Berita Berita Properti

4 Kasus Sengketa Tanah yang Menyita Perhatian Publik. Ada yang Terjadi Puluhan Tahun!

4 menit

Sahabat 99, tahukah kamu bahwa konflik sengketa tanah di Indonesia setiap tahunnya sangat besar? Bahkan, ada sejumlah kasus yang sudah berjalan bertahun-tahun dan belum terselesaikan hingga kini. Kamu penasaran kasus sengketa tanah yang sempat menyita perhatian? Yuk, cek selengkapnya.

Kasus sengketa tanah bisa terjadi oleh siapa pun, baik individu dengan pemerintah, antar masyarakat, tetangga dengan tetangga, atau orang dengan perusahaan swasta/BUMN.

Selain itu, sengketa tanah juga terjadi antara terkait Hak Guna Usaha, tanah adat, tanah warisan, sengketa batas dan lainnya.

Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencatat dari 2.145 sengketa agraria yang ditangani pada 2015, hanya 947 kasus yang terselesaikan.

Pada 2016, persoalan yang selesai mencapai 1.570 dari 2.996 sengketa.

Pada 2017, pemerintah hanya menyelesaikan 1.034 perkara dari 3.293 kasus yang ditangani.

Tahun berikutnya, sejumlah 2.546 kasus terjadi dengan kasus selesai sejumlah 1.652 kasus

Tahun lalu, tercatat ada 8.959 kasus sengketa yang 56 persennya terjadi antar masyarakat, antara tetangga dengan tetangga, dan sengketa batas.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengaku bahwa sengketa pertanahan menjadi masalah yang paling sering disengketakan di pengadilan.

Bahkan, 70 persen perkara di pengadilan disebut timbul karena konflik tanah.

Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah

Sengketa tanah tentu bisa terjadi karena ada penyebabnya.

Lantas, apa saja, sih, penyebab terjadinya sengketa tanah?

Pengacara Elza Syarief dalam bukunya “Menuntaskan Sengketa Tanah” menjelaskan bahwa secara umum hal itu bisa terjadi karena beberapa hal.

Berikut penyebab terjadinya sengketa tanah:

  • Peraturan yang belum lengkap;
  • Ketidaksesuaian peraturan;
  • Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
  • Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
  • Data tanah yang keliru;
  • Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
  • Transaksi tanah yang keliru;
  • Ulah pemohon hak;
  • Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Sahabat 99, ada banyak konflik sengketa tanah yang sempat mencuri perhatian publik.

Meskipun, dari ribuan kasus yang terjadi hanya beberapa saja yang terekspos.

Namun, 99.co Indonesia mencoba merangkum kasus sengketa tanah yang cukup besar, berlarur-larut dan menyita perhatian publik.

Simak selengkapnya, ya.

4 Kasus Sengketa Tanah yang Mencuri Perhatian

1. Sengketa Tanah di Meruya, Jakarta

sengketa tanah meruya

sumber: netralnews.com

Kasus yang cukup fenomenal adalah kasus sengketa tanah di Meruya Selatan yang terjadi sejak 1970.

Mengapa fenomenal? Ini karena tanah yang disengketakan tidak main-main.

Detikcom mencatat seluas 44 hektare menjadi rebutan warga dan perusahaan swasta.

Kemudian, kasus ini pun menjadi perhatian anggota dewan sehingga sampai terbentuk panitia khusus (Pansus) mengusut kasus sengketa tanah tersebut.

Sengketa bermula ketika pada 1971-1972, PT Porta Nigra membeli tanah kepada seseorang bernama Juhri yang mengaku mandor.

Kemudian, Juhri menjual kembali tanah tersebut kepada pihak lain menggunakan sertifikat/girik palsu termasuk pada Pemprov DKI Jakarta.

Lahan itulah yang kini menjadi lahan yang dimiliki warga.

Seiring berjalan, dia diperkarakan dan divonis bersalah selama 1 tahun serta harus mengembalikan ganti rugi berupa tanah kepada PT Porta Nigra.

Hanya saja, dia tidak kunjung membayar ganti rugi sehingga lama-lama lahan sengketa tumbuh menjadi perumahan yang padat.

Pada 1996, PT Porta Nigra melayangkan surat permohonan eksekusi lahan di Meruya Selatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan permohonan itu dikabulkan.

Pemprov DKI Jakarta yang juga merasa memiliki lahan melakukan perlawanan dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan menang.

Hanya saja, aksi tuntut menuntut terus berlangsung dan tak terhindarkan.

Pada 2007, PT Porta Nigra dan sebagian warga sepakat berdamai sehingga kemudian memiliki akta perdamaian atau dading.

PT Porta Nigra disebut telah melepaskan lahan kepada warga yang memiliki dading tersebut.

Sementara lahan yang tidak memiliki dading kemudian dipatok dan dipasang pagar kawat sejak 31 Maret 2016 lalu.

Sengketa dengan Pemprov DKI dimasa kepemimpinan Fauzi Bowo juga tak berujung damai.

Pada tingkat kasasi, Porta Nigra akhirnya diputuskan sebagai pemilik sah lahan.

Di antaranya, tanah seluas 291.422 meter per segi di wilayah Kelurahan Meruya Selatan.

