisih bunga KPR hingga hanya 5 persen, dan tenor alias masa cicilan panjang hingga 20 tahun. 

Kementerian PUPR pada 2019 menargetkan membangun 1,25 juta unit rumah subsidi, meningkat dari target rumah subsidi 2018 sebanyak 1.132.621 unit. Kenaikan target rumah subsidi ini terkait dengan pencapaian pada 2018 yang melebihi estimasi.

  1. Aturan Rumah Subsidi 2019: Gaji 8 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi

Aturan tentang FLPP sedianya diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 552/KPTS/M/20.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penerima FLPP merupakan warga yang berpenghasilan di bawah Rp 4 juta. 

Sedangkan dalam aturan rumah subsidi 2019 yang baru, Kementerian PUPR memperluas jangkauan penerima FLPP menjadi warga berpenghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Mengapa demikian? Pemantapan payung hukum untuk kelonggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat kelas menengah masih terus berjalan.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan revisi aturan mengenai skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini agar pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri yang berpenghasilan di atas Rp 4 juta rupiah dapat mengakses fasilitas rumah subsidi.

  1. Aturan Rumah Subsidi 2019: Boleh Pilih Rumah Subsidi Sampai TIpe 72

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, aturan rumah subsidi 2019 bagi ASN dan TNI/Polri memiliki tambahan skema baru.

Aturan rumah subsidi bagi ASN dan TNI/Polri membebaskan pemilihan tipe rumah. Jika sebelumnya tipe rumah subsidi maksimal tipe 36, aturan rumah subsidi 2019 ini memperbolehkan pilihan tipe rumah hingga tipe 72 dengan harga yang tidak dibatasi. 

Yang dibatasi adalah subsidi yang akan ditanggung oleh pemerintah. Subsidi KPR pada dibatasi Rp 300 juta untuk golongan 3 dan 4, dan Rp 250 juta untuk golongan 1 dan 2.

Contohnya, jika ada golongan I membeli rumah tipe maksimal 72 seharga Rp 500 juta, maka ia hanya mendapatkan subsidi sebesar Rp 300 juta, karena itu batasnya.

  1. Aturan Rumah Subsidi 2019: Syarat Belum Memiliki Rumah Dihapuskan

Tak hanya itu, aturan rumah subsidi 2019 juga menghapuskan persyaratan pemohon harus belum memiliki rumah.

Dengan dianulirnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang kemudahan bantuan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, warga yang sudah memiliki rumah pertama non subsidi juga dapat mengajukan FLPP.

Sejak 2010 hingga 2018, pemerintah sudah menyalurkan kredit perumahan rakyat FLPP sebanyak 566 ribu unit rumah dengan total Rp 35,7 triliun. Khusus 2018, dari target 58 ribu unit hanya 85 persen yang menggunakan FLPP.

Dengan adanya perubahan-perubahan pada aturan rumah subsidi 2019 ini, diharapkan angkanya akan meningkat. Mengingat pemerintah sudah memberikan berbagai kelonggaran bagi masyarakat yang tidak termasuk ke dalam kategori MBR.

Keinginan punya rumah semakin mudah dicapai, kan?

Author:

Ananda Bayu Pangestu