Berita Ragam

Mengenal Perjanjian Pra Nikah. Apa Saja yang Perlu Diketahui?

3 menit

Sebelum melangsungkan pernikahan, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan secara matang. Termasuk perlu atau tidaknya membuat perjanjian pra nikah.

Perjanjian pra-nikah memang belum sering terdengar di Indonesia, tapi sebenarnya perjanjian ini memiliki dasar hukum yang jelas.

Kebanyakan orang menganggap surat ini berkonotasi negatif karena tujuannya yang seolah-olah mengandung unsur ketidakpercayaan antar pasangan.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat informasi terkait perjanjian ini memang sangat minim.

Agar tidak salah kaprah terkait surat perjanjian ini, sebaiknya kamu mengetahui dahulu dasar hukum dan apa saja yang diatur di dalamnya.

Simak penjelasan berikut ini, yuk!

Apa Itu Perjanjian Pra Nikah?

Perjanjian Pra-nikah atau Prenuptial Agreement merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum melangsungkan acara pernikahan dengan tujuan mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri.

Perjanjian ini ditulis dalam bentuk surat yang mengikat kedua calon mempelai dalam urusan harta pribadi dan pembagiannya.

Misal suatu saat nanti terjadi perceraian atau dipisahkan oleh kematian, maka pembagian hartanya telah sah ditentukan sejak awal.

Dengan demikian, perselisihan terkait harta kekayaan yang dimiliki pasangan suami istri dapat dihindari.

Kebenaran surat perjanjian pra-nikah ini dilindungi oleh hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kdeua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Ketentuan Perjanjian Pra Nikah

surat perjanjian pra nikah

sumber: solopos.com

Merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum telah mengakui sahnya keberadaan surat ini yang melindungi pasangan suami istri.

Dalam Undang-Undang tersebut, surat perjanjian pra-nikah mengatur beberapa hal, di antaranya:

1. Pemisahan Harta Benda

Pemisahan harta benda mungkin terjadi ketika posisi istri berada dalam keadaan terpojok dengan alasan berikut:

  • Suami dinyatakan berkelakuan tidak baik, yaitu memboroskan harta kekayaan bersama untuk kepentingan pribadi
  • Suami dinyatakan mengurus hartanya sendiri, yaitu tidak memberi hak yang layak kepada istri sehingga hak tersebut menghilang
  • Diketahuinya ada kelalaian besar dalam pengelolaan harta perkawinan sehingga muncul kemungkinan hilangnya harta bersama

2. Perjanjian Kawin

Pada dasarnya, surat perjanjian ini dibuat untuk mengatur dampak yang mungkin terjadi terkait harta kekayaan bersama.

Dalam surat perjanjian ini, pihak ketiga juga boleh diikut sertakan.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat perjanjian pra nikah sebagai berikut:

  • Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
  • Tidak menyimpang dari: (1) hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami, (2) hak-hak yang timbul dari kekuasaan orangtua
  • Tidak mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang mewariskannya
  • Tidak boleh menjanjikan bahwa salah satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya
  • Tidak boleh dibuat janji kalau perkawinan akan diatur oleh hukum asing

Aspek Penting dalam Pembuatan Perjanjian Pra Nikah

syarat pra nikah

sumber: carapdkt.net

1. Keterbukaan

Perjanjian pra-nikah mengharuskan kedua calon mempelai terbuka terkait jumlah harta yang dimiliki yang kemudian akan dibawa untuk dimiliki sebagai kekayaan bersama.

Selain keterbukaan terkait jumlah nominal harta sebelum perkawinan, kedua calon mempelai juga harus terbuka dalam hal finansial lainnya.

Mulai dari potensi peningkatan harga, warisan, hingga jumlah hutang yang dimiliki.

Hal ini berfungsi untuk memberikan kejelasan apa saja yang berhak diterima dan dikorbankan ketika terjadi perpisahan.

2. Kerelaan

Selain keterbukaan, kedua calon mempelai harus bersedia menyepakati perjanjian pra-nikah yang dibuat sebelum memasuki tahap persiapan pernikahan.

Artinya, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam menyatakan persetujuan surat ini.

3. Objektif

Perjanjian ini dibuat secara sah dengan melibatkan notaris dan dibuat di atas kertas yang ditanda tangani dengan materai Rp6.000.

Notaris yang dipilih harus terbukti kredibilitasnya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4. Notariil

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, surat ini harus bersifat notarill yang artinya ditanda tangani di depan notaris.

Selain itu, perjanjian ini juga harus dilaporkan kepada KUA atau Kantor Catatan Sipil supaya surat perjanjian tersebut didokumentasikan yang menjadikannya sah di mata hukum.

Semoga artikel ini bermanfaat ya, Sahabat 99!

Simak informasi menarik lainnya di Berita Properti 99.co Indonesia.

Sedang mencari hunian di Pakubuwono Spring?

Kunjungi www.99.co/id dan temukan hunian impianmu dari sekarang!

Alya Zulfikar

Jr. Content Writer | Sometimes a poet, mostly a daydreamer; I, too, bleed – I bleed ink!
Follow Me:

Related Posts