Berita Berita Properti

Mengenal BPHTB: Tarif, Dasar Hukum & Syarat Mengurusnya | Dilengkapi Penjelasan Objek dan Subjek Pajaknya!

3 menit

Apakah kamu familier dengan BPHTB? Jika belum, yuk kenali informasi pentingnya di bawah ini!

Saat ini, kegiatan transaksi jual beli tanah dan rumah semakin gencar dilakukan.

Namun, banyak dari mereka belum mengenal aspek-aspek komponen pajak jual beli tanah, seperti BPHTB.

Apa Itu BPHTB?

berpikir

BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dengan kata lain, BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Pungutan tersebut ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual.

Dengan begitu, penjual dan pembeli akan sama-sama punya tanggung jawab untuk mengetahui cara membayar BPHTB dan mampu membayarnya.

Baca Juga:

Wajib Tahu, Ini Seluk-Beluk Mengenai Jual Beli Tanah Hak Pakai

Dasar Hukum BPHTB

dasar hukum

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB).

Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB.

Kemudian, dalam UU tersebut tertera bahwa BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli.

Namun, semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan pun dikenakan BPHTB.

Sesuai bunyi pasal 2 UU BPHTB, yang menjadi objeknya adalah perolehan hak atas tanah dan tau bangunan.

Adapun perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yaitu sebagai berikut:

  • Jual-beli
  • Tukar-menukar
  • Hibah
  • Hibah wasit
  • Warisan
  • Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain
  • Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
  • Penunjukan pembeli dalam lelang
  • Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  • Penggabungan usaha
  • Peleburan usaha
  • Pemekaran usaha
  • Hadiah

Objek Pajak yang Terkena BPHTB

menghitung

Adapun, objek pajak yang terkena Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yaitu sebagai berikut:

  • Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
  • Pemindahan hak karena sejumlah penyebab mulai dari  jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat
  • Pemberian hak baru karena sejumlah penyebab seperti kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak
  • Hak atas tanah yang meliputi
    • Hak Milik,
    • Hak Guna Usaha,
    • Hak Guna Bangunan,
    • Hak Pakai,
    • Hak Milik Atas satuan rumah susun, dan
    • Hak Pengelolaan.

Pengecualian Objek Pajak Tidak Terkena BPHTB

Walau demikian, terdapat objek pajak yang dikecualikan dalam pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tersebut.

Berikut rincian objek pajak yang dikecualikan:

  • Perwakilan diplomatik dan konsulat negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
  • Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (termasuk orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama, orang pribadi atau badan karena wakaf dan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah)
  • Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat dan pemberian hak pengelolaan, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Gubernur

Subjek Pajak yang Terkena BPHTB

Subjek pajak yang membayar bea adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Tarif Pajak yang Dikenakan

Untuk tarifnya sendiri mencapai 5% dikali Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

DPP adalah hasil dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Persyaratan BPHTB

persyaratan

Dilansir dari online-pajak.com, berikut persyaratan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dipenuhi:

  • SSPD BPHTB
  • Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan
  • Fotokopi KTP wajib pajak
  • Fotokopi STTS/struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir
  • Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik

Jika kamu mendapatkan rumah atau tanah untuk waris, jual-beli waris, atau hibat, syarat yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

  • SSPD BPHTB
  • Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan
  • Fotokopi KTP wajib pajak
  • Fotokopi STTS/struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir
  • Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah, seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik
  • Fotokopi Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah
  • Fotokopi KK

Baca Juga:

5 Contoh Kwitansi Jual Beli Tanah | Dilengkapi Penjelasan Lengkap

***

Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sahabat 99!

Jangan lupa membaca artikel menarik lainnya di Berita Properti 99.co Indonesia.

Sedang mencari rumah impian?

Kunjungi 99.co/id dan temukan berbagai proyek menarik, seperti Cluster Botanica Vida Bekasi!

Gadis Saktika

Sempat jadi jurnalis politik dan sekarang menulis konten di 99.co Indonesia. Berpengalaman menjadi fans KPOP hingga grup yang diidolakan semuanya bubar. Who's with me?

Related Posts