Sementara, Pemprov DKI dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pemprov DKI dihukum membayar ganti rugi materiil Rp291.422.000.000 tunai dan membayar kerugian immateril Rp1 miliar kepada Porta Nigra.

2. Sengketa Tanah PT Indonesia Power vs PT Belaputera Intiland

sengketa tanah waduk saguling

sumber: jabarekspres.com

Kasus sengketa tanah selanjutnya telah terjadi sejak belasan tahun lalu dan baru-baru ini sudah terselesaikan.

Dikutip Gatra, keduanya bersengketa selama 15 tahun dan akhirnya sepakat berdamai pada 3 September lalu tanpa menempuh jalur hukum.

Konflik lahan ini sebelumnya terjadi antara PT Indonesia Power (IP) sebagai pengelola PLTA Waduk Saguling dan kontraktor pengembang realestat Kota Baru Parahyangan, PT Belaputera Intiland (PT BI).

Bahkan, kasus antara perusahaan negara dengan swasta ini ditengahi langsung oleh Kementerian ATR/BPN.

Kesepakatannya, PT BI siap melakukan pelepasan lahan seluas 13,91 hektare kepada PT IP.

Tensi konflik lahan ini sebelumnya sempat memanas pada 2015.

Bahkan, PT IP selaku pengelola Waduk Saguling mengadu ke Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) untuk menuntaskan polemik itu.

PT IP menyebut terjadi overlaping tanah antara HGB Kota Baru Parahyangan dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT IP.

PT Belaputera Intiland dituduh mencaplok penampang basah Waduk Saguling sekitar 8,1 hektare.

Pembangunan Kota Baru Parahyangan juga dianggap melanggar undang-undang tata ruang tentang larangan mendirikan bangunan di area 50 sampai 100 meter dari elevasi air tertinggi waduk.

3. Sengketa Lahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu

sengketa lahan pulau pari

sumber: tigapilarnewscom

Sengketa tanah pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, sempat mencuri perhatian.

Konflik antara warga dan PT Bumi Pari Asri ini bahkan menjadi pembahasan di Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta saat itu.

Warga mengklaim tanah tersebut karena sudah tinggal secara turun-temurun, sedangkan PT Bumi Pari Asri merasa telah membeli tanah tersebut dari warga.

Sengketa ini berawal pada 2014 ketika perwakilan PT Bumi Pari Asri mendatangi warga Pulau Pari dan mengakui tempat tinggal mereka sebagai lahan milik mereka.

Perusahaan mengklaim memiliki sertifikat hak milik.

Sementara dalam temuan Ombudsman DKI Jakarta atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) disebut terjadi penyimpangan.

Laporan menyebutkan bahwa 14 sertifikat HGB dan 62 sertifikat hak atas nama PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Griya Nusa merupakan maladministrasi.

Beberapa warga Pulau Pari bahkan dijebloskan penjara namun divonis bebas dari tuduhan.

Hingga kini, kasus tersebut masih berlarut-larut.

Baca Juga:

Prosedur & Cara Balik Nama Sertifikat Tanah Tahun 2020 | Mudah Diikuti!

4. Sengketa Lahan di Pubabu, NTT

sengketa lahan pubabu

sumber: mongabay.co.id

Sengketa tanah di Pubabu, Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, telah terjadi bertahun-tahun.

Ini bermula ketika pada 1982, pemerintah Australia mengontrak hutan Pubabu atau Besipae untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi selama 5 tahun hingga 1987.

Setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia.

Masyarakat adat Pubabu sendiri sebagai pemilik hutan adat.

Pada 1987, tanah ini kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT selama 25 tahun, dari 1987 sampai  2012.

Pada 2010, masyarakat adat Pubabu membangun pemukiman di luar hutan adat yaitu di blukar masyarakat sendiri.

Namun Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6.000 hektar yang dikontrak oleh Dinas Peternakan.

Setelah itu di tahun yang sama, Dinas Peternakan ingin melakukan perpanjangan kontrak, namun masyarakat adat Pubabu dengan tegas melakukan penolakan.

Masyarakat adat bersikeras menolak keinginan Pemprov NTT untuk menggunakan lahan di hutan adat yang akan dipergunakan kembali menjadi lokasi peternakan.

Dikutip Media Indonesia, pada awal 2020, pemerintah mengambil kembali kawasan itu untuk dijadikan lahan pengembangan peternakan, pertanian, dan pariwisata.

Hanya saja, semua itu ditolak oleh 37 keluarga yang kemudian memicu konflik.

Warga juga diminta untuk mengosongkan lahan pemukimannya yang merupakan lokasi sengketa.

Pemprov NTT mengambil jalan tengah dengan menawarkan hunian bagi mereka yang menolak.

Baca Juga:

Tak Perlu ke Pengadilan, Begini Cara Menyelesaikan Sengketa Tanah

Sahabat 99, demikianlah 4 kasus sengketa tanah yang sempat menyita perhatikan publik.

Semoga artikel ini, bermanfaat.

Simak terus tulisan informatif lainnya di Berita Properti 99.co Indonesia.

Jangan lupa, cek rumah idamanmu hanya di www.99.co/id!

Ilham Budhiman

Penulis

Related Posts