Contoh Surat Permohonan Sertifikat Tanah ke BPN

Maraknya kasus sengketa dan mafia tanah membuat pemilik properti harus segera mendaftarkan kepemilikan rumah dan tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Meski pemerintah telah mengimbau seluruh warga untuk pengurusan sertifikat ini, masih banyak yang belum tahu caranya.

Jika Anda termasuk salah satunya, jangan khawatir.

Tengok ulasan lengkap seputar definisi, cara, hingga contoh surat permohonan sertifikat tanah ke BPN berikut ini!

Apa itu Surat Permohonan Sertifikat Tanah?

sumber: scribd.com

Surat permohonan sertifikat tanah adalah surat yang diajukan kepada BPN untuk mengajukan pembuatan sertifikat atas aset properti yang Anda miliki.

Pengajuan ini dilakukan untuk menghindari klaim, konflik, atau sengketa tanah dengan pihak tidak bertanggung jawab.

Pasalnya, sering kali tanah atau rumah yang dimiliki orang tua zaman dulu belum dilengkapi dengan sertifikat.

Cara Mengajukan Surat Permohonan Sertifikat Tanah ke BPN

1. Kunjungi Kantor BPN Terdekat

Langkah pertama adalah mengunjungi kantor BPN terdekat.

Tak hanya datang secara mandiri, Anda juga bisa mengajukan permohonan lewat PPAT.

Nah, setelah tiba di kantor BPN, datangi loket pelayanan sertifikat tanah dan ambil formulir pendaftaran.

Jangan lupa untuk melakukan proses verifikasi dokumen di area loket.

Setelah dokumen diperiksa, Anda akan diberi map berwarna kuning dan biru serta surat tanda terima dokumen (STT) dan Surat Perintah Setor (SPS) yang nantinya harus dibayarkan.

Pada tahapan ini, pastikan Anda membuat janji dengan petugas pengukur tanah dan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp50 ribu.

2. Pengukuran Lokasi

Setelah berkas lengkap dan mendapat tanda terima, pihak BPN akan mendatangi lokasi untuk melakukan pengukuran tanah.

Saat proses pengukuran, petugas BPN akan memintamu untuk menunjukkan batas-batas tanah.

Pada tahap ini, Anda harus membayar sejumlah biaya yang diatur Pasal 4 PP No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Adapun, berikut adalah biaya yang mesti dibayarkan berdasarkan luas tanah.

Luas tanah hingga 10 hektar: TU = (L/500 x HSBKu) + Rp100 ribu
Luas tanah dari 10 hingga 1.000 hektar: TU = (L/4.000 x HSBKu) + Rp14 juta
Luas tanah lebih dari 1.000 hektar: TU = (L/10.000 x HSBKu) + Rp134 juta

TU: tarik ulur

L: luas tanah

HSBKu= harga satuan biaya khusus kegiatan pengukuran

3. Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik

Apabila proses pengukuran telah rampung, Anda akan mendapatkan data Surat Ukur Tanah (SUT).

Nantinya, serahkan surat ini untuk melengkapi dokumen yang sudah ada.

Setelah itu, tunggu kapan BPN akan mengeluarkan surat keputusan.

4. Melakukan Pembayaran BPHTB

Sambil menunggu penerbitan sertifikat, BPM akan membebankan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Apabila sudah, Anda harus menunggu kurang lebih 6 hingga 12 bulan.

Meski begitu, tak ada salahnya untuk bertanya kepada perugas BPN mengenai proses pengajuanmu beberapa bulan selanjutnya.

Layanan dan Syarat Pengajuan Permohonan ke BPN

sumber: infopublik.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyediakan sejumlah layanan bagi masyarakat.

Selain pembuatan sertifikat tanah, BPN juga memiliki layanan lainnya seperti permohonan pemecahan sertifikat, dan permohonan sertifikat penganti.

Untuk pengurusan layanan-layanan ini, Anda bisa melakukannya secara mandiri atau melalui bantuan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Sebelum melakukan proses pengurusan, pastikan Anda telah mengumpulkan beberapa dokumen persyaratan berikut ini.

1. Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah

KTP dan Kartu Keluarga (KK)
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Surat Pelunasan Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB)
Sertifikat asli Hak Guna Bangunan (SHGB)
Akta Jual Beli (AJB)
Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Surat pernyataan kepemilikan lahan

2. Permohonan Pemecahan Sertifikat Tanah

Sertifikat asli
Fotokopi SPPT PBB
Fotokopi KTP dan KK pemohon
Surat pernyataan pemecahan yang ditandatangani pemegang hak
Surat kuasa jika pengurusan dikuasakan ke orang lain

Tak hanya itu, Anda juga harus mengisi formulir pengajuan dari kantor BPN dengan membawa dokumen pelengkap seperti:

identitas diri
luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon
pernyataan tanah tidak sengketa, dan
pernyataan tanah dikuasai secara fisik

3. Permohonan Sertifikat Pengganti

Formulir yang telah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai
Surat kuasa jika dikuasakan
Fotokopi KTP dan KK pemohon dan kuasa
Fotokopi akta pendirian yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
Fotokopi sertifikat
Surat pernyataan di bawah sumpah
Surat tanda lapor kehilangan dari kepolisian setempat