Dasar hukum IPL perumahan menjadi hal penting yang perlu dipahami, baik oleh pengelola maupun penghuni kawasan perumahan.
Pasalnya, iuran ini berkaitan langsung dengan pembiayaan layanan dan fasilitas umum yang menunjang kenyamanan bersama.
Namun, tidak sedikit penghuni perumahan yang masih mempertanyakan landasan hukum yang mengatur kewajiban tersebut.
Nah, bagi kamu yang tinggal di lingkungan perumahan, simak ulasan lebih lanjut tentang pengertian IPL perumahan, dasar hukumnya, hingga rata-rata biaya yang mesti dikeluarkan.
Apa Itu IPL Perumahan?
IPL perumahan adalah biaya rutin yang dibayarkan oleh penghuni perumahan kepada pengelola, baik pada developer atau pengurus perumahan (RT).
Tujuan adanya biaya IPL perumahan ini untuk menutup kebutuhan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan.
Di lingkungan perumahan, IPL dianggap sebagai bagian dari kesepakatan antara penghuni kompleks dan pengurus kompleks, terutama di perumahan cluster atau perumahan yang dikelola secara profesional.
Bahkan, IPL perumahan juga diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pengurus perumaha atau pengelola lingkungan.
Oleh karena itu, IPL perumahan wajib dibayarkan oleh seluruh penghuni kompleks perumahan.
Lantas, apa dasar hukum IPL perumahan?
Simak ulasan lengkapnya di bawah ini!
Dasar Hukum IPL Perumahan
Dasar hukum Iuran Pengelolaan Lingkungan atau IPL perumahan di Indonesia tidak diatur secara spesifik dalam satu undang-undang khusus seperti halnya IPL apartemen.
Aturan IPL apartemen tertuang dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang berbunyi
“Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.”
Sementara itu, Pasal 57 UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menjelaskan bahwa dalam menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, pengelola berhak menerima sejumlah biaya pengelolaan.
Biaya pengelolaan tersebut dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara proporsional.
Namun, berbeda dengan IPL apartemen, kewajiban pembayaran IPL perumahan biasanya didasarkan pada kesepakatan antara penghuni dan pengelola atau pengembang yang diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
PPJB tersebut ditandatangani antara pembeli rumah dan pengembang yang biasanya mencantumkan kewajiban penghuni untuk membayar IPL, besaran iuran, serta tata cara pembayarannya.
Namun, terkadang aturan tersebut juga diberlakukan oleh pengurus perumahan dalam hal ini RT/RW kepada warganya dengan mewajibkan pembayaran iuran IPL perumahan per bulan yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
Jadi, dasar hukum IPL perumahan tidak diatur secara resmi oleh pemerintah karena biasanya tertulis dalam PPJB atau berdasarkan kesepakatan pengurus perumahan.
Lalu, berapa biaya IPL perumahan? Simak penjelasannya!
Baca Juga:
Mengenal IPL Rumah Cluster, Besaran Biaya dan Kewajibannya
Biaya IPL Perumahan
Biaya IPL perumahan bervariasi tergantung pada lokasi, fasilitas, dan kebijakan pengelola.
Untuk perumahan kelas atas, besaran iuran IPL biasanya tergolong mahal apalagi jika dilengkapi fasilitas premium, seperti keamanan 24 jam, club house, kolam renang, atau lapangan olahraga.
Sementara itu, biaya iuran cluster perumahan kelas menengah biasanya memiliki iuran IPL yang lebih terjangkau mengingat fasilitas yang ada meliputi keamanan, taman, atau pengelolaan sampah.
Intinya, besaran IPL perumahan dipengaruhi pula oleh lokasi perumahan, jumlah unit, jumlah fasilitas, dan kebijakan pengelola perumahan.
Untuk detail spesifik, berikut adalah kisaran biaya IPL perumahan:
- Cluster perumahan sederhana mulai dari Rp100.000 per bulan
- Cluster perumahan menengah mulai dari Rp150.000 per bulan
- Cluster perumahan mewah mulai dari Rp500.000 per bulan
Cara Menghitung IPL Perumahan
Cara perhitungan IPL perumahan dapat berbeda-beda tergantung kebijakan pengelola perumahan.
Saat ini, kebanyakan perumahan mengenakan tarif tetap sehingga setiap unit rumah memiliki kewajiban membayar dengan biaya yang sama.
Adapun, perhitungan tarif IPL didasarkan pada kebutuhan biaya operasional, seperti:
- Gaji petugas keamanan, kebersihan, tukang taman
- Listrik untuk lampu jalan, pos satpam, atau pompa air (jika digunakan bersama)
- Perawatan fasilitas kolam renang, taman, lapangan olahraga, dan jalan
- Biaya pengelolaan lingkungan, seperti pengangkutan sampah, saluran air, dan lainnya
- Dana cadangan untuk perbaikan
Intinya, besaran IPL biasanya ditentukan melalui rapat bersama penghuni atau pengurus RT/RW dan pengelola sehingga bisa disesuaikan secara berkala.
Penghuni yang tidak membayar IPL bisa dikenakan sanksi, seperti tidak dapat menggunakan fasilitas umum atau menerima peringatan dari pengelola.
Baca Juga:
Tak Hanya Rumah, Pengembang Perumahan Ternyata Wajib Bangun Pemakaman. Lo, Kenapa?
***
Itulah dasar hukum IPL perumahan disertai kisaran biayanya.
Semoga ulasannya bermanfaat.
Simak informasi seputar hukum properti lainnya di Panduan 99.co Indonesia.
Temukan properti impian untuk keluarga hanya di www.99.co/id!
Foto cover: Freepik/jcomp